Exemple

Surabaya – Masyarakat di kawasan Ampel, Surabaya, memasang bendera putih di depan rumah dan pertokoan mereka. Warga mengaku telah menyerah dengan kondisi perekonomian yang memburuk akibat wabah Covid-19 dan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Aksi warga setempat itu juga terekam dalam video yang beredar. Terlihat seorang pria memperlihat bendera putih yang telah terpasang di tiang dan pertokoan warga.

“Kami warga dari masyarakat Ampel mengatakan kami sudah menyerah, dengan ini kami mengangkat bendera putih,” kata pria itu,

Disebutkan bahwa bendera-bendera itu terpasang di Jalan Sasak, Ampel, Semampir, Surabaya. Di jelaskan pula maksud dari pengibaran bendera putih ialah simbol bahwa bahwa masyarakat telah menyerah.

“Mau sampai kapan, kami sudah mengangkat bendera putih, menandakan kami menyerah dengan keadaan yang ada di negeri kita,” kata pengambil video.

Pengambil video mengatakan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hanya memikirkan tentang kesehatan saja. Di sisi lain, mereka mendapatkan permasalahan baru, yakni finansial.

“Kami tidak akan dapat bertahan kalau simpanan masyarakat terus tergerus akibat inflasi dan pemerintah melaksanakan PPKM demi kebijakan yang mementingkan public health, sedangkan financial health masyarakat Tidak pernah diperhatikan,” ucapnya.

Pengambil video berharap agar Presiden Joko Widodo memperhatikan permasalahan finansial itu. Yakni dengan memberi jalan keluar agar pendapatan mereka kembali.

“Semoga Joko Widodo masih memiliki telinga untuk mendengar, memiliki mata untuk melihat dan memiliki hati yang masih memikirkan nasib rakyat,” tutup video itu.

Pantauan Madu.TV, setidaknya ada sekitar lima bendera putih yang terpasang di tiang listrik maupun toko, di sepanjang Jalan Sasak.

Selain video tersebut, beredar pula di media sosial berupa poster ajakan untuk mengibarkan bendera putih untuk seluruh warga yang terdampak PPKM darurat.(red)

Read More →
Exemple

Bandung, CNN Indonesia — Ratusan orang menggelar aksi demonstrasi menolak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Bandung, Rabu (21/7).
Massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, ojek online, dan pedagang menggelar aksi tolak PPKM tersebut di Balai Kota, Bandung. Mereka menilai pemberlakuan PPKM yang dilakukan mulai dari pusat hingga daerah dianggap tidak berdampak terhadap pengendalian Covid-19 dan malah menyengsarakan masyarakat.

Pantauan CNNIndonesia.com, massa aksi mulai mendatangi Balai Kota Bandung di Jalan Wastukencana sekitar pukul 12.00 WIB.

Mereka tampak membawa spanduk dan poster berisi protes PPKM darurat. ‘Bandung sekarat, Wali Kota ngapain? PPKM membuat rakyat melarat’ bunyi pesan dari spanduk yang dibentangkan massa aksi.

Peserta aksi juga tampak membentangkan poster berisi tulisan ‘PPKM (Pelan-pelan Kita Mati)’.

Tak sampai di situ, massa aksi menggelar orasi memprotes penerapan PPKM. Mereka lantas bergemuruh meneriakkan ‘Tolak, tolak, tolak PPKM. Tolak PPKM sekarang juga’.

Para demonstran mengungkapkan PPKM telah merampas hak hidup masyarakat tidak hanya di Ibu Kota tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Bandung. Kebijakan PPKM dianggap mematikan perekonomian di daerah.

Putra (28), salah seorang pedagang di pusat perbelanjaan elektronik yang mengikuti aksi demonstrasi mengatakan PPKM telah menyengsarakan dirinya karena tidak bisa berjualan selama lebih dari dua pekan.

“Kami sangat dirugikan sebagai pedagang khususnya pedagang BEC. Kontrakan tetap harus dibayar, tidak ada keringanan, apakah ini solusinya? Ada aturan harusnya ada solusi istri,” kata Putra.

Menurut Putra, langkah pemerintah dan pihak kepolisian menutup jalan telah memutus perekonomian. Akibatnya, istri dan anaknya menderita kelaparan.

“Istri dan anak kami harus makan sementara bapak digaji enak. Penutupan jalan tidak efektif bagi kami,” ujarnya.

