Exemple

 

DEWAN PEMBINA LPKAN INDONESIA

JAKARTA – Dilansir dari majalahceo.co.id, Pekan ini di gaduhkan oleh berita terkait penonaktifan 75 pegawai KPK karena tidak lolos ujian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Dan dari 80 penyidik KPK 20 diantaranya yang di non aktifkan.

Terkait isue pelemahan KPK mulai terasa saat revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Dewan Pengawas KPK yang disahkan tahun lalu, karena dengan adanya Dewan Pengawas KPK terjadi perlambatan proses penyidikan, terutama hal penggeledahan harus ijin dewan pengawas.

Lambatnya proses penggeledahan ini dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku dan/atau pihak yang mungkin terlibat untuk menghilangkan barang bukti. Kasus ini adalah kasus pertama pasca berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Aktivis anti-korupsi dan masyarakat sipil serta mahasiswa sejak awal menilai revisi UU KPK ini cenderung melemahkan ketimbang menguatkan KPK.

Menurut Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono,SH,MH mengatakan bahwa sejak dulu KPK selalu mau dilemahkan, seperti Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai upaya untuk Pelemahan KPK. Pelemahan secara legislasi Revisi UU KPK akhir tahun lalu adalah klimaks dari upaya pelemahan yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.

Sejak 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sudah sembilan kali menggagas revisi UU KPK. Sejak 2015, DPR bersama pemerintah silih berganti mengusulkan UU KPK segera direvisi.

“Saya menduga selain ada peran aktor-aktor lain, seperti DPR, presiden juga memiliki andil, dari sana aktor banyak sekali, tapi setidak-tidaknya yang memiliki kewajiban ada pada presiden,” ujar Wibisono menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta Sabtu (29/05/2021).

Lanjutnya, Jokowi memang tidak pernah menandatangani revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, Namun, Jokowi menyetujuinya dan membiarkannya sah secara otomatis sesuai ketentuan undang-undang, Jokowi pun tidak pernah berusaha menghentikan atau membatalkan pembahasan revisi UU KPK saat itu.

“Padahal di waktu yang sama pada September 2019 itu, presiden mengatakan tunda revisi KUHP, maka tidak jadi dilakukan sampai sekarang. Apakah presiden bisa melakukan itu untuk RUU KPK?, Bisa. Karena buktinya bisa terhadap KUHP, dan puncaknya upaya pelemahan pada saat penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWP bulan ini,” ulas wibi yang juga sebagai pengamat militer.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, ada kecurigaan publik mengenai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Benny, ini semakin terlihat setelah KPK memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Kini rakyat curiga, baik Presiden maupun Ketua KPK diduga kuat berada dalam satu kaki dalam upaya pelemahan KPK, itu saja,” kata Benny dalam keterangan persnya, Kamis (27/5/2021).

Pasalnya, Benny masih mengingat pernyataan Jokowi yang menyebut hasil TWK tak serta-merta dapat dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos. Namun, menurut dia pernyataan Jokowi dinilai hanya basa-basi belaka. Sebab, nyatanya ada 51 pegawai tak lolos yang diberhentikan.

“Saya rasa, imbauan presiden soal 75 pegawai KPK yang gagal TWK itu hanya basa-basi, lip service,” pungkasnya.

Read More →
Exemple

lpkanindonesia.com– dilansir dari JawaPos.com , Pendaftaran lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dimulai akhir Mei. Pada tahun anggaran 2021, Pemkot Surabaya membuka 1.560 formasi.

”Rinciannya, untuk formasi CPNS sebanyak 68 lowongan. Yakni 51 tenaga kesehatan dan 17 tenaga teknis. Sedangkan untuk Formasi PPPK sebanyak 1.492 lowongan. Yakni 87 tenaga kesehatan dan 1.405 tenaga pendidikan,” tutur Kepala Dinas Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Mia Shanti Dewi di kantornya, Senin (24/5).

Untuk seleksi CPNS, akan ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan metode computer assisted test (CAT) oleh BKN, dan seleksi kompetensi bidang (SKB) yang menggunakan metode CAT oleh BKN.

Sedangkan untuk seleksi CPPPK non guru, akan ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi menggunakan metode CAT oleh BKN.

”Khusus untuk seleksi CPPPK guru, akan ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi CPPPK guru yang menggunakan metode ujian nasional berbasis kompetensi (UNBK) oleh Kemendikbud Ristek,” terang Mia Shanti Dewi.

