Exemple

JAKARTA, REQnews – Nama Jaksa Agung, ST Burhanuddin kembali memunculkan kontroversial. Usai kasus jaksa Pinangki, kini mantan Jamdatun tersebut dihadapkan dengan isu latar belakang pendidikan.

Hal itu terungkap beredarnya perbedaan informasi profil pendidikan Burhanuddin dalam buku pidato pengukuhan profesornya dan daftar riwayat hidupnya yang dipublikasikan situs resmi Kejaksaan Agung. Mengutip buku pengukuhannya sebagai profesor di Universitas Jenderal Soedirman, disebutkan bahwa Burhanuddin merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Jawa Tengah tahun 1983.

Namun, dalam situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum Universitas Diponegoro tahun 1980. Sementara untuk pendidikan pasca sarjananya, dalam situs resmi Kejaksaan Agung menyebut bahwa jaksa agung itu merupakan lulusan magister manajemen dari Universitas Indonesia (UI) tahun 2001. Sedangkan di buku pengukuhan profesornya, Burhanuddin disebut lulus dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta tahun 2001.

Kemudian untuk pendidikan doktornya, dalam situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin mendapatkan gelar doktor di UI tahun 2006. Namun, dalam buku pengukuhan, ia merupakan lulusan Universitas Satyagama Jakarta tahun 2006.

Ketika dilakukan penelusuran dengan kata kunci ST Burhanuddin yang muncul di pangkalan data Dikti adalah seorang dosen di Universitas Satyagama Jakarta. Sedangkan dengan kata kunci Sanitiar Burhanuddin tidak ditemukan.

Kemudian saat pihak UI menelusuri data atas nama ST. Burhanuddin sebagai lulusan magister manajemen UI tahun 2001. Hasilnya, tidak ditemukan nama tersebut dalam database mereka. Yang muncul adalah Muhammad Ikhsan Burhanuddin lulusan magister manajemen angkatan 2018.

“Berikut datanya, dengan kata kunci Burhanuddin dan lulusan program studi magister manajemen. Hanya ada data atas nama Ikhsan Burhanuddin yang telah lulus pada tahun 2018,” kata Humas Universitas Indonesia (UI), Mariana dikutip dari netralnews.com.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun menanggapi polemik ijazah milik ST Burhanuddin. Ia mempertanyakan, informasi yang disebar oleh Kejaksaan Agung maupun dalam buku tersebut asli atau tidak. “Itu saja letak persoalannya,” ujar Refly kepada wartawan, Kamis 23 September 2021.

Menurutnya, jika ijazah Strata Satu (S1) tidak asli, maka seluruh gelar harus dicopot. Presiden pun didesaknya harus memberhentikan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, karena telah melakukan pembohongan publik.

“Tapi ini kalau (tidak asli). Sekali lagi kalau (tidak asli). Karena itu harus diverifikasi secara sungguh sungguh kebenaran data yang bersangkutan,” ujarnya.

Menurutnya, klarifikasi dari Burhanuddin pun tidak cukup, melainkan harus ada investigasi secara independen. “Termasuk pernyataan dari institusi atau lembaga yang dituliskannya. Intinya harus dicari kebenaran materialnya,” kata dia.

Terpisah, Pengamat Pendidikan Doni Koesoema mengatakan bahwa secara administrasi kepegawaian seharusnya ada verifikasi terkait latar belakang lulusan dan data-data resmi valid yang diakui sesuai Undang-undang untuk menjadi pejabat negara.

Menurutnya, bagian kepegawaian harus melakukan verifikasi kebenaran data. “Karena kalau individu tidak berkualifikasi mempergunakan informasi palsu, maka ini sudah merupakan tindakan kriminal,” ujar Doni.

Ia menyebut hal itu menjadi tidak adil bagi orang lain dengan kualifikasi sama tapi tidak terseleksi. “Data di kepegawaian harus lengkap. MenPANRB, dan BKN harus menegur dan meminta klarifikasi untuk verifikasi tentang validitas data,” katanya.