Baca artikel CNN Indonesia “Demo Tolak PPKM Bergemuruh di Bandung: Pelan-pelan Kita Mati” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210721134024-20-670304/demo-tolak-ppkm-bergemuruh-di-bandung-pelan-pelan-kita-mati.

Read More →
Exemple

“Kami minta Pemkot Surabaya menggratiskan tagihan PDAM selama dua bulan ke depan”

Surabaya (ANTARA) – Komisi A DPRD Surabaya minta pemkot menggartiskan tagihan pembayaran air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada warga menengah ke bawah, sebagai dampak PPKM Darurat yang kini diperpanjang lagi hingga 25 Juli 2021.

“Kami minta Pemkot Surabaya menggratiskan tagihan PDAM selama dua bulan ke depan,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, hal itu perlukan guna membantu kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang terus terpuruk akibat pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali yang kini diperpanjang lagi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini mengatakan, tujuan PPKM Darurat sebagai upaya menurunkan mobilitas masyarakat serta membatasi interaksi kerumunan ternyata berdampak bagi masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi.

“Semua keputusan PPKM Darurat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, kami berharap Pemkot Surabaya tetap melakukan upaya terbaik dalam penanganan COVID-19,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap Pemkot Surabaya dapat membuat kebijakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, salah satunya menggratiskan tagihan PDAM selama dua bulan mendatang untuk warga dari keluarga yang tidak mampu.

“Paling tidak itu bisa meminimalisir beban pengeluaran masyarakat yang hari ini memang cukup terpukul ekonominya,” ujarnya.

Selain itu, ia berharap banyak peran aktif dari Satgas Kampung Tangguh yang telah dibentuk di tingkat kampung se-Surabaya. Nantinya, lanjut dia, dengan efektifnya Satgas Kampung Tangguh dapat mengedukasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Untuk mengaktifkan kembali Satgas Kampung Tangguh, lurah-lurah harus mengintensifkan komunikasi dengan para pengurus RT/RW,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan sebelumnya mengatakan, anggaran percepatan penanganan COVID-19 di Surabaya mulai Juli hingga Desember 2021 ditaksir kurang lebih sekitar Rp446 miliar. Dari anggara tersebut, angka yang dapat dicover oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) senilai Rp200 miliar.

“Semua sudah kami refocusing. Tetapi ternyata itu belum juga mencukupi. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksi mengalami penurunan Rp1,5 triliun,” kata Hendro.

Oleh karena itu, kata dia, Pemkot Surabaya membutuhkan kebersamaan seluruh stakeholder untuk terlibat dan berperan dalam penanganan COVID-19. Bahkan, ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bahu membahu menghentikan laju penyebaran wabah dunia ini secara bersama-sama.

Melalui program “Surabaya Memanggil”, Hendro mengajak seluruh lapisan masyarakat mendonasikan sebagian rezekinya di Posko Surabaya Peduli Bencana. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Read More →
Exemple

“Sesuai dengan arahan Wali Kota Surabaya dalam menyikapi pedagang mengalami penurunan pemasukan signifikan, maka dibebaskan membayar retribusi selama Juli 2021”

Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Kota Surabaya membebaskan retribusi bagi pedagang Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang tersebar di seluruh Surabaya selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Widodo Suryantoro di Surabaya, Selasa, mengatakan, dalam menyikapi PPKM Darurat dimana pembeli tidak diperbolehkan makan di tempat maka, secara otomatis pendapatan para pedagang tersebut juga mengalami penurunan.

“Sesuai dengan arahan Wali Kota Surabaya dalam menyikapi pedagang mengalami penurunan pemasukan signifikan, maka dibebaskan membayar retribusi selama Juli 2021,” kata Widodo.

Ia menjelaskan, pembebasan itu berlaku bagi seluruh SWK yang terdiri dari 49 titik lokasi yang tersebar se-Surabaya. Menurutnya, upaya ini penting dilakukan agar para pedagang SWK tidak terbebani dalam membayar retribusi selama PPKM Darurat.

“Kami cek terus hasil penjualan melalui single kasir mengalami penurunan omzet. Jadi kami bebaskan retribusinya selama bulan Juli agar tidak terbebani,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, untuk jangka waktu pembebasan retribusi SWK ini, Widodo menyebut untuk saat ini masih di bulan Juli saja. Sebab pembebasan retribusi ini di khususkan selama PKKM Darurat.