Dia menjelaskan, pengumuman formasi seleksi CPNS-CPPPK 2021 akan dilaksanakan pada 30 Mei–13 Juni. Kemudian pendaftaran seleksi pada 31 Mei–21 Juni. Seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya akan dilaksanakan pada 1 Juni–30 Juni. Masa sanggah pada 1–11 Juli.

”Sedangkan pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN) pada Juli sampai September. Seleksi Kompetensi PPPK non guru (CAT BKN) pada Juli sampai September, tepatnya setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi,” tutur Mia Shanti Dewi.

Untuk seleksi kompetensi PPPK guru (UNBK Kemendikbud Ristek) akan dilaksanakan pada Agustus–Desember. Sedangkan pelaksanaan SKB CPNS, digelar pada September sampai Oktober.

”Pengumuman akhir dan masa sanggah pada November, dan penetapan NIP CPNS/Nomor Induk PPPK pada Desember,” terang Mia Shanti Dewi.

Mia juga memastikan, proses penerimaan CPNS dan CPPPK Pemkot Surabaya tahun ini dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan tidak dipungut biaya apapun.

Apabila terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima sebagai CPNS dan CPPPK dengan menerima imbalan tertentu, lanjut dia, perbuatan tersebut adalah penipuan.

”Yang pasti, panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak atau oknum tersebut,” ujar Mia Shanti Dewi.

Penetapan Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021, berdasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 820 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021.

Read More →
Exemple

Jakarta, tanggal 20 Mei merupakan hari kebangkitan nasional, dimana pada awal mulanya adalah dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo oleh Dr Wahidin Soedirohoesodo bersama tiga mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen : Soetomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji) yang sekaligus menjadi hari Kebangkitan Nasional.

Dengan semangat kebangkitan nasional kita diharapkan dapat terpacu dan bangkit dari masalah-masalah yang sedang melanda bangsa Indonesia. Mari kita lebih bersemangat dan keluar dari cengkraman covid 19 …”Bangkit …Kita Bangsa Yang Tangguh”.

Semoga Indonesia Sejahtera, Indonesia Makmur, Indonesia Berjaya.

 

Read More →
Exemple

 

KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PENGURUS

DEWAN PIMPINAN PUSAT

LEMBAGA PENGAWAS KINERJA APARATUR NEGARA

(DPP LPKAN) INDONESIA

Mengucapkan

Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqabbal Ya Karim

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H

“MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN”

Read More →
Exemple

MARHABAN YA RAMADHAN

Surabaya, Ketua Umum Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia H. R. Moh. Ali Zaini mempunyai agenda tahunan dalam bulan suci Ramadhan, yakni Tradisi pembagian 1.300 Paket takjil yang di bagikan di beberapa Masjid Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Kamis (22/4/2021).

 

(pembagian takjil di masjid sabilillah dan masjid Sunan Bungkul, 22 April 2021)

Pembagian awal paket takjil di laksanakan pada hari ketiga bulan suci Ramadhan yang terselanggara di Masjid Sunan Ampel Surabaya. Dalam tradisi tahunan yang penuh kekeluargaan ini digelar di beberapa masjid Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

 

 

 

 

 

 

(pendistribusian Takjil di masjid Sunan Ampel surabaya 15 April 2021 & masjid Sunan Giri Gresik 19 April 2021)

 

Dalam pembagian paket takjil Ramadhan 1442 H ini, ada jadwal yang teragendakan serta dalam pendistribusian dilakukan oleh seluruh jajaran kepengurusan LPKAN Indonesia, LKHAI, FORJASI, PERPARKINDO, LPGAN, dan PT. Media Teknologi Adhi Karya Indonesia. H.R.  Moh. Ali Zaini mengatakan, Agenda tahunan pembagian paket Takjil ini bertujuan untuk saling mendoakan, serta berbagi antar sesama.

“Mudah-mudahan tradisi ini bisa terus dilaksanakan setiap tahunnya, serta saling mendoakan untuk handai taulan, keluarga, sahabat dan untuk semuanya,” imbuh H. R.  Ali Zaini.

Read More →

Jakarta, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menggelar audiensi virtual dengan DPP LPKAN Indonesia (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara). Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua BPKN RI, M. Mufti Mubarok, didampingi berapa anggota komisioner lainnya.

