Jakarta,LpkanNews.com – Kejahatan Narkoba adalah salah satu Bentuk Perang modern atau Proxy War yang luar biasa dahsyatnya,karena salah satu untuk alat untuk melumpuhkan suatu negara adalah lewat generasi penerus dengan menjerat ketergantungan narkoba,akhir akhir ini saya sangat prihatin begitu banyaknya pecandu narkoba dari kalangan artis,pejabat negara sampai ke praktisi politik,ujar pembina Gentara (Gema Nusantara Anti Narkoba) dan LPKAN Indonesia Wibisono,SH,MH menyatakan ke media di jakarta (2/4/2019).

Sebenarnya Pecandu narkotika yang tidak dapat dituntut secara pidana. Ini berangkat dari konsep rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Narkotika. Pasal ini menegaskan pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,kata wibi yang menjadi penggiat anti narkoba sejak 15 tahun yang lalu.

Menurutnya,Jika pecandu narkotika yang sudah dewasa atau keluarganya melaporkan diri ke fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan, ada keuntungan yang ia peroleh,yaitu si pecandu narkoba sangat mungkin tak dituntut secara pidana jika tertangkap. Syaratnya, sebelum penangkapan itu pecandu sedang atau sudah dua kali menjalani perawatan medis. Alasan tidak menuntut pecandu itu diatur tegas dalam Pasal 128 ayat (3) UU Narkotika.

Pasal itu menyebutkan pecandu narkotika yang telah cukup umum sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) UU Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk Pemerintah tidak dapat dituntut pidana.

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan SEMA No. 3 Tahun 2011, yang mengatur tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun tidak bisa dituntut karena alasan pengecualian penuntutan pidana. “Pada pokoknya ketentuan SEMA tersebut membenarkan penyalah guna narkotika yang sedang menjalani masa perawatan/rehabilitasi rawat jalan membawa, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu maksimum 1 gram,papar Wibi.

Kita dapat menggunakan argumentasi Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (3) UU Narkotika dalam membela pengguna narkoba.

Saya mendesak agar BNN dan KPK untuk bekerjasama dalam menangani masalah pejabat yang terlibat korupsi dan penyalahgunakan narkoba agar terjadi Sinergi dalam memberikan Efek Jera, kata Wibi.

Dan saya juga berharap isue tentang narkoba ini harus disebarluaskan ke kalangan masyarakat dan para pejabat serta media sosial agar masyarakat bisa menunggu tindakan tegas pemerintah dalam hal ini KPK dan BNN, saya dukung LPKAN untuk segera dilakukan Mou berkerjasama dengan KPK serta BNN agar penanganan oknum aparat dan oknum pejabat yang terlibat korupsi sekaligus penyalahgunaan narkoba bisa terjerat hukum sesuai undang undang yang berlaku,pungkas Wibisono.

Jakarta, LpkanNews.com – Acara Debat yang digelar di Hotel Shangri-La tadi malam (30/3/2019), membahas tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan-Keamanan,dan Hubungan Internasional telah berlangsung lancar seru dan lancar.

Menurut Pengamat Militer dan Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH mengatakan, Debat capres keempat lebih dinamis, lebih terbuka,tajam serta saling menyerang, ujarnya.

Pada sesi Pertama, tentang ideologi Prabowo mengutarakan tuduhan tuduhan terhadap dirinya dari mulai tidak Pancasilais dan akan mendirikan negara khilafah, semua dibantahnya,sedangkan Jokowi juga ikut melontarkan pernyataan tentang tuduhan tuduhan terhadap dirinya tentang keturunan PKI, Prabowo berjanji akan pertahankan Pancasila sampai titik darah terakhir, karena Pancasila lahir atas kompromi pendiri Bangsa dan sudah final, paparnya.

Tentang Pertahanan, capres Prabowo bicara soal rapuhnya pertahanan, kemudian dari situ Pak Jokowi mengatakan bahwa Prabowo tidak percaya pada TNI. Jadi, mereka saling menyerang”,Prabowo membantah dengan bicara ” Saya adalah TNI lebih dari TNI”.