Doni mengatakan permasalahan data harus dilihat berat tidaknya kasus. Apakah sekedar masalah administratif atau maladministrasi, pelanggaran terhadap integritas data. “Karena dua kasus ini dampak-dampaknya berbeda,” katanya.

Namun, ia menyebut bahwa kualitas lulusan tidak terkait dengan asal almamaternya, karena kualitas sifatnya individual. “Tapi kalau data individu sebagai alumni dipertanyakan, artinya hasil belajar dan kompetensinya juga dipertanyakan,” lanjutnya.

Menurutnya, jika terbukti adanya pemalsuan data maka ST Burhanuddin tidak sah menjabat sebagai Jaksa Agung. “Kalau terbukti terjadi pemalsuan data, maka jabatan sekarang harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Sedangkan, pihak Universitas Diponegoro ketika dikonfirmasi mengenai data ST. Burhanuddin menyarankan untuk mengaksesnya data pusat. “Soalnya data itu biasanya di pusat. Saya hanya di fakultas,” kata Humas Undip, Nuswantoro.

Read More →
Exemple

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di Polda Metro Jaya melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulida, Rabu (22/9/2021). [ANTARA]

Suara.com – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ‘gerah’ saat disebut memiliki bagian dari perusahaan tambang di Blok Wabu, Papua. Diduga bukan hanya Luhut, tapi sejumlah nama purnawirawan TNI serta pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) juga disebut dalam lingkaran perusahaan tambang di Bumi Cenderawasih.

Hal tersebut terkuak dalam laporan “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”. Laporan tersebut merupakan hasil kajian yang diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia.

Mereka tergabung dalam gerakan BersihkanIndonesia.

Dalam laporan yang juga diunggah melalui situs KontraS.org seperti dikutip Suara.com Kamis (23/9/2021), dijelaskan terdapat empat perusahaan yang berkonsentrasi pada pertambangan yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Luhut beserta TNI/Polri terdeteksi terkoneksi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ). Bukan hanya Luhut, namun dari hasil kajian itu juga terungkap ada tiga nama aparat yang diduga terhubung dengan PTMQ.

Mereka ialah Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon selaku komisaris PTMQ, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

“Bahkan West Wits Mining (pemegang saham MQ) menganggap bahwa kepemimpinan dan pengalaman Rudiard cukup berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi pertambangan,” demikian tertulis dalam kajian yang dikutip Suara.com.

Berdasarkan data Darewo River Gold Project, West Wits Mining membagi sejumlah 30 persen saham kepada PT Tobacom Del Mandiri (TDM) di mana presiden direkturnya ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto.

West Wits Mining juga menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek.

TDM sendiri masih menjadi bagian dari PT Toba Sejahtera Group, di mana pemilik saham minoritasnya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019.

Selain itu, kajian tersebut juga mengungkap ada lima aparat militer baik TNI maupun Polri yang terlibat dalam kasus rencana tambang emas di Blok Wabu.

Lima aparat tersebut sebenarnya berasal dari tiga nama entitas perusahaan yang berbeda, akan tetapi masih satu payung di bawah perusahaan BUMN Holding Industri Pertambangan yakni MIND ID.

Saat PT Freeport masih bergabung di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian (HS) sebagai komisaris PTFI.

Hinsa pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada 2015-2017.

“HS juga tercatat tergabung dalam tim relawan (Cakra 19) pemenangan Presiden Jokowi pada 2019,” ungkapnya.

Setelah PT Freeport menarik diri dari Balok Wabu, konsensinya dikembalikan ke pemerintah Indonesia dan dipegang oleh PT ANTAM.

Di dalam PT ANTAM juga ada dua nama aparat militer yakni Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo.

Bambang juga masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara itu di MIND ID tercatat nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Munir juga tercatat sebagai Ketua Dewan Analisa Strategis BIN.

Kemudian, dalam kajian juga menemukan adanya indikasi kepentingan ekonomi di balik operasi militer ilegal di Intan Jaya.

Ada yang berasal dari Kopassus bahkan juga ada yang memiliki pengalaman di BIN.