Untuk mengembangkan perlindungan konsumen di tanah air, diperlukan langkah kolaboratif dari semua pemangku kebijakan dan semua pemangku kepentingan di semua sektor dan lini.

Perlindungan konsumen sangat penting sebagai kontribusi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang mengacu kepada Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Nasional.  Mufti Mubarok menjelaskan, sekilas tentang BPKN yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Pengaturan perlindungan konsumen yang ada saat ini, sudah tidak lagi memadai bagi terwujudnya integritas perlindungan konsumen yang berdaya angkat kesejahteraan dan berdaya saing.

BPKN dalam kesempatan ini juga merencanakan serangkaian penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan DPP LPKAN Indonesia. MoU ini bertujuan untuk membangun peran, kontribusi dan sinergi antara BPKN dengan LPKAN Indonesia, khususnya terhadap perlindungan konsumen.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Muhammad Ali mengatakan, Dimasa Pandemi Covid-19 yang harus kita lalui bersama ini, selain kita harus menghadapi permsalahalan di sektor kesehatan dan seluk-beluknya, Covid-19 juga menyisakan problematika yang sangat signifikan dalam bidang perekonomian, perlindungan terhadap konsumen akan pentingnya keamanan dan kenyamanan produk yang didapatkan, serta kegagapan pelayanan publik menanggapi wabah covid-19 ini.

“Kondisi Pandemi Covid-19 seperti sekarang seluruh segmen masyarakat dan pemerintah harus merubah haluan untuk dapat beradaptasi seperti halnya sekarang, kita merubah kebiasaan audiensi dengan bertatap muka akan tetapi kita harus melaluinya menggunakan media daring” Kata R. Muhammad Ali.

Seperti yang diketahui, sangat disayangkan memang, masih saja terdapat oknum yang mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dalam keadaan pandemi covid seperti sekarang.

Pengawasan akan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 menjadi sangat riskan disalahgunakan. Seperti yang terjadi belakangan. Ditemui beberapa stake holder mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri, dan menimbulkan kerugian negara yang tinggi.

Hal tersebut membuat membuat keadaan semakin memprihatinkan. Ketika masyarakat harus susah payah mengembalikan struktur ekonomi masing-masing individu mereka, dan negara harus menjaga stabilitas ekonomi.

Disisi lain terjadi penyalahhgunaan dan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan kalangan oknum stake holder. Dari sinilah perlu dilakukan pengawasan dan juga pendampingan tidak hanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, melainkan juga oleh masyarakat.

Maka dari itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPKAN Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama dengan stake holder demi membantu memulihkan stabilitas ekonomi dan juga pengawasan terkait pelanggaran￾pelanggaran yang terjadi dimayarakat khususnya dilakukan oleh stake holder sendiri. (SY )

Read More →
Exemple

BATU, Penaparlemen.com – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia Provinsi Jawa Timur berhasil menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) dan upgrading di HR Villa and Cottage Kota Batu. Selasa (16/2/2021).

Kegiatan upgrading dihadiri pemateri, Ir. Yuswanto, M.Si, Kepala Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Dr. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, dan R. Mohammad Ali, Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid S.Ag Sekjen DPP LPKAN I Indonesia, Sugiharto, SE, M.Si, Ketua OKK DPP LPKAN Indonesia, dan Ahmad Sidqus Syahdi, Bendahara Umum DPP LPKAN Indonesia, serta 12 DPC Kabupaten- Kota LPKAN indonesia.

Ir. Yuswanto, M.Si, Kepala Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap dalam materinya mengatakan bahwa kesiapan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan baru, sudah memasuki tantangan revolusi industri menuju 5.0 dimana segala bentuk pelayanan sudah harus menggunakan praktek teknologi atau digital.

“Maka peran pemerintah sebagai langkah konkrit dalam menjawab tantangan global seperti apa sebagai penyesuaiannya dengan kehidupan bermasyarakat terutama di masa pandemic dimana segala jenis pelayanan memiliki keterbatasan”, ungkapnya.

Yuswanto menambahkan bahwa tema mater upgrading kali ini, ia mengangkat “Inovasi Pemerintah dalam menjawab tantangan pelayanan Publik Berbasis Teknologi di Era Pandemi” diantaramya, Inovasi Pelayanan Publik di Era Digitalisasi, Sistem Pelayanan Publik di Masa Pandemi.