Kemudian ketika Prabowo mengkritik Jokowi yang mengatakan bahwa dalam 20 tahun ke depan tidak akan ada invasi militer ke Indonesia. Sementara capres Prabowo menjawab dengan menyentuh aspek yang sifatnya detail tentang pertahanan negara yang rapuh, dan soal kekayaan yang mengalir ke luar negeri,” kata Wibi.

Kembali ke tema Ideologi, capres 02 ini lebih mendekati persoalan implementasi Pancasila dalam kondisi kekinian, Prabowo lebih detail tentang edukasi bukan doktrinasi, dengan merubah kurikulum dari sejak sekolah taman kanak kanak sampai perguruan tinggi.

Demikian pula ketika Jokowi menginginkan agar pendidikan Pancasila diturunkan sampai tingkat sekolah dasar, wibi mengatakan, seharusnya itu dijelaskan lebih detil lagi,karena kesannya mengekor pernyataan Prabowo.

“Pendidikan di tingkat dasar, misalnya harus diturunkan betul dalam praktik-praktik etika yang mudah dipahami,” ujarnya.

Dalam Debat Kali ini Prabowo lebih tegas dan garang,namun tetap berwibawa,contoh saat Ia menegor salah satu pendukung 01 dalan debat menertawakan Prabowo saat singgung Pertahanan negara kita Rapuh.

“Jangan ketawa!” Tegur Prabowo pada pendukung 01 yang tertawa saat Prabowo menjelaskan lemahnya pertahanan Indonesia dalam debat.

“Saya bicara kemampuan pertahanan kita sebagai negara berdaulat. Ini sangat penting. Kalian anggap lucu?”,ujarnya,dan
mendadak ruangan jadi hening.

Prabowo yang tegas! Sorot matanya tajam menikam orang-orang yang berpikir dungu, Ekspresinya menghujam, suaranya meruntuhkan mental para pendukungnya termasuk capres 01,kata wibi.

Prabowo dalam debat kali ini memang beda dengan debat sebelumnya, sangat berkarakter, mengalir alami dan asli tidak ada rekayasa sutradara, dia perlihatkan ke rakyat bahwa tidak dapat bermain-main terkait kedaulatan dan nasib bangsa, Indonesia harus tegak sebagai negara berdaulat dan berdiri di kaki sendiri, Tak boleh tangan-tangan asing diberi keleluasaan menghisap kekayaan negeri ini, tandasnya.

Disisi lain saya melihat capres 01 Jokowi memang memucat. Suaranya melemah, dan kelihatan syok atas serangan serangan capres 02 ini.

Saat Jokowi mengatakan bahwa dalam 20 tahun ke depan tak ada perang, Prabowo membalas dengan lugas,Ia ingatkan Jokowi, bahwa pandangan keliru-salah.

Tidak boleh negara
beranggapan tak akan ada perang selama 20 tahun ke depan. “Anda telah menerima nasihat yang salah!” tandas Prabowo sembari mengutip ungkapan,
Si vis pacem para bellum (jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang), dan jokowi menjawab dengan enteng bahwa semua itu Perkiraan.

Prabowo juga mempersoalkan bandara dan pelabuhan yang investasi dan pengelolaanya diberikan pada swasta- asing,Jokowi beralasan itu pelabuhan dan bandara komersial, Asing dipersilakan berinvestasi dengan imbalan hak pengelolaan. Prabowo tak dapat menerima alasan seperti itu, buktinya Bandara Lanud AU Halim telah dikelola perusahan Penerbangan Lyon,kata wibi.

“Pelabuhan dan bandara bukan barang dagangan!” ujar Prabowo tegas. Sebab
bandara dan pelabuhan itu obyek vital. Pintu masuk kedaulatan yang harus aman dari tangan asing. “Tak boleh obyek vital diserahkan pada asing dengan alasan investasi”, tandasnya.