“Berdasarkan Peraturan Kepolisian 3/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dilaksanakan berdasarkan pada permintaan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

“Oleh karena itu keterlibatan tersebut memperkuat indikasi adanya konflik kepentingan,” tambahnya.

Read More →
Exemple

Radarpekalongan – Pucuk pimpinan Kabupaten Bojonegoro memanas. Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah dilaporkan oleh wakilnya sendiri, Budi Irawanto ke Polres Bojonegoro atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Dalam laporannya, Wakil Bupati Bojonegoro juga dilampirkan beberapa alat bukti seperti transkrip percakapan di grup WhatsApp (WA). “Laporan ke polisi itu benar, karena ada percakapan di grup WA yang menyerang secara pribadi. Juga menyangkut harga diri keluarga, anak saya juga diikut-ikutkan,” ujar Wawan, sapaan Wakil Bupati Budi Irawanto.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menambahkan ada kesan bahwa dia disuruh resign (berhenti) sebagai Wakil Bupati Bojonegoro, padahal Wawan bukan diusung dari partai yang menjagokan Anna Muawanah saat Pilbup 2018 lalu.

Pernyataan Anna Muawanah yang kini menjabat Ketua DPC PKB Bojonegoro, dinilai Wawan sudah menyangkut harga diri partai. “Saya diusung PDIP, kok kamu nyuruh mundur dari jabatan wabup,” ucap Wawan menirukan apa yang ditulisnya untuk menjawab WA Bupati.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Fran Delanta Kambaren membenarkan adanya pengaduan yang dilakukan Wabup Wawan terhadap Bupati Anna.

“Iya ada surat pengaduan yang masuk ke kami. Dan saat ini sedang kita pelajari. Selain surat pengaduan juga ada lampiran bukti buktinya juga. Ke depan tentunya akan kita tindak lanjuti aduan ini,” kata Fran.

Berikut kutipan dalam percakapan grup WhatsApp yang membuat Wabup Wawan mengadukan Bupati Anna dengan dugaan pencemaran nama baik.

‘Selamat pg budi irawanto

Sy sampaikan bbrp hal

  • Kita dipertemukan urusan politik
  • Anda meyakinkan sy NGAKU keponakan seorang menteri
  • Dr partaimu saat itu memanggil sy memilih bbrp nama dan sy ttp pegang janji
  • Paska anda kehilangan sesorang istri tercinta sy kira anda bisa berfikir hidup bgtu berharga dan sgt singkat.dan memupuk kasih sayang…rupanya ?…

Bbrp memory akhirnya terbuka. Sy mengatakan manusia “memupuk kebencian”

  • Pak lik kandung di anak berkompetisi
  • Puluhan thn tdk saling sapa dg pak lik kandung
  • Termsk menantumu dr jenu Tuban kamu tutup pintu rapat2
  • Cucumu dr jenu tdk diberi kesempatan sprti cucu pd umumnya dll
  • Sama pak Skr pun berthn thn tdk saling tegur sapa krn ada peristiwa persibo mau giring ke peristiwa politik ???
  • Dl bbrp kebijakan dl sy ikut anda misal menutup AKN ? Menyalahkan KYT (saat itu) ..akhirnya sy minta pendapat forum.rektor kampus di bgoro dll

Sejak Anda tdk Ketua DPC PDIP medium 2019 saat itu jg anda sdh tdk melakukan tgs layaknya pejabat yg menggunakan fasilitas negara ibaratnya dr mancing sampe KENCING

Banyak org hidupnya ingin ada achievement.

Gampang solusinya klo sdh tdk mau bertugas sementara menggunakan fasilitas negara ada cara yg elegant….. RESAIGN.

Laki2 tdk usah grudukan

Sy perempuam brani sendirian (ini WA sy trakhir di forum terbuka).

Menjawab tulisan tersebut, Wakil Bupati Wawan membalas dengan komentar, “Haaa, omong kok angger mbletat”. (ngopibareng).

Read More →
Exemple

TEMPO.CO, Jakarta – Pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat menyayangkan laporan polisi yang dibuat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terhadap kliennya. Namun di sisi lain, laporan ini dianggap menjadi kesempatan untuk mengungkap jejak Luhut.

“Untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam Blok Wabu,” kata Nurkholis saat konferensi pers secara daring, pada Rabu, 22 September 2021.

Sebelum laporan dibuat, kata Nurkholis, Luhut juga tidak memberikan data yang valid untuk membantah kajian tentang keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua yang dipaparkan Haris di Youtube. Haris juga sudah mengundang Luhut pada 14 September lalu untuk membahas perkara ini, tapi diabaikan.

“Jadi kami buka saja dalam proses ini, sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP.” Dengan membuka, publik akan tahu jejak langkahnya dalam dugaan konflik dalam bisnis tambang di Papua yang berdampak pada penderitaan rakyat Papua.

Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan dan Koordinator KontraS Fatia Maulida ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Keduanya disangka telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan atau menyebarkan fitnah. Dugaan tindak pidana disebut terdapat dalam video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di akun Youtube Haris Azhar.

Dalam video itu, Haris dan Fatia membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Salah satu yang diduga terlibat adalah PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.

Read More →
Exemple

ILUSTRASI. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta (25/5/2021).
Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 tetap berada di zona positif, bahkan masih di level yang tinggi.

“Pertumbuhan kuartal III-2021 kami perkirakan bisa berada di kisaran 5% yoy,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo, Selasa (21/9) dalam pembacaan hasil Rapat Dewan Gubernur BI September 2021 secara daring.

Perry tak menampik, perekonomian di kuartal III-2021 sempat terdampak adanya peningkatan kasus harian Covid-19 yang membuat pemerintah menarik rem darurat berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat serta Level 3 dan 4.

Pembatasan kegiatan masyarakat ini menekan kegiatan ekonomi masyarakat, terlihat dari menurunnya aktivitas transaksi ekonomi dan keuangan.

Namun, penurunan kegiatan ekonomi ini hanya bersifat sementara. Pasalnya, setelah PPKM menunjukkan hasil dengan penurunan angka penyebaran kasus, BI melihat adanya peningkatan kegiatan ekonomi bahkan pada akhir Juli 2021 dan terus berlanjut pada Agustus 2021 dan hingga saat ini.

Sejumlah indikator dini juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Seperti, PMI Manufaktur, penjualan eceran, kinerja ekspor, dan bahkan nilai transaksi yang ada di SKNBI dan RTGS.

Ke depan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2021 di kisaran 4,5% dan dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2021 berada di kisaran 3,5% hingga 4,5%.

Read More →
Exemple

Jakarta – Ombudsman RI saat ini berkantor di Setiabudi, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan penyampaian dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) masa berlaku pinjam pakai gedung tersebut akan habis pada 11 November 2022.
“Ingin kami sampaikan bahwa kondisi Gedung Ombudsman RI Pusat berdasarkan penyampaian dari LMAN/Lembaga Manajemen Aset Negara bahwa pada tanggal 11 November 2022 akan habis masa berlaku pinjam pakai Gedung Ombudsman Pusat,” kata Ketua Ombudsman RI Mokh. Najih dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (20/9/2021).

Dia menjelaskan jika sampai dengan waktu tersebut pihak LMAN belum mendapatkan gedung pengganti yang akan ditempati oleh kantor Ombudsman, dibutuhkan anggaran untuk biaya sewa gedung sekitar Rp 42,4 miliar per tahun dan biaya jasa pindah Rp 5,575 miliar.

“Yang kira-kira membutuhkan anggaran keseluruhan Rp 47 miliar (Rp 47,975 miliar),” sebutnya.

Namun kebutuhan anggaran sebesar Rp 47,975 miliar untuk biaya sewa gedung dan pindah gedung belum termasuk ke dalam usulan tambahan anggaran tahun 2022.

“Ini kiranya bisa dipertimbangkan untuk menjadi anggaran usulan untuk RAPBN-P,” papar Najih.

Sementara ini pihaknya baru mengusulkan tambahan anggaran Rp 44.084.385.000. Jika dikabulkan anggaran Ombudsman RI dari pagu semula Rp 216.196.508.000 menjadi Rp 260.280.893.000. Namun itu di luar kebutuhan gedung.