Sementara Dr. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, dalam materinya mengatakan bahwa, tantangan dan strategi Perlindungan Konsumen di Era Digitalisasi.

“Perlu ada peningkatan kualitas kinerja aparatur negara, perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital, dan peran BPKN di Era Pandemi”, ungkapnya.

Permasalahan apa saja yang masih menjadi keluhan masyarakat mengenai produk yang dikeluarkan oleh pemerintah baik mengenai pelayanan publik, penanganganan pemerintah dalam masalah ekonomi di masa pandemik serta peningkatan mutu terhadap kualitas kinerja pemerintah yang harus diperhatikan bersama.

“Ini adalah tugas LPKAN Indonesia sebagai Lembaga pengawas kinerja aparatur negara agar perlindungan konsumen dapat tercipta dengan baik,” lanjut Mufti Mubarok.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali di dampingi jajaran pengurus DPP LPKAN Indonesia, menyampaikan bahwa rakerda dan upgrading yang dilaksanakan pada hari ini Selasa (16/2/2021), sangat sukses.

“Saya ucapkan terimakasih buat Pengurus DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang telah berhasil melaksanakan Rakerda dan Upgrading, serta dihadiri seluruh DPC LPKAN Indonesia, dan DPP LPKAN Indonesia, semoga kedepan lebih sukses lagi,” kata Ali.

“Selain membahas mengenai rekomendasi, dan program kerja kedepan, juga membahas mengenai evaluasi dan pemaparan program kerja yang telah dilakukan oleh pengurus DPD LPKAN Indonesia Jawa Timur, semoga kita bisa menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tidak disalahkan gunakan oleh oknum yg tidak bertanggung jawab,” tambah Ali.

Secara terpisah, Pembina DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, Wibisono, SH mengapresiasi terlaksananya acara Rakerda, dan Upgrading yang diadakan oleh DPD LPKAN Indonesia, Provinsi Jawa Timur.

“Syukur Alhamdulillah DPD LPKAN Indonesia, provinsi jawa timur telah sukses melaksanakan Rakerda, dan Upgrading, serta perlu juga saya sampaikan, bahwa kita perlu mengapresiasi rencana Presiden Jokowi terkait akan merevisi UU ITE, walaupun langkah ini sangat terlambat karena korban “jebakan pasal karet” itu sudah banyak, sebagai akibat penerapan UU ITE oleh Aparat Penegak Hukum.” Ujar Wibisono di Jakarta Rabu (17/02/2021)

Lanjut Wibi, Putusan MK menyatakan bahwa delik Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE sebagai delik ADUAN bukan delik BIASA namun patut diduga aparat hukum tidak mematuhi Putusan MK tersebut dengan bukti menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya pengaduan langsung dari pihak yang dicemarkan nama baiknya.

Sementara, Saiful Arief Ketua DPD LPKAN Indonesia, Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa Rakerda, dan Upgrading DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, telah melakukan evaluasi kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan Tahun 2020, juga telah menyusun rancangan kerja, rekomendasi, dan menumbuhkan jiwa kooperatif dan saling sinergis antara stake holder, masyarakat, dan DPD LPKAN Indonsia Provinsi Jawa Timur. (red)

Read More →
Exemple

Batu, IPers.com – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia Provinsi Jawa Timur berhasil menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) dan upgrading di HR Villa and Cottage Kota Batu. Selasa (16/2/2021).

Kegiatan upgrading dihadiri pemateri, Ir. Yuswanto, M.Si, Kepala Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Dr. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, dan R. Mohammad Ali, Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid S.Ag Sekjen DPP LPKAN I Indonesia, Sugiharto, SE, M.Si, Ketua OKK DPP LPKAN Indonesia, dan Ahmad Sidqus Syahdi, Bendahara Umum DPP LPKAN Indonesia, serta 12 DPC Kabupaten- Kota LPKAN indonesia.

Ir. Yuswanto, M.Si, Kepala Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap dalam materinya mengatakan bahwa kesiapan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan baru, sudah memasuki tantangan revolusi industri menuju 5.0 dimana segala bentuk pelayanan sudah harus menggunakan praktek teknologi atau digital.

“Maka peran pemerintah sebagai langkah konkrit dalam menjawab tantangan global seperti apa sebagai penyesuaiannya dengan kehidupan bermasyarakat terutama di masa pandemic dimana segala jenis pelayanan memiliki keterbatasan”, ungkapnya.