Dalam debat ini sangat nyata ketimpangan wawasan tentang kedaulatan negara antara capres jokowi dan Prabowo, terlihat Prabowo sangat matang dan punya kepedulian tinggi terhadap kedaulatan bangsa ini, sangat dipahami bahwa makna strategis obyek vital dan ancamannya jika dikelola asing.

Ketika Jokowi sangat yakin menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan publik. “Kecepatan sangat penting. Yang lambat akan ditinggalkan yang cepat,” dengan Menyebut “program Dilan” (digital layanan). Prabowo menjawab ” program sebagus apapun percuma aja kalo masih banyak pejabat yang korupsi dan Jual beli jabatan,sehingga negara jadi lemah, Untuk apa kecepatan dengan memanfaatkan teknologi, kalau pada akhirnya kekayaan negeri kita mengalir ke luar negeri,dan korupsi kita sudah stadium 4, kata Prabowo.

Kata Prabowo “Buat apa?”, Semua itu tak ada gunanya! Teknologi harus berguna untuk mengamankan kekayaan negara,” tegasnya lagi.

Prabowo juga menyinggung perihal “Distrust”, Bahwa ada ketidakpercayaan publik pada elit pemerintahan yang makin meluas. Sembari membeberkan fakta tentang aparat yang ditugaskan memberi arahan pada masyarakat untuk menenangkan paslon 01.

“Itu merusak kaidah demokrasi, sekaligus memperbesar rasa tak percaya rakyat pada aparat pemerintah. ” Apa anda tak menyadari itu,” ujar Prabowo.

Debat Pilpres kali ini memang beda. Sejak awal, pada pembukaan, Prabowo telah menampilkan karakter kesejatian yang kuat sebagai penjaga negeri saat bicara tentang ideologi.

Namun saat akhir debat berakhir manis. Terlepas dari upaya pencitraan capres 01 yang ingin menghadirkan dirinya sebagai sosok yang santun, teduh, sikap sportif dan statement penutup kedua capres telah mencairkan suasana. Menurunkan tensi panas antar pendukung, yang pasti,dibalik itu rakyat sudah mendapat gambaran terang-benderang, siapa benteng NKRI yang sesungguhnya.
Siapa yang punya wawasan kebangasan yang matang dan mumpuni tentang kedaulatan negara dan bangsa ini. Siapa yang selalu berpikir tentang nasib rakyat dan masa depan anak bangsa.

Prabowo Subianto telah menghadirkan dirinya yang sejati dalam debat, sesuai yang ingin disaksikan rakyat. Pribadi yang tak bermain-main dalam membela kedaulatan bangsa dan nasib rakyat, pungkas Wibi.

Jakarta,LpamanNews.com – Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH sependapat dan mendukung Pernyataan komisioner KPK yang mengungkap bahwa adanya kebocoran pendapatan negara yang jumlahnya hampir Rp 2000 triliun, ujar wibi.

Pernyataan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapnya dalam sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel, Semarang, senin (1/4/2019).

“KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran,” kata Basaria.

Menurut Basaria, angka itu didapat dari hasil penghitungan yang dilakukan Litbang KPK. Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp 4000 triliun bisa dicapai, ujar Basaria.

Sedangkan menurut capres 02 Prabowo Subianto memperkirakan sekitar 25% anggaran negara ‘bocor’. “Saya hitung dan saya sudah tulis di buku, kebocoran dari anggaran rata-rata, taksiran saya mungkin lebih, sebetulnya 25% taksiran saya anggaran bocor. Bocornya macam-macam,” kata Prabowo saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

Prabowo kemudian menjelaskan penyebabnya. Capres nomor urut 02 itu menyebut kondisi seperti ini terjadi berlangsung terus menerus. Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang ‘bocor’ mencapai Rp 500 triliun. Dia menuturkan anggaran sebesar itu bisa membangun industri besar di Tanah Air.

“Kalau anggaran kita yang sudah disepakati 200 miliar dolar, kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang hilang hampir Rp 500 triliun yang bocor,” ujar Prabowo.