“Apabila PPKM Daruratnya selesai maka pembayaran seperti semula. Karena kan para pembeli sudah bisa makan di tempat dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Untuk mekanismenya, Widodo mengatakan belasan SWK telah mengurus pembebasan retribusi secara langsung ke dinas terkait. Meskipun begitu, lanjut dia, tanpa mengurus pun ia memastikan secara otomatis tidak ada penarikan retribusi selama bulan Juli.

“Jadi ya otomatis tidak kita tarik meskipun tidak mengurus pembebasan,” ujarnya.

Terakhir, ia berharap pandemi COVID-19 khususnya di Kota Surabaya agar segera berlalu, sehingga seluruh pedagang dapat berjualan kembali seperti sedia kala dan ekonomi Kota Pahlawan kembali bergerak.

“Semoga setelah ini semuanya lebih baik lagi. Tetap jaga protokol kesehatan (prokes) ketat dimanapun berada,” katanya. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Read More →
Exemple

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Kegiatan ekonomi akan diperlonggar pada 26 Juli 2021 jika indikator rata-rata penambahan kasus positif Covid-19 harian menunjukkan perbaikan.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelaskan keputusan perpanjangan diambil setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dimulai pada 3 Juli 2021. Kebijakan PPKM Darurat ini, menurut dia, tidak bisa dihindari.

“Yang harus diambil pemerintah meskipun sangat berat,” ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual bertajuk Pernyataan Presiden RI tentang Perkembangan Terkini PPKM Darurat yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 20 Juli 2021.

Jokowi menjelaskan keputusan perpanjangan itu diambil setelah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021. PPKM Darurat dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit.

“Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19. Serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” tutur Jokowi. Ia juga menyebutkan selama PPKM Darurat, terlihat penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit telah menurun.

Sebelumnya, PPKM Darurat telah berlangsung selama dua pekan pada 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan PPKM diputuskan setelah angka kasus Covid-19 mengalami lonjakan signifikan hingga melampaui 20 ribu penambahan kasus dalam sehari.

Mulanya, PPKM Darurat baru berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali yang mencakup 44 kabupaten dan kota. Namun setelah berlangsung lebih dari sepekan, pada 12 Juli, pemerintah memutuskan PPKM juga berlaku di wilayah non-Jawa dan Bali. PPKM di luar Jawa dab Bali meliputi 15 kota dan kabupaten di daerah-daerah dengan angka penyebaran virus corona tertinggi.

Selama masa PPKM Darurat, pemerintah membatasi pergerakan mobilisasi penduduk. Untuk perjalanan menggunakan semua moda transportasi, misalnya, warga diwajibkan membawa surat vaksinasi minimal dosis pertama dan hasil tes swab PCR maupun tes antigen yang menunjukkan hasil negatif Covid-19.

Bahkan untuk penumpang pesawat, syarat yang berlaku lebih ketat. Penumpang wajib membawa hasil tes swab PCR.

Pengetatan mobilisasi juga berlaku untuk perkantoran. Entitas usaha non-sektor esensial dan kritikal diwajibkan memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah untuk 100 persen karyawannya. Sedangkan sektor esensial dibatasi dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya membantah jika PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 tidak berjalan efektif. Bila toh kasus Covid-19 terus melonjak, menurut dia, itu karena virus corona dengan varian delta memiliki karakteristik masa inkubasi 2 sampai 3 minggu.

Luhut sempat menyebutkan PPKM Darurat telah memberikan dampak ke perekonomian. Ia mengaku telah memiliki tim khusus untuk mengamati dampak itu dan berharap dampak pada ekonomi ini tak terlampau lama terjadi.

“Sampai berapa jauh kita boleh pergi. Istilah saya itu, kalau kita membengkokkan sesuatu, mesti ada batasnya. Kalau bengkok full, pasti patah,” kata Luhut saat membicarakan dampak PPKM Darurat ke ekonomi.

Read More →
Exemple

“Sebentar ya pak, ini ada telepon dari rumah sakit, biasanya mau ada jenazah untuk dimakamkan”

Surabaya (ANTARA) – Beragam  kisah datang dari petugas pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Cerita salah satunya datang dari seorang petugas perempuan bernama Ari Triastutik yang mengaku bekerja tanpa batas waktu.

Ari Astutik adalah salah satu petugas pemakaman jenazah COVID-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih, Surabaya. Di tempat itu, Pemerintah Kota Surabaya menyemayamkan jenazah pasien COVID-19.