Yuswanto menambahkan bahwa tema mater upgrading kali ini, ia mengangkat “Inovasi Pemerintah dalam menjawab tantangan pelayanan Publik Berbasis Teknologi di Era Pandemi” diantaramya, Inovasi Pelayanan Publik di Era Digitalisasi, Sistem Pelayanan Publik di Masa Pandemi.

Sementara Dr. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, dalam materinya mengatakan bahwa, tantangan dan strategi Perlindungan Konsumen di Era Digitalisasi.

“Perlu ada peningkatan kualitas kinerja aparatur negara, perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital, dan peran BPKN di Era Pandemi”, ungkapnya.

Permasalahan apa saja yang masih menjadi keluhan masyarakat mengenai produk yang dikeluarkan oleh pemerintah baik mengenai pelayanan publik, penanganganan pemerintah dalam masalah ekonomi di masa pandemik serta peningkatan mutu terhadap kualitas kinerja pemerintah yang harus diperhatikan bersama.

“Ini adalah tugas LPKAN Indonesia sebagai Lembaga pengawas kinerja aparatur negara agar perlindungan konsumen dapat tercipta dengan baik,” lanjut Mufti Mubarok.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali di dampingi jajaran pengurus DPP LPKAN Indonesia, menyampaikan bahwa rakerda dan upgrading yang dilaksanakan pada hari ini Selasa (16/2/2021), sangat sukses.

“Saya ucapkan terimakasih buat Pengurus DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang telah berhasil melaksanakan Rakerda dan Upgrading, serta dihadiri seluruh DPC LPKAN Indonesia, dan DPP LPKAN Indonesia, semoga kedepan lebih sukses lagi,” kata Ali.

“Selain membahas mengenai rekomendasi, dan program kerja kedepan, juga membahas mengenai evaluasi dan pemaparan program kerja yang telah dilakukan oleh pengurus DPD LPKAN Indonesia Jawa Timur, semoga kita bisa menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tidak disalahkan gunakan oleh oknum yg tidak bertanggung jawab,” tambah Ali.

Secara terpisah, Pembina DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, Wibisono, SH mengapresiasi terlaksananya acara Rakerda, dan Upgrading yang diadakan oleh DPD LPKAN Indonesia, Provinsi Jawa Timur.

“Syukur Alhamdulillah DPD LPKAN Indonesia, provinsi jawa timur telah sukses melaksanakan Rakerda, dan Upgrading, serta perlu juga saya sampaikan, bahwa kita perlu mengapresiasi rencana Presiden Jokowi terkait akan merevisi UU ITE, walaupun langkah ini sangat terlambat karena korban “jebakan pasal karet” itu sudah banyak, sebagai akibat penerapan UU ITE oleh Aparat Penegak Hukum.” Ujar Wibisono di Jakarta Rabu (17/02/2021)

Lanjut Wibi, Putusan MK menyatakan bahwa delik Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE sebagai delik ADUAN bukan delik BIASA namun patut diduga aparat hukum tidak mematuhi Putusan MK tersebut dengan bukti menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya pengaduan langsung dari pihak yang dicemarkan nama baiknya.

Sementara, Saiful Arief Ketua DPD LPKAN Indonesia, Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa Rakerda, dan Upgrading DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, telah melakukan evaluasi kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan Tahun 2020, juga telah menyusun rancangan kerja, rekomendasi, dan menumbuhkan jiwa kooperatif dan saling sinergis antara stake holder, masyarakat, dan DPD LPKAN Indonsia Provinsi Jawa Timur. (red)

Read More →
Exemple

Batu, Lintassurabaya.com – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia Provinsi Jawa Timur berhasil menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) dan upgrading di HR Villa and Cottage Kota Batu. Selasa (16/2/2021).

Kegiatan upgrading dihadiri pemateri, Ir. Yuswanto, M.Si, Kepala Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Dr. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, dan R. Mohammad Ali, Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid S.Ag Sekjen DPP LPKAN I Indonesia, Sugiharto, SE, M.Si, Ketua OKK DPP LPKAN Indonesia, dan Ahmad Sidqus Syahdi, Bendahara Umum DPP LPKAN Indonesia, serta 12 DPC Kabupaten- Kota LPKAN indonesia.