Dengan temuan KPK tersebut, saya berharap KPK segera bisa telusuri dugaan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 25 persen atau sekitar Rp500 triliun yang dipersoalkan oleh dua pasang capres, Prabowo Subianto dan Jokowi, Jadi kalau ada informasi dari sisi penindakan dimana ada sejumlah 25 persen APBN hilang, bila dilakukan oleh penyelenggara negara, maka itu bisa dilakukan penindakan oleh KPK, tandas Wibi

JAKARTA, LpkanNews.com – Debat calon presiden (capres) edisi keempat akan digelar oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada Sabtu, 30 Maret 2019, Tema yang diangkat yaitu mengenai ideologi,pemerintahan,pertahanan- keamanan dan hubungan internasional, “akan seru karena beberapa isue tentang pertahanan dan keamanan akan di bahas di dalam debat ini”, ujar Pengamat Militer dan Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH.

Menurutnya,terdapat tantangan bagi kedua capres terkait aspek pertahanan, yaitu menyangkut kerjasama keamanan internasional dan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF),Kerjasama keamanan internasional dapat diarahkan dari berbagai program ASEAN Political-Security Community utamanya menghadapi penyelundupan narkoba diperbatasan dan penanganan aksi terorisme, ujar Wibi.

Disamping itu Indonesia adalah segi tiga emas perdagangan narkoba Data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), organisasi PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan penyelundupan, menyebutkan Indonesia masuk dalam segitiga emas perdagangan metafetamin atau sabu ,ujar wibi.

Selain perbatasan dengan maraknya penyelundupan Narkoba, menurut Wibi, masih banyak persoalan pertahanan-keamanan di pemerintahan sekarang (era jokowi). Ini akan jadi pekerjaan rumah yang harus dijawab dalam debat nanti, sekaligus mungkin jadi ‘amunisi’ Prabowo dalam menyerang Jokowi.

Pekerjaan rumah ini termasuk janji tahun 2014 yang belum tuntas. Ketika pertama kali maju sebagai capres, Jokowi berjanji setidaknya empat hal dalam bidang pertahanan dan keamanan, kata wibi.

Pertama, pemenuhan kebutuhan pertahanan seperti kesejahteraan prajurit maupun kelengkapan alutsista, Kedua, penyediaan alutsista dari dalam negeri, Ketiga, membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani, dan Keempat adalah menempatkan kegiatan pertahanan keamanan negara secara komprehensif.

“Keempat hal tadi, sebagian besar belum bisa direalisasikan oleh Jokowi, Jangankan membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani, memenuhi kebutuhan minimum saja belum selesai sampai hari ini,” kata Wibi.

Pemerintah memang sedang berupaya ke arah sana, misalnya, menjalin kerja sama dengan Korea Selatan lewat proyek pesawat tempur KFX/IFX dan pengadaan alutsista dengan standar Minimum Essential Force (MEF). Tapi itu belum cukup, seperti yang diungkapkan Panglima TNI Hadi Tjahjanto (19/2 2019), dengan komitmen membangun industri pertahanan di dalam negeri, saya berharap dalam debat kali ini benar benar menawarkan program dan adu gagasan bukan lagi menyerang personal capres, pungkas Wibisono.

Jakarta,LpkanNews.com – Saat ini Pemerintah Indonesia telah gagal dalam mempertahankan ” Kedaulatan Pangan”,salah satu sebab adalah adanya kerusakan tanah yang terjadi pada area yang luas dan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak bijak mengancam ketahanan pangan nasional, ujar wibisono ketua Pendiri Garda PAS (Gerakan Nasional Penyelamat Bangsa) menyatakan ke media di jakarta (28/3/2019).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Senior Expatriate Tech-Cooperation Aspac FAO, Ratno Soetjiptadie. Dia memperkirakan, sekitar 69% tanah pertanian di Indonesia dikategorikan sudah rusak parah lantaran penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan.

Menurutnya, ketahanan pangan (food security) selama 2015-2050 Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Banjir, kekeringan, dan serangan hama, selalu dijadikan kambing hitam gagal pangan.