Sejak pandemi COVID-19 di Surabaya, Pemkot Surabaya menyiapkan lahan khusus untuk lokasi pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Keputih Surabaya. Di lokasi itu, pemakaman jenazah berjalan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan.

Selain itu, petugas juga diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD), mulai pengantaran hingga proses pemakaman selesai. Para petugas ini merupakan gabungan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya yang terdiri dari jajaran Dinas Sosial (Dinsos), Petugas Pemakaman Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) hingga tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya.

Minggu sore itu, waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 WIB. Namun, suara Ari Triastutik masih terdengar begitu semangat di ujung telepon.

“Sebentar ya pak, ini ada telepon dari rumah sakit, biasanya mau ada jenazah untuk dimakamkan,” kata Ari yang langsung menutup teleponnya.

Beberapa jam kemudian, perempuan paruh baya ini telepon balik dan menjelaskan bahwa ada jenazah yang baru selesai dimakamkan. Ia bersama timnya setiap hari biasa memakamkan puluhan jenazah di TPU Keputih. Bahkan, ia mengaku bekerja di pemakaman itu seakan tanpa mengenal batas waktu.

“Normalnya saya bekerja 12 jam. Tapi meskipun malam sudah pulang ke rumah, pihak rumah sakit dan teman-teman biasanya menghubungi saya, jadinya, ya, lebih dari 24 jam, sudah tidak mengenal waktu kalau seperti ini,” kata Ari.

Sebagai seorang istri di rumahnya, ia juga memasak untuk anak dan suaminya. Meskipun memasak, ponselnta selalu dibawa, karena sewaktu-waktu ada telepon dari pihak rumah sakit dan teman-temannya bisa langsung diangkat.

“Bahkan, pernah waktu saya mandi ada telepon, ya mau bagaimana lagi, itu tugas saya,” ujarnya.

Awalnya, lanjut dia, saat awal-awal bertugas di pemakaman, Ari merasakan takut karena COVID-19 ini gampang menularnya. Bahkan, setiap kali mau berangkat kerja, ia mengaku masih ada kekhawatiran untuk memakamkan pasien COVID-19 ini.

Namun ia kembali sadar bahwa semua itu sudah menjadi tugasnya. Tapi mungkin itu manusiawi ada rasa takutnya, ada rasa khawatir tertular dan sebagainya, tapi akhirnya Ari tetap berangkat dan terus bertugas hingga saat ini.

Oleh karena itu, ia hanya bisa memohon kepada Allah SWT semoga selalu diberikan kesehatan, sembari terus menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mengkonsumsi vitamin. Bahkan, di sepertiga malam, ia membiasakan iabdah shalat malam dan memohon kesehatan kepada Allah.

Hal yang sama juga dirasakan oleh petugas pemakaman dari Relawan Surabaya Memanggil bernama Gedion Kristian Prasetya. Ia menceritakan pengalamannya saat kali pertama menjadi relawan pemakaman.

Pada saat hari pertamanya bertugas, Gedion kaget karena ia langsung menangani banyak jenazah yang meninggal akibat COVID-19, mulai dari memindahkan, memandikan hingga mengkafani jenazah.

“Saya gabung karena ingin benar-benar membantu. Kalau bukan kita siapa lagi, apalagi kalau lihat berita dan faktanya memang banyak tenaga medis yang bertumbangan,” kata Gedion.

Awalnya, Gedion mengaku sempat tidak percaya dengan kondisi pandemi COVID-19. Namun ketika dirinya melihat sendiri kondisi banyaknya nakes yang terpapar dan meninggal, lingkungan sekitarnya banyak yang sakit dan menyaksikan sendiri banyak jenazah yang dimakamkan.

Akhirnya ia semakin yakin bahwa kondisi saat ini sedang butuh pertolongan dari berbagai kalangan. Di situ lah lahir inisiatifnya untuk menjadi relawan.

Ia mengaku tulus dan ikhlas sebagai relawan membantu penanganan COVID-19 di Surabaya. Sebagai relawan, ia bertugas per sift setiap harinya. Untuk jumlahnya itu per hari ada tiga sift, satu siftnya 8 jam.

Bahkan, pada momen itu, Gedion sudah membulatkan tekad untuk bekerja sosial membantu Pemkot Surabaya dalam menangani pandemi COVID-19. Apalagi saat bertugas, ia telah mengenakan APD yang lengkap agar tidak tertular. Selain APD, ia juga menjaga imunitas tubuh dan jangan kebanyakan mikir, supaya tidak tertular.