Ir. Yuswanto, M.Si, Kepala Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap dalam materinya mengatakan bahwa kesiapan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan baru, sudah memasuki tantangan revolusi industri menuju 5.0 dimana segala bentuk pelayanan sudah harus menggunakan praktek teknologi atau digital.

“Maka peran pemerintah sebagai langkah konkrit dalam menjawab tantangan global seperti apa sebagai penyesuaiannya dengan kehidupan bermasyarakat terutama di masa pandemic dimana segala jenis pelayanan memiliki keterbatasan”, ungkapnya.

Yuswanto menambahkan bahwa tema mater upgrading kali ini, ia mengangkat “Inovasi Pemerintah dalam menjawab tantangan pelayanan Publik Berbasis Teknologi di Era Pandemi” diantaramya, Inovasi Pelayanan Publik di Era Digitalisasi, Sistem Pelayanan Publik di Masa Pandemi.

Sementara Dr. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, dalam materinya mengatakan bahwa, tantangan dan strategi Perlindungan Konsumen di Era Digitalisasi.

“Perlu ada peningkatan kualitas kinerja aparatur negara, perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital, dan peran BPKN di Era Pandemi”, ungkapnya.

Permasalahan apa saja yang masih menjadi keluhan masyarakat mengenai produk yang dikeluarkan oleh pemerintah baik mengenai pelayanan publik, penanganganan pemerintah dalam masalah ekonomi di masa pandemik serta peningkatan mutu terhadap kualitas kinerja pemerintah yang harus diperhatikan bersama.

“Ini adalah tugas LPKAN Indonesia sebagai Lembaga pengawas kinerja aparatur negara agar perlindungan konsumen dapat tercipta dengan baik,” lanjut Mufti Mubarok.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali di dampingi jajaran pengurus DPP LPKAN Indonesia, menyampaikan bahwa rakerda dan upgrading yang dilaksanakan pada hari ini Selasa (16/2/2021), sangat sukses.

“Saya ucapkan terimakasih buat Pengurus DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang telah berhasil melaksanakan Rakerda dan Upgrading, serta dihadiri seluruh DPC LPKAN Indonesia, dan DPP LPKAN Indonesia, semoga kedepan lebih sukses lagi,” kata Ali.

“Selain membahas mengenai rekomendasi, dan program kerja kedepan, juga membahas mengenai evaluasi dan pemaparan program kerja yang telah dilakukan oleh pengurus DPD LPKAN Indonesia Jawa Timur, semoga kita bisa menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tidak disalahkan gunakan oleh oknum yg tidak bertanggung jawab,” tambah Ali.

Secara terpisah, Pembina DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, Wibisono, SH mengapresiasi terlaksananya acara Rakerda, dan Upgrading yang diadakan oleh DPD LPKAN Indonesia, Provinsi Jawa Timur.

“Syukur Alhamdulillah DPD LPKAN Indonesia, provinsi jawa timur telah sukses melaksanakan Rakerda, dan Upgrading, serta perlu juga saya sampaikan, bahwa kita perlu mengapresiasi rencana Presiden Jokowi terkait akan merevisi UU ITE, walaupun langkah ini sangat terlambat karena korban “jebakan pasal karet” itu sudah banyak, sebagai akibat penerapan UU ITE oleh Aparat Penegak Hukum.” Ujar Wibisono di Jakarta Rabu (17/02/2021)

Lanjut Wibi, Putusan MK menyatakan bahwa delik Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE sebagai delik ADUAN bukan delik BIASA namun patut diduga aparat hukum tidak mematuhi Putusan MK tersebut dengan bukti menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya pengaduan langsung dari pihak yang dicemarkan nama baiknya.

Sementara, Saiful Arief Ketua DPD LPKAN Indonesia, Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa Rakerda, dan Upgrading DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, telah melakukan evaluasi kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan Tahun 2020, juga telah menyusun rancangan kerja, rekomendasi, dan menumbuhkan jiwa kooperatif dan saling sinergis antara stake holder, masyarakat, dan DPD LPKAN Indonsia Provinsi Jawa Timur. (v1k)

Read More →
Exemple

Kegiatan upgrading dihadiri pemateri, Ir. Yuswanto, M.Si, Kepala Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Dr. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, dan R. Mohammad Ali, Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid S.Ag Sekjen DPP LPKAN I Indonesia, Sugiharto, SE, M.Si, Ketua OKK DPP LPKAN Indonesia, dan Ahmad Sidqus Syahdi, Bendahara Umum DPP LPKAN Indonesia, serta 12 DPC Kabupaten- Kota LPKAN indonesia.