Wibi menambahkan selama ini pemerintah pusat belum punya perencanaan yang matang Misalnya butuhnya 2 juta ton, mestinya produksi 2,5 juta ton sehingga ada stok 0,5 juta ton. Kita belum sampai ke sana, ujarnya.

Disamping itu, rendahnya sentuhan teknologi oleh petani lantaran minimnya ilmu pengetahuan, Petani tidak dapat mengukur PH tanah atau obat-obatan apa saja yang tidak boleh digunakan. Petani juga tidak bisa memilih benih unggul,kata wibi

Salah satu kendala petani adalah biaya produksi beras di Indonesia cukup tinggi dan salah satu kontribusinya dari pembelian pupuk, biaya produksi beras Indonesia sebesar Rp 5.900 per kilogram (kg), Vietnam Rp2.300 per kg, Australia Rp1.800 per kg, dan Amerika Serikat Rp900 per kg.

Ditakutkan, jika tidak ada terobosan dalam hal teknologi, Indonesia akan tetap jadi pengimpor beras abadi, Sementara sekitar 40 juta petani padi di Indonesia itu menghidupi penduduk 246 juta jiwa.

Untuk itu, perlu ada program perbaikan tanah secepatnya atau soil amendment programme (program pembugaran tanah) dengan memperbaiki sifat biologi tanah,

Selama ini kita hanya memperhatikan sifat fisika dan kimia sementara aspek biologi tidak pernah dipikirkan. Nenek moyang kita zaman dulu tidak ada pupuk, tapi bisa menanam dan panen. Pada saat intensif menggunakan pupuk, produksi malah turun atau terjadi gagal panen,tuturnya

Solusi untuk itu, Pertama, adalah menerapkan “Redefinisi” pupuk dalam pengelolaan tanah dalam menanam semua jenis tanaman pangan, yaitu pupuk hayati, pupuk organik/ dan kompos, pupuk (80%) kimia terbatas (20%),
Kedua adalah, Penguatan “ Community Development” dan ketiga adalah membangun Platform Ketahanan Pangan.

“Inilah yang harus dilakukan pemerintah agar kedaulatan pangan bisa tercapai,” tegas Wibi

Garda PAS ingin mengembalikan jati diri bangsa kembali menjadi bangsa AGRARIS dengan membangun peningkatan ketahanan pangan nasional dengan menjaga aspek-aspek strategis peningkatan ketahanan pangan,dengan cara membangun Flatform Food Security” dan membangun system pertanian modern yang ramah lingkungan dengan pemanfaatan Biofertilizer.

Wibi sudah melaporkan keadaan ini kepada capres 02 Prabowo Subianto,dan prabowo mengapresiasi Garda PAS untuk menjadi pendobrak gerakan nasional penyelamat bangsa dibidang ketahanan pangan yang berdaulat, tangguh dan mandiri,pungkas Wibisono.

Jakarta,LpkanNews.com – Dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait Korupsi pupuk bersubsidi, Ketua Pendiri Garda PAS (Gerakan Nasional Penyelanat Bangsa) Wibisono,SH,MH mengaku prihatin,dan menyayangkan masih ada Korupsi pupuk yang berdampak buruk terhadap kepentingan publik, sehingga masyarakat terganggu dalam pendistribusian pupuk khususnya sangat merugikan Petani, ujar Wibisono menyatakan ke media di jakarta (28/3/2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyayangkan korupsi kembali terjadi dalam distribusi pupuk. Hal ini terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

KPK menilai, kepentingan publik yang lebih besar besar bisa terganggu akibat transaksi korupsi dalam distribusi pupuk.

“Kami sangat menyayangkan kalau dilihat dari objeknya ini terkait dengan distribusi pupuk. Jadi jika ada transaksi di sana, tentu saja kepentingannya lebih besar untuk distribusi pupuk ini, kemudian terganggu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019) dini hari.

Selain itu Pada 2017, KPK mengungkap kasus pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Tahun 2010-2011 dan 2012-2013.