(toy/dna)

Read More →
Exemple

Jakarta – Pertama kali dilakukan di Indonesia, ada pembangunan tol menggunakan bambu. Bahan bambu ini digunakan sebagai sistem matras jalan tol.
Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan pengujian untuk mengukur kelayakan bahan bambu sebagai suatu sistem matras guna meningkatkan daya dukung tanah dasar di lokasi konstruksi Jalan Tol Semarang-Demak.

“Pengujian dilakukan untuk mempersiapkan bahan bambu yang akan digunakan sebagai konstruksi matras untuk mempercepat waktu konsolidasi pada tanah di lokasi konstruksi Jalan Tol Semarang-Demak. Perbaikan kondisi tanah (soil improvement) melalui konstruksi matras bambu dilakukan karena konstruksi tanggul laut yang terintegrasi dengan jalan tol ini akan dibangun di atas tanah dengan klasifikasi very soft soil,” jelas Kepala Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Ferri Eka Putra dalam keterangan tertulis, Senin (20/8/2021).

Pengujian yang dilakukan terdiri dari 2 jenis yaitu uji tarik sistem matras bambu dan uji lentur sistem matras bambu dengan tujuan untuk mengetahui perilaku dari bambu yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai matras jika mengalami gaya tarik dalam arah horizontal serta gaya tekan pada arah tegak lurus.

Pengujian tarik sistem matras bambu dan uji lentur sistem matras bambu baru pertama kali dilakukan dan diharapkan dapat memberikan terobosan dalam solusi perkuatan tanah lunak yang murah dan tepat guna. Dengan mempertimbangkan suasana pandemi Covid-19, kegiatan pengujian dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga disediakan fasilitasi penyaksian pengujian secara virtual atau live streaming.

Pengujian dilakukan sebagai bagian dari kegiatan Full Scale Trial Embankment pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang merupakan proyek Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Kegiatan ini diprakarsai oleh PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak (PPSD) selaku Badan Usaha Jalan Tol yang nantinya akan mengelola operasional dari Jalan Tol Semarang-Demak dan didukung oleh PT Lapi ITB selaku perencana Rincian Teknik Akhir Jalan Tol Semarang-Demak seksi 1.

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terintegrasi dengan tanggul laut dimana struktur timbunan di atas laut direncanakan diperkuat oleh matras bambu setebal 17 lapis. Selain sistem matras bambu, penguatan kondisi tanah dilakukan juga dengan cara pemasangan material pengalir vertikal pra-fabrikasi atau PVD serta melaksanakan pembebanan menggunakan material pasir laut yang diambil menggunakan alat Trailing Suction Hopping Dredger atau TSHD.

“Metode-metode tersebut tentunya diharapkan tidak hanya akan memberikan konstruksi tanggul laut terintegrasi dengan jalan tol yang efisien dari segi biaya, namun juga dapat menyediakan infrastruktur yang handal dan berkesinambungan di masa yang akan datang,” kata Kepala BBPJN Jawa Tengah-D.I. Yogyakarta Satrio Sugeng Prayitno.

Tanggul laut terintegrasi dengan jalan tol ini merupakan konstruksi yang baru pertama sekali dilaksanakan di Indonesia sehingga hal ini pastinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian PUPR dalam pelaksanaannya. Tantangan berat lainnya adalah pada proses pengadaan tanah yang masih terbentur pada pelaksanaan penentuan tanah musnah dan regulasi atau payung hukum yang belum terbit terkait penanganan dampak sosial atas tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum.

“Dengan melaksanakan koordinasi intensif dengan semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, kami optimis dapat mengatasi tantangan – tantangan tersebut sehingga Jalan Tol Semarang – Demak dapat terwujud sesuai dengan kaidah-kaidah teknis dan aturan-aturan yang berlaku,” tutupnya

(acd/zlf)

Read More →
Exemple

Industry.co.id – Bali – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengutuk keras tindakan biadab teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang membakar Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Bahkan, para tenaga kesehatan (Nakes) wanita sampai dilecehkan hingga tewas, serta ditendang ke jurang. Bamsoet mempertanyakan, kemana suaranya para aktivis HAM dan aktivis perempuan? Kenapa ketika saudara sebangsanya di bunuh dan diperkosa secara brutal mereka diam? Namun ketika aparat negara menumpas para biadab itu, mereka teriak soal HAM?

“Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat kita. Jangan lagi ada korban dari rakyat yang tidak bersalah. Negara harus hadir dengan kekuatan penuh. Serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan serangan terhadap kemanusiaan. Tidak dapat dibenarkan atas nama apapun. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) sudah mengakui tindakan tersebut adalah bagian dari aksi mereka. Karenanya tidak ada alasan bagi TNI-Polri untuk tidak segera menumpas habis para teroris biadab kelompok kriminal bersenjata di Papua,” tegas Bamsoet, di Bali, Sabtu (18/9/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini meminta pemerintah pusat dengan dukungan TNI-Polri serta pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Papua bisa menjamin keselamatan dan keamanan Nakes yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua. Jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali.

“Terlebih ditengah suasana pandemi Covid-19, kehadiran Nakes sangat dibutuhkan. Mereka merupakan pejuang garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan para Nakes merupakan alarm tanda bahaya terhadap kemanusiaan,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI sekaligus Dewan Kehormatan KBPP Polri ini menerangkan, sudah terlalu banyak keresahan yang dilakukan teroris KKB di Papua. Korbannya dari mulai masyarakat biasa, TNI-Polri, hingga kini sudah menyasar Nakes. Pada 8 April 2021 lalu, misalnya, teroris KKB di Kabupaten Puncak menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo, selain juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.

“Tidak hanya itu, pada 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom. Bahkan Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha turut menjadi korban kebiadaban akibat ditembak oleh teroris KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua,” terang Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menekankan, sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

“Turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Kasih mereka waktu secepatnya untuk menumpas teroris KKB di Papua,” pungkas Bamsoet.

Read More →
Exemple

trotoar.id – Polres Bone, Sulawesi Selatan, ringkus dua oknum anggota polisi. Keduannya diduga terjaring dalam kasus narkoba bersama beberapa orang warga sipil.

Kedua anggota polisi itu ternyata berstatus aktif dengan masing-masing berpangkat Brigadir.

Keduanya yakni SF yang bertugas di Polsek Tanete Riattang dan AM yang bertugas di Polsek Tonra. Sementara 2 warga sipil lainnya berinisial CR (28) dan SB (37).

“Betul ada penangkapan terkait kasus penyalahgunaan narkotika,” kata Paur Humas Polres Bone, Ipda Rayendra, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/9/2021) kemarin.

Ditanggapi oleh oleh satu Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi atau akrab disapa Andi Rio angkat bicara terkait adanya dua anggota polisi asal Kabupaten Bone, yang diduga terjaring kasus narkoba.

Dua anggota polisi tersebut masing-masing berinisial AMR dan SF. Andi Rio menyesalkan hal tersebut, sekalipun hal semacam ini kerap dijumpai akan tetapi pihaknya memberi kecaman pada oknum polisi itu.

Politisi Partai Golkar ini menerangkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk memberantas narkotika.

Tetapi yang terjadi di lapangan, kata Andi Rio, justru sebaliknya di mana aparat kepolisian yang terlibat penyalahgunaan. Ia menyebut kalau kasus seperti ini adalah tamparan keras dan memalukan bagi institusi Polri.

Andi Rio mengkhawatirkan bila anggota polisi melindungi bandar narkoba, “Jangan sampai oknum polisi itu justru bekerjasama atau terlibat dalam jaringan bandar narkoba,” tuturnya saat dihubungi trotoar.id, Kamis (16/9).

Baginya hal ini tak boleh dibiarkan, “Jangan sampai Sulawesi Selatan menjadi surga bagi bandar narkoba.”

Menurutnya, tentu tak ada toleransi. Sebab, narkoba adalah musuh bersama karena dapat memberi efek buruk pada kedamaian dan kehidupan bernegara.