Ir. Yuswanto, M.Si, Kepala Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap dalam materinya mengatakan bahwa kesiapan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan baru, sudah memasuki tantangan revolusi industri menuju 5.0 dimana segala bentuk pelayanan sudah harus menggunakan praktek teknologi atau digital.

“Maka peran pemerintah sebagai langkah konkrit dalam menjawab tantangan global seperti apa sebagai penyesuaiannya dengan kehidupan bermasyarakat terutama di masa pandemic dimana segala jenis pelayanan memiliki keterbatasan”, ungkapnya.

Yuswanto menambahkan bahwa tema mater upgrading kali ini, ia mengangkat “Inovasi Pemerintah dalam menjawab tantangan pelayanan Publik Berbasis Teknologi di Era Pandemi” diantaramya, Inovasi Pelayanan Publik di Era Digitalisasi, Sistem Pelayanan Publik di Masa Pandemi.

Sementara Dr. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, dalam materinya mengatakan bahwa, tantangan dan strategi Perlindungan Konsumen di Era Digitalisasi.

“Perlu ada peningkatan kualitas kinerja aparatur negara, perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital, dan peran BPKN di Era Pandemi”, ungkapnya.

Permasalahan apa saja yang masih menjadi keluhan masyarakat mengenai produk yang dikeluarkan oleh pemerintah baik mengenai pelayanan publik, penanganganan pemerintah dalam masalah ekonomi di masa pandemik serta peningkatan mutu terhadap kualitas kinerja pemerintah yang harus diperhatikan bersama.

“Ini adalah tugas LPKAN Indonesia sebagai Lembaga pengawas kinerja aparatur negara agar perlindungan konsumen dapat tercipta dengan baik,” lanjut Mufti Mubarok.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali di dampingi jajaran pengurus DPP LPKAN Indonesia, menyampaikan bahwa rakerda dan upgrading yang dilaksanakan pada hari ini Selasa (16/2/2021), sangat sukses.

“Saya ucapkan terimakasih buat Pengurus DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang telah berhasil melaksanakan Rakerda dan Upgrading, serta dihadiri seluruh DPC LPKAN Indonesia, dan DPP LPKAN Indonesia, semoga kedepan lebih sukses lagi,” kata Ali.

“Selain membahas mengenai rekomendasi, dan program kerja kedepan, juga membahas mengenai evaluasi dan pemaparan program kerja yang telah dilakukan oleh pengurus DPD LPKAN Indonesia Jawa Timur, semoga kita bisa menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tidak disalahkan gunakan oleh oknum yg tidak bertanggung jawab,” tambah Ali.

Secara terpisah, Pembina DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, Wibisono, SH mengapresiasi terlaksananya acara Rakerda, dan Upgrading yang diadakan oleh DPD LPKAN Indonesia, Provinsi Jawa Timur.

“Syukur Alhamdulillah DPD LPKAN Indonesia, provinsi jawa timur telah sukses melaksanakan Rakerda, dan Upgrading, serta perlu juga saya sampaikan, bahwa kita perlu mengapresiasi rencana Presiden Jokowi terkait akan merevisi UU ITE, walaupun langkah ini sangat terlambat karena korban “jebakan pasal karet” itu sudah banyak, sebagai akibat penerapan UU ITE oleh Aparat Penegak Hukum.” Ujar Wibisono di Jakarta Rabu (17/02/2021)

Lanjut Wibi, Putusan MK menyatakan bahwa delik Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE sebagai delik ADUAN bukan delik BIASA namun patut diduga aparat hukum tidak mematuhi Putusan MK tersebut dengan bukti menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya pengaduan langsung dari pihak yang dicemarkan nama baiknya.

Sementara, Saiful Arief Ketua DPD LPKAN Indonesia, Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa Rakerda, dan Upgrading DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, telah melakukan evaluasi kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan Tahun 2020, juga telah menyusun rancangan kerja, rekomendasi, dan menumbuhkan jiwa kooperatif dan saling sinergis antara stake holder, masyarakat, dan DPD LPKAN Indonsia Provinsi Jawa Timur. (d1n)

Read More →
WhatsApp