Relawan

Warga yang mendaftar sebagai Relawan Surabaya Memanggil untuk membantu Pemkot Surabaya dalam upaya percepatan penanganan COVID-19  mencapai 2.000 orang. Para relawan ini tugasnya terbagi menjadi tiga bidang yakni sosialisasi protokol kesehatan (prokes), pembinaan Kampung Wani dan Kedaruratan.

Sebagian besar relawan memilih bidang prokes. Ada beberapa materi pembekalan yang diberikan kepada para relawan ini, seperti, pemakaian baju hazmat yang sesuai, cara memandikan jenazah COVID-19 hingga menyetir ambulans di jalan raya. Sedangkan untuk bidang kedaruratan memiliki latar belakang medis yang dilatih secara khusus oleh tenaga medis.

Tidak hanya itu, puluhan ibu atau modin Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai kecamatan di Kota Surabaya secara ikut terlibat menangani jenazah pasien COVID-19. Tugas penanganan jenazah itu meliputi perawatan jenazah yang terpapar COVID-19 seperti mulai dari mensucikan, membalut dengan kain kafan (mengkafani), menshalatkan, hingga ikut mengantar ke pemakaman.

“Untuk mensucikan dan seterusnya itu dilakukan di halaman krematorium. Ruang krematorium ada di area pemakaman TPU Keputih,” kata Ketua II PC Muslimat NU Surabaya Hj. Masfufah Hasyim.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur, panggilan Surabaya Memanggil rupanya langsung direspons positif oleh warga Kota Pahlawan. Bahkan, mayoritas para relawan ini tergolong usia muda.

“Kita akan berjuang bersama untuk mengatasi COVID-19 dan memutus mata rantai pandemi di Surabaya. Karena perjuangan kemerdekaan dulu dilakukan ketika para pemuda turun. Insya Allah kemerdekaan melawan COVID-19 itu bisa selesai ketika pemuda juga turun memerangi COVID-19 di Surabaya,” kata Eri.

Selain itu, Eri Cahyadi juga bersyukur karena Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah menyiapkan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk merawat jenazah pasien COVID-19 .

Makam Penuh

Kapasitas tempat pemakaman khusus jenazah COVID-19 di TPU Keputih dan TPU Babat Jerawat semakin penuh seiring meningkatnya warga yang meninggal karena terpapar virus corona.

Bahkan warga yang meninggal dunia karena COVID-19 dan dimakamkan di dua TPU ini akhir-akhir ini jumlahnya meningkat atau dikisaran 180 jenazah hingga 200 jenazah setiap harinya. Hal inilah yang menjadikan antrean panjang saat pemakaman.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah meminta pemerintah kota setempat mewujudkan rencana menambah TPU baru di kawasan Waru Gunung. Luas lahan yang diproyeksikan sebagai TPU baru itu sekitar 10 hektare.

Menurutnya, pemakaman umum di Surabaya perlu ditambah. Aset Pemkot Surabaya berupa lahan juga banyak sehingga bisa digunakan dalam situasi seperti ini. Bisa saja rencana awal membuat pemakaman baru di Waru Gunung diwujudkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono sebelumnya mengatakan, dalam dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Surabaya Senin (12/7), pihaknya mengusulkan kepada pemkot agar pemakaman jenazah COVID-19 bisa dilakukan di makam-makam kampung.

Sehingga tidak selalu di pemakaman khusus, seperti TPU Keputih. Asalkan dengan syarat ada persetujuan RT/RW untuk dimakamkan di kampung dan sesuai prokes yang ketat.  Sedangkan petugas yang memakamkan juga wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap

Usulan itu disampaikan karena waktu tunggu pengambilan jenazah selama ini dikeluhkan lama, yakni 1×24 jam, bahkan lebih.

“Karena itu, kami mengusulkan agar jenazah pasien COVID-19 bisa dimakamkan di kampung saja,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, lokasi yang direncanakan akan dibuat makam baru belum bisa dipakai dalam waktu dekat ini. Dari luasan sekitar 10 hektare itu ada sebagian yang masih proses pembebasan lahan.

Mengenai usulan makam kampung, Anna mengatakan jauh-jauh hari, pihaknya sudah mengusulkan kepada camat dan lurah, dimana ada lokasi di wilayahnya yang bisa digunakan sebagai tempat pemakaman.

