Exemple

 

DEWAN PEMBINA LPKAN INDONESIA

JAKARTA – Dilansir dari majalahceo.co.id, Pekan ini di gaduhkan oleh berita terkait penonaktifan 75 pegawai KPK karena tidak lolos ujian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Dan dari 80 penyidik KPK 20 diantaranya yang di non aktifkan.

Terkait isue pelemahan KPK mulai terasa saat revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Dewan Pengawas KPK yang disahkan tahun lalu, karena dengan adanya Dewan Pengawas KPK terjadi perlambatan proses penyidikan, terutama hal penggeledahan harus ijin dewan pengawas.

Lambatnya proses penggeledahan ini dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku dan/atau pihak yang mungkin terlibat untuk menghilangkan barang bukti. Kasus ini adalah kasus pertama pasca berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Aktivis anti-korupsi dan masyarakat sipil serta mahasiswa sejak awal menilai revisi UU KPK ini cenderung melemahkan ketimbang menguatkan KPK.

Menurut Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono,SH,MH mengatakan bahwa sejak dulu KPK selalu mau dilemahkan, seperti Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai upaya untuk Pelemahan KPK. Pelemahan secara legislasi Revisi UU KPK akhir tahun lalu adalah klimaks dari upaya pelemahan yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.

Sejak 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sudah sembilan kali menggagas revisi UU KPK. Sejak 2015, DPR bersama pemerintah silih berganti mengusulkan UU KPK segera direvisi.

“Saya menduga selain ada peran aktor-aktor lain, seperti DPR, presiden juga memiliki andil, dari sana aktor banyak sekali, tapi setidak-tidaknya yang memiliki kewajiban ada pada presiden,” ujar Wibisono menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta Sabtu (29/05/2021).

Lanjutnya, Jokowi memang tidak pernah menandatangani revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, Namun, Jokowi menyetujuinya dan membiarkannya sah secara otomatis sesuai ketentuan undang-undang, Jokowi pun tidak pernah berusaha menghentikan atau membatalkan pembahasan revisi UU KPK saat itu.

“Padahal di waktu yang sama pada September 2019 itu, presiden mengatakan tunda revisi KUHP, maka tidak jadi dilakukan sampai sekarang. Apakah presiden bisa melakukan itu untuk RUU KPK?, Bisa. Karena buktinya bisa terhadap KUHP, dan puncaknya upaya pelemahan pada saat penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWP bulan ini,” ulas wibi yang juga sebagai pengamat militer.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, ada kecurigaan publik mengenai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Benny, ini semakin terlihat setelah KPK memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Kini rakyat curiga, baik Presiden maupun Ketua KPK diduga kuat berada dalam satu kaki dalam upaya pelemahan KPK, itu saja,” kata Benny dalam keterangan persnya, Kamis (27/5/2021).

Pasalnya, Benny masih mengingat pernyataan Jokowi yang menyebut hasil TWK tak serta-merta dapat dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos. Namun, menurut dia pernyataan Jokowi dinilai hanya basa-basi belaka. Sebab, nyatanya ada 51 pegawai tak lolos yang diberhentikan.

“Saya rasa, imbauan presiden soal 75 pegawai KPK yang gagal TWK itu hanya basa-basi, lip service,” pungkasnya.

Read More →
Exemple

lpkanindonesia.com– dilansir dari JawaPos.com , Pendaftaran lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dimulai akhir Mei. Pada tahun anggaran 2021, Pemkot Surabaya membuka 1.560 formasi.

”Rinciannya, untuk formasi CPNS sebanyak 68 lowongan. Yakni 51 tenaga kesehatan dan 17 tenaga teknis. Sedangkan untuk Formasi PPPK sebanyak 1.492 lowongan. Yakni 87 tenaga kesehatan dan 1.405 tenaga pendidikan,” tutur Kepala Dinas Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Mia Shanti Dewi di kantornya, Senin (24/5).

Untuk seleksi CPNS, akan ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan metode computer assisted test (CAT) oleh BKN, dan seleksi kompetensi bidang (SKB) yang menggunakan metode CAT oleh BKN.

Sedangkan untuk seleksi CPPPK non guru, akan ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi menggunakan metode CAT oleh BKN.

”Khusus untuk seleksi CPPPK guru, akan ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi CPPPK guru yang menggunakan metode ujian nasional berbasis kompetensi (UNBK) oleh Kemendikbud Ristek,” terang Mia Shanti Dewi.

Dia menjelaskan, pengumuman formasi seleksi CPNS-CPPPK 2021 akan dilaksanakan pada 30 Mei–13 Juni. Kemudian pendaftaran seleksi pada 31 Mei–21 Juni. Seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya akan dilaksanakan pada 1 Juni–30 Juni. Masa sanggah pada 1–11 Juli.

”Sedangkan pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN) pada Juli sampai September. Seleksi Kompetensi PPPK non guru (CAT BKN) pada Juli sampai September, tepatnya setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi,” tutur Mia Shanti Dewi.

Untuk seleksi kompetensi PPPK guru (UNBK Kemendikbud Ristek) akan dilaksanakan pada Agustus–Desember. Sedangkan pelaksanaan SKB CPNS, digelar pada September sampai Oktober.

”Pengumuman akhir dan masa sanggah pada November, dan penetapan NIP CPNS/Nomor Induk PPPK pada Desember,” terang Mia Shanti Dewi.

Mia juga memastikan, proses penerimaan CPNS dan CPPPK Pemkot Surabaya tahun ini dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan tidak dipungut biaya apapun.

Apabila terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima sebagai CPNS dan CPPPK dengan menerima imbalan tertentu, lanjut dia, perbuatan tersebut adalah penipuan.

”Yang pasti, panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak atau oknum tersebut,” ujar Mia Shanti Dewi.

Penetapan Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021, berdasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 820 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021.

Read More →
Exemple

Jakarta, tanggal 20 Mei merupakan hari kebangkitan nasional, dimana pada awal mulanya adalah dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo oleh Dr Wahidin Soedirohoesodo bersama tiga mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen : Soetomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji) yang sekaligus menjadi hari Kebangkitan Nasional.

Dengan semangat kebangkitan nasional kita diharapkan dapat terpacu dan bangkit dari masalah-masalah yang sedang melanda bangsa Indonesia. Mari kita lebih bersemangat dan keluar dari cengkraman covid 19 …”Bangkit …Kita Bangsa Yang Tangguh”.

Semoga Indonesia Sejahtera, Indonesia Makmur, Indonesia Berjaya.

 

Read More →
Exemple

 

KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PENGURUS

DEWAN PIMPINAN PUSAT

LEMBAGA PENGAWAS KINERJA APARATUR NEGARA

(DPP LPKAN) INDONESIA

Mengucapkan

Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqabbal Ya Karim

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H

“MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN”

Read More →
WhatsApp