“Arahan dan perintah Kapolri harus dapat diimplementasikan secara nyata bagi seluruh aparat kepolisian, tanpa terkecuali!” Andi Rio menegaskan.

Ia juga meminta agar kasus ini dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dia menegaskan lagi, tak boleh ada yang ditutupi atas penegakan dan proses hukum dua anggota polisi tersebut.

“Peristiwa ini tentunya berdampak pada citra kepolisian. Aparat kepolisian harusnya memberi contoh baik kepada masyarakat bukan justru sebaliknya,” terang Andi Rio.

Tak sampai di situ, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri juga diminta mendalami kasus tersebut serta memberikan sanksi tegas.

“Ini menjadi evaluasi bagi pihak Propam Polri serta kepolisian daerah di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di (Kabupaten) Bone,” ujarnya.

Sekedar diketahui, Sulawesi Selatan akhir-akhir ini banyak terjadi penangkapan sindikat jaringan narkotika. (Alam)

Read More →
Exemple

 

JAKARTA, Mediakarya  – Sejumlah pihak mempertanyakan tentang kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sebab selama ini proses pembangunan hanya ditopang dari utang luar negeri (ULN). Di mana hutang pokok belum terbayar, ditambah lagi pemerintah harus membayar bunga dengan utang.

Menanggapi persoalan tersebut, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo mengungkapkan, bila dilihat dari ukuran teori ekonomi makro clasik, bahwa tingkat ULN Indonesia dalam posisi aman.

Di mana rasio antara total utang pemerintah dengan produk domistik bruto (PDB) dibawah ambang batas 60 persen, jauh ketimbang Jepang dan Amerika. Berdasarkan catatan, bahwa Jepang memiliki total ULN diatas 200 persen lebih besar dibanding PDB negeri Sakura tersebut.

“Kenapa Jepang masih bertahan, karena orang masih percaya beli surat hutang mereka,” ucap Dradjad seperti yang dikutip Mediakarya dari Rafly Harun chanel, Rabu (15/9/2021).

Lebih lanjut, kata Drajad, permasalahannnya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rasio pajaknya rendah terhadap PDB.

“Intinya, ketika kita berutang itu bukan persoalan sedikit dan banyaknya hutang. Misalnya kita punya hutang sepuluh tapi penghsilan kita hanya dua puluh tentunya ngos-ngosan. Berbeda kita punya hutang seribu tapi penghasilannya seratus ribu maka akan enteng bayarnya,” tandas Drajad.

Jadi, kata dia, yang menjadi kunci adalah bukan berapa besar ULN, tapi berapa rasio penghasilan negara dengan utang negara, selain rasio klasik yang dipake secara makro.

Drajad mencontohkan di tahun 2019 pemerintah membayar utang pokok Rp409 triliun, sementara bunga utang tersebut mencapai Rp276 triliun dengan total Rp 685 triliun.

“Kalau kita bagi dengan realisasi penerimaaan pajak sudah mencapai 51 persen lebih. Artinya separuh dari penerimaah pajak kita habis untuk bayar utang. Padahal penerimaah pajak kita hanya sepuluh hingga sebelas dari PDB, tapi kalau dilihat dari APBN tentunya sangat besar sekali,” katanya.

Sementara di tahun 2020 kata Drajad kondisinya lebih berat lagi. Di mana penerimaan negara menurun akibat pandemic Covid-19. Di tahun 2020 pembayaran pokok ULN total Rp729 triliun bila dibulatkan yang setara dengan 68 persen dari penerimaan pajak.

“Jadi dua pertiga dari penerimaan pajak habis untuk bayar utang. Ini yang membuat negara ngos-ngosan. Padahal dua puluh persen dari itu harus dipake untuk membiayai pendidikan. Sementara yang sebagaian sudah dialokasikan untuk transfer daerah. Sehingga yang dipake untuk kegiatan lain tinggal sedikit,” beber Drajad.

Oleh karenanya, Drajad menyarankan agar pemerintah melakukan terobosan untuk penerimaan negara. Karena kalau itu tidak dilakukan bangsa ini akan terjebak pada gali utang untuk bayar utang.  (dji)

Read More →
WhatsApp