Hanya saja, permasalahan timbul jika jenazah COVID-19 di makam kampung. Hal ini dikarenakan tidak semua warga menyetujuinya. Bahkan, jika jenazah itu diketahui positif COVID-19, kebanyakan warga menolak. Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak karena lahan makam kampung bukan aset pemkot sehingga tidak bisa memaksa dibuat tempat pemakaman.

Persoalan penanganan COVID-19 di Surabaya cukup banyak, mulai dari persoalan tempat isolasi atau perawatan pasien COVID-19 dimana hampir semua rumah sakit penuh, beberapa rumah sakit kekurangan bed atau tempat tidur, oksigen, obat terapi langkah, ambulans beserta sopirnya yang terbatas, petugas pemakaman jenazah dan lainnya.

Persoalan tersebut tidak bisa hanya ditangani sendiri oleh Pemkot Surabaya, melainkan perlu dukungan dan gotong royong dari semua pihak. Selain itu, kesadaran warga masyarakat dengan menaaati prokes sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat penanganan COVID-19. Dengan ikhtiar lahir dan batin, semoga pandemi ini segera berakhir. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Read More →
Exemple

Terkini.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni Luhut Binsar Panjaitan, meminta maaf kepada Rakyat Indonesia.

Adapun permintaan maaf tersebut terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang belum optimal.

Hal itu disampaikan Luhut dalam sebuah Konferensi Pers Virtual Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat yang dilakukan secara daring pada Sabtu ini, 17 Juli 2021.

“Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam PPKM Darurat ini belum optimal,” tutur Luhut Binsar Panjaitan, dikutip terkini.id dari Pikiran Rakyat pada Sabtu, 17 Juli 2021.

Ia menjelaskan bahwa PPKM Darurat Jawa-Bali yang telah berlangsung selama 15 hari ini bertujuan untuk menurunkan aktivitas dan mobilitas masyarakat guna mempersempit penularan varian Delta.

Sebab, varian Delta yang pertama kali teridentifikasi di India tersebut memiliki kemampuan penularan tujuh kali lebih cepat dari varian awalnya.

“Telah ada berbagai kemajuan dalam hal penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat dan hasil monitoring kami telah terjadi penurunan yang cukup signifikan,” sambung Luhut.

Ia juga menambahkan bahwa penurunan mobilitas dan aktivitas itu memberikan harapan bahwa penularan varian Delta dapat ditekan.

“Namun, penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini tidak serta-merta menunjukkan penurunan penambahan kasus.”

Selain itu, Luhut mengungkapkan bahwa dibutuhkan kurang lebih 14 sampai 21 hari agar kasus Covid-19 di Indonesia bisa mengalami penurunan.

Hal itu pun mungkin saja terjadi jika seluruh pihak konsisten dalam melaksanakan PPKM Darurat ini.

Untuk itu, Luhut Binsar Pandjaitan lantas menekankan bahwa PPKM Darurat ini bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan Pemerintah.

“Namun, di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil cukup besar.”

Seperti diketahui, pada masa PPKM Darurat ini, jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan dibatasi. Bahkan mal ditutup dan restoran serta kafe hanya bisa melayani secara take away.

“Untuk meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM ini, Pemerintah akan memberikan Rp39,19 triliun untuk masyarakat,” pungkas Luhut Binsar Pandjaitan.

Read More →
Exemple

PPKM Draurat untuk wilayah Jawa-Bali diperpanjang hingga akhir Juli, netizen mengingatkan pemerintah untuk stop cicilan dan pajak. /Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO/

RINGTIMES BALI – Pemberlakuan pembatasan PPKM Darurat wilayah Jawa-Bali resmi diperpanjang hingga akhir Juli mendatang.

Keputusan memperpanjang PPKM disampaikan oleh Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Pada kesempatan itu, Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa PPKM darurat diperpanjang berdasarkan keputusan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang digelar pada 15 Juli 2021.

Muhadjir menyebut bahwa Presiden Jokowi melihat dadanya resiko dari PPKM Darurat, maksudnya adalah bagaimana cara menyeimbangkan kedisiplinan warga dengan kebijakan protokol kesehatan dan bansos.

Menurutnya, bansos tidak mungkin bisa ditanggung pemerintah sendirian. Perlu ada gotong royong dari masyarakat dan sejumlah instansi lain selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Dilansir dari Antara, Muhadjir mengatakan jika PPKM Darurat tidak akan berhasil selama masyarakat tak mau disiplin dan mengikuti protocol Kesehatan.