Febri mengatakan, kronologi OTT ini berawal dari informasi masyarakat akan terjadi penyerahan sejumlah uang melalui perantara. Tim kemudian bergerak memastikan informasi tersebut. Dari OTT ini, dibawa 7 orang. Ferbi mengkonfirmasi tidak ada anggota DPR RI yang tertangkap, sebagaimana kabar beredar di kalangan jurnalis.

“Tentu saja pihak-pihak yang diamankan ini, adalah mereka yang terkait dengan produksi dan distribusi pupuk tersebut,” kata Febri.

Ia juga belum bisa menjelaskan lebih lanjut apakah yang dikorupsi adalah pupuk bersubsidi. Namun, kata dia, suap terkait distribusi pupuk milik perusahaan BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk dengan pihak swasta yang mengiperasikan kapal.

Menurut wibi,Program pemberian pupuk bersubsidi telah dimulai sejak
1970-an, namun sampai sekarang, petani sebagai penerima manfaat program ini masih kesulitan mengaksesnya. Petani kerap menemukan pupuk langka, harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk,papar wibi.

Padahal berdasarkan regulasi saat ini, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi telah ditetapkan dan ditataniagakan dengan HET melalui penyaluran resmi. Begitupun sasaran penerima pupuk bersubsidi sudah jelas, yakni sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang,lanjutnya.

Secara legal formal (in law), regulasi program pupuk bersubsidi telah memiliki dasar hukum kuat untuk diimplementasikan. Tapi dalam pelaksanaannya (in practice), permasalahan-permasalahan kerap muncul, berulang dan berdampak merugikan petani.

Melihat fenomena ini, Garda PAS Indonesia melalui program Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Sosial (SIAP II) melakukan penelitian untuk menemukan masalah-masalah dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Indonesia. Saya berharap peta masalah program pupuk bersubsidi ini dapat menjadi masukan untuk perbaikan pelaksanaan di masa datang,pungkas Wibisono.

JAKARTA,LpkanNews.com – Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH mengapresiasi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang telah mengeluarkan surat telegram berkaitan pelaksaan Pilpres 2019. Dalam surat tersebut, seluruh anggota Polri ditegaskan menjaga netralitas dan tidak berpihak terhadap salah satu pasangan capres-cawapres,kata Wibisono menyatakan pernyataan tertulisnya ke media di jakarta (25/3/2019).

Isi telegram ini sangat penting untuk mengingatkan agar seluruh anggota Polri menjaga netralitas dalam kontestasi pilpres,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta, Minggu (24/3/2019).

Dalam Surat Telegram bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019, ada 14 poin untuk menjaga perilaku netralitas, di antaranya:

1. Mengingatkan kembali kepada seluruh personel agar mempedomani perilaku netralitas anggota Polri dalam setiap tahapan Pemilu 2019.
2. Dilarang foto atau selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari telunjuk atau jari jempol maupun jari membentuk huruf V yang berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polri.
3. Dilarang menghadiri atau menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi atau rapat, kampanye, pertemuan politik kecuali melaksanakan pengamananyang didasari oleh surat perintah.
4. Hindari tindakan yang kontra produktif dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam menjaga dan mengawal berlangsungnya Pemilu 2019.
5. Hindari pelanggaran kode etik sekecil apapun yang dapat berdampak pada penurunan citra Polri.
6. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan anggota di lapangan.
7. Dilarang ikut membantu mendeklarasikan capres dan cawapres serta caleg.
8. Dilarang menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, capres dan cawapres serta caleg maupun tim sukses pada giat Pemilu 2019.

Dengan isi telegram tersebut,seluruh anggota polri bisa melaksanakan tugas tanpa ragu atau takut kepada atasannya,dan harus berbuat adil- netral,apabila ada petugas yang tidak netral,masyarakat bisa melaporkan ke kantor polisi terdekat, saya berpendapat telegram ini sangat tepat dikeluarkan kapolri, sehingga masyarakat lebih tenang tanpa ada tekanan dan rasa ketakutan,sehingga pilpres 2019 yang akan datang bisa aman, pungkas Wibi