Menanggapi keputusan pemerintah yang memperpanjang PPKM Darurat, sejumlah netizen lantas mengomentari unggahan @infodenpasar yang mengunggah informasi perpanjangan PPKM.

Halaman:

Sumber: Antara

Sebagian besar Netizen rupanya mengeluhkan perpanjangan PPKM Darurat yang semakin membuat beberapa netizen merasa dirugikan, pasalnya Sebagian dari mereka masih harus membayar cicilan hingga pajak.

“Cicilan bulan depan dibayarin pemerintah,” t%ulis @agitalifia

“Jangan lupa cicilan di stop pak ya, jangan PPKM diperpanjang tapi cicilan kami masih tetap jalan giliran gak bayar sibuk ditelponin terus” tulis @jes_icabali

“Pak, cicilan dan pajak kenapa gak ikut PPKM?” tulis @rsskkki.***

Read More →
Exemple

ByTIM REDAKSI-metroonlinentt.com, JAKSA Agung Burhanuddin memutasi 185 pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung bernomor KEP-IV-482/C/07/2021.

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung yang diterima pada Jumat (16/7/2021), sebanyak 85 pejabat eselon III dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

Keputusan tersebut diteken Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung Bambang Sugeng Rukmono pada 14 Juli 2021.

Adapun 85 kajari yang dimutasi sebagai berikut:

1.Safi: Kajari Kapuas Hulu

2.Neva Sari Susanti: Kajari Garut

3. Ricky Setiawan Anas: Kajari Kabupaten Bekasi

4. Badrut Tamam: Kajari Bojonegoro

5. Jefri Penanging Makapedua: Kajari Labuhanbatu

6. Erianto Laso Paundanan: Kajari Tana Toraja

7. Kusuma Jaya Bulo: Kajari Mamasa

8. Nova Elida Saragih: Kajari Kabupaten Tangerang

9. Rindang Onasis: Kajari Ponorogo

10. Mukharom: Kajari Nias Selatan

11. Zuhandi: Kajari Kota Malang

12. Rosalina Sidabariba: Kajari Cimahi

13. Shirley Manutede: Kajari Klungkung

14. Ridwan Sujana Angsar: Kajari Kabupaten Kupang

15. Azrijal: Kajari Lembata

16. Sekti Anggraini: Kajari Kota Bogor

17. Irvan Paham PD Samosir: Kajari Sibolga

18. Agustinus Herimulyanto: Kajari Kota Mojokerto

19. Alfred Tasik Palullungan: Kajari Pulau Taliabu

20. Wahyudi: Kajari Pontianak

21. Fajar Sukristyawan: Kajari Kebumen

22. Suhartono: Kajari Sukamara

23. Dandeni Herdiana: Kajari Kabupaten Magelang

24. Makrun: Kajari Kotawaringin Barat

25. Syamsuardi: Kajari Bangka Tengah

26. Siti Holija Harahap: Kajari Kepulauan Mentawai

27. Teguh Wibowo: Kajari Pekanbaru

28. Sundoro Adi: Kajari Tebing Tinggi

29. Bintang Latinusa Yusvantare: Kajari Sumba Barat

30. Wahyu Triantono: Kajari Banjarnegara

31. Bayu Pramesti: Kajari Kutai Barat

32. Asnath Anytha Idatua Hutagalung: Kajari Ogan Komering Ulu

33. Bima Suprayoga: Kajari Jakarta Pusat

34. Eko Riendra Wiranto: Kajari Lumajang

35. Ledrik Victor Mesak Takaendengan: Kajari Buton

36. David Palapa Duarsa: Kajari Kabupaten Probolinggo

37. Yunardi: Kajari Tanggamus

38. Eri Yudianto: Kajari Kepulauan Sangihe

39. Yunitha Arifin: Kajari Bengkulu

40. Erry Pudyanto Marwantono: Kajari Blitar

41. Dedy Priyo Handoyo: Kajari Kabupaten Kediri

42. Fransiscus Xaverius Sugih Carvallo: Kajari Batanghari

43. Irfan Hergianto: Kajari Seram Bagian Barat

44. Umaryadi: Kajari Kota Cirebon

45. Meilinda: Kajari Karimun

46. Kamin: Kajari Muaro Jambi

47. Agustian Sunaryo: Kajari Kabupaten Bogor

48. Tri Widodo: Kajari Bengkulu Tengah

49. Suroto: Kajari Maros

50. Andhie Fajar Arianto: Kajari Bima

51. Syahrul Juaksha Subuki: Kajari Rembang

52. Chandra Purnama: Kajari Dairi

53. Lufti Akbar: Kajari Buol

54. Slamet Siswanta: Kajari Kota Tegal

55. Revanda Sitepu: Kajari Purbalingga

56. Donny Kayamudin Ritonga: Kajari Gorontalo Utara

57. Ardiansyah: Kajari Balikpapan

58. Eman Sulaeman: Kajari Majalengka

59. Ramdoni: Kajari Wajo

60. Yulitaria: Kajari Purwakarta

61. Ramadiyagus: Kajari Kabupaten Tasikmalaya

62. Susanto Gani: Kajari Jeneponto

63. Freddy D Simandjuntak: Kajari Serang

64. I Wayan Eka Miartha: Kajari Temanggung

65. Budi Hartono: Kajari Minahasa Selatan

66. Ardian: Kajari Kudus

67. Antoni Setiawan: Kajari Tapanuli Selatan

68. Didik Adyotomo: Kajari Mempawah

69. Moch Eko Joko Purnomo: Kajari Sabu Raijua

70. I Wayan Sumertayasa: Kajari Subang

71. Radot Parulian: Kajari Merauke

72. Zein Yusri Munggaran: Kajari Sekadau

73. Mohamad Ridosan: Kajari Tabalong

74. Sutrisno Margi Utomo: Kajari Mimika

75. Wahyudi Eko Husodo: Kajari Kaimana

76. Sunarko: Kajari Kabupaten Bandung

77. Martha Parulina Berliana: Kajari Karawang

78. Raden Roro Theresia Tri Widorini: Kajari Merangin

79. Nanik Kushartanti: Kajari Kabupaten Madiun

80. Rakhmat Budiman T.: Kajari Bengkalis

81. Diky Oktavia: Kajari Minahasa

82. Sulvia Triana Hapsari: Kajari Lebak

83. Mohamad Farid Rumdana: Kajari Bireun

84. Diana Wahyu Widiyanti: Kajari Pesawaran

85. Tommy Adhiyaksahputra: Kajari Bengkayang

(Montt/Rilis)

Read More →
Exemple

JakartadetikNews, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan data perubahan selama PPKM Darurat. Dia mengatakan beberapa wilayah di Jawa-Bali mengalami penurunan.

Salah satu data yang disampaikan Luhut antara lain turunnya aktivitas malam hari warga di Yogyakarta dan Bali. Namun Luhut juga memaparkan kenaikan drastis kasus positif karena varian Delta. Lantas, akankah PPKM Darurat diperpanjang?

Luhut tidak menjawab pertanyaan tersebut secara gamblang. Dia mengatakan meroketnya kasus positif di RI tidak terprediksi.

“Saya kira ini begini, kasus meroket ini sudah kita duga juga mungkin terjadi, tapi tidak kita duga secepat ini. Tapi dibalik-balik karena pemahaman kita mengenai delta varian ini juga banyak tidak paham betul, Anda sudah lihat bukan hanya kita, banyak negara lain banyak yang kena, karena ilmu kita, ilmu dunia kedokteran juga belum sampai ke sana, saya selalu tanya teman-teman dokter mengenai ini,” ujar Luhut merespons pertanyaan, apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak.

Di sisi lain, Luhut juga menjawab dampak ekonomi akibat kebijakan PPKM Darurat. Dia menyebut akan menghitung dan mengamati sampai kapan kebijakan PPKM Darurat bakal dijalankan.

“Tentu kita amati dengan cermat, kami ada tim juga yang mengamati sampai berapa jauh kita boleh pergi. Istilah saya itu kalau kita bengkokan sesuatu mesti ada batasnya, kalau bengkok itu patah. Jadi kita mengamati betul masalah ekonomi ini jangan sampai kelamaan juga, malah buat mati,” ujar Luhut.

“Batasi pemulihan nasional sebenarnya kita sangat hati-hati melihat ini dan kami hitung sampai kapan kira-kira kami akan melakukan ini dan kemarin Presiden minta saya untuk evaluasi, saya janji pada Presiden besok atau nanti sore kami akan laporkan cara bertindak apa yang akan kita lakukan ke depan dengan data yang ada,” lanjut dia.

(idn/tor)

Read More →
WhatsApp