Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto Jawa Timur berupaya membantu masyarakat terdampak COVID-19 lewat dapur umum yang didirikan. Dapur umum untuk memasok kebutuhan makanan siap santap bagi warga di tengah pandemi Corona COVID-19.

Pemkab Mojokerto pun menyerahkan bahan pokok berupa lima ton beras, 200 dus mi instan, satu pikap sayur mayur serta uang Rp15 juta ke dapur umum setempat untuk menangani masalah pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19.

Bupati Mojokerto Pungkasiadi menuturkan, bantuan itu diserahkan ke dapur umum terpadu yang berada di Pondok Pesantren Segoro Agung, Trowulan, yang didirikan untuk memasok kebutuhan makanan siap santap bagi masyarakat, di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

“Kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin selama bulan Ramadan sampai Idul Fitri,” kata dia di sela pelaksanaan proses memasak di dapur umum setempat, Jumat, 1 Mei 2020, seperti dikutip dari Antara.

Semua Kecamatan Dapat Nasi Bungkus

Penulis Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar | Editor Sabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri membangun tujuh dapur umum guna membantu warga dengan ekonomi menengah ke bawah atau yang terdampak langsung oleh pandemi virus Corona. “Kami dari TNI dan Polri membentuk dapur umum di DKI Jakarta ini sekitar tujuh,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nanan Sudjana saat meninjau lokasi dapur umum seperti yang disiarkan siaran live Instagram akun @polsekmetrotamansari pada Selasa (14/4/2020).

Ketujuh lokasi itu ada di Kota Tua, Tamansari, Tanjung Priok, Tambun Selatan, Kemayoran, dan dua wilayah di Jakarta Selatan.

Dapur umum tersebut akan dibuka selama 20 hari ke depan. Baca juga: Pemprov DKI: 200-an Perusahaan Besar Diizinkan Beroperasi Saat PSBB oleh Kemenperin, Seharusnya Tutup “Rencananya pelaksanaan dapur umum ini akan kami laksanakan selama 20 hari kedepan dan akan kami lihat perkembangannya,” ucap Nana.

Adapun sasaran penerima makanan dari dapur umum ini adalah warga sekitar yang ekonominya menengah ke bawah, para pekerja lepas, pengemudi ojek online dan lainnya. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Nantinya petugas TNI-Polri bergantian memasak untuk menyajikan makanan bagi masyarakat. Selain itu, Nana juga akan mengevaluasi keberadaan dapur umum selama beberapa hari ke depan. Bila dirasa baik dan diterima masyarakat, Nana pun berencana menambah dapur umum di beberapa lokasi.

“Kami akan mengevaluasi dan berikutnya akan kami tambah ya,” ucap Nana.

Dalam peninjauan lokasi dapur umum, Kapolda juga didampingi oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjend Pol Hendro Pandowo dan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Audie S Latuheru.

Suara.com – Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera menyalurkan bantuan sosial tunai (BST). Ini seiring akan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berdampak di beberapa sektor.

“BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur, ” ujar Mensos, Tri Rismaharini di Jakarta, Kamis (1/7/2021).

“Warga akan menerima Rp600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja,’ kata Risma.

Untuk target penyaluran per bulannya, BST menyasar 10 juta penerima bantuan, penerima Bantuan Pangan  Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.

“Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang nyangkut di bank dan tadi sudah di-clearkan dalam rapat,” kata Risma.

Data nyangkut itu, dikarenakan nama yang tercantum di data bank tidak persis sama dengan data milik Kementerian Sosial yang sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Teknis penyaluran BST seperti biasa melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

Dokumentasi – Sejumlah warga terjaring operasi patuh PPKM Darurat yang digelar Pemerintah Kota Surabaya bersama tim gabungan dari TNI-Polri di sejumlah wilayah Kota Surabaya, Senin (5/7/2021) malam. (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

R. Mohammad Ali, Ketua Umum DPP Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia. Foto istimewa

MEDAN, Waspada.co.id – Terkait gagalnya tender Jembatan Titi Dua Sicanang, Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Sumatera Utara, Rafriandi Nasution menegaskan, agar pengerjaan peoyek jembatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, harus melalui proses tender ulang.

Menurutnya, penunjukan langsung (PL) yang akan dijalankan oleh Dinas PU Kota Medan kepada perusahaan yang akan mengerjakan proyek itu, telah menyalahi aturan yang berlaku. Sebab, anggaran yang dikucurkan senilai Rp9 miliar tidak kecil dan harus melalui tahapan lelang secara terbuka atau transparan.

Dengan adanya tender ulang, kepada perusahaan yang lama silakan untuk ikut dalam tender tersebut. Apabila perusahaan lama itu menang, menurutnya tidak masalah. Karena proses tender sudah dijalankan sesuai administrasi dan kriteria yang ditetapkan.

“Kalau sudah ditender, yang menang perusahaan yang lama di tahun 2020. Tidak masalah, karena sudah melalui proses tender. Jadi, ke depannya tidak menjadi catatan hukum,” pungkas mantan Dirut BUMD Kota Medan ini.

Dikatakan pengamat kebijakan publik Kota Medan ini, proses pengerjaan dengan penunjukan langsung bisa dilakukan oleh Dinas PU, apabila situasi dan keadaan dalam darurat.

Melihat situasi yang terjadi di Jembatan Sicanang menurutnya tidak ada situasi darurat yang membahayakan masyarakat di sana. Sehingga, dengan waktu yang masih normal, perlu dilakukan proses tender ulang.

“Coba lihat, apabila jembatan itu tidak dibangun sekarang juga, apakah masyarakat mendapatkan bahaya. Tidak kan, jadi penunjukkan langsung yang ditetapkan belum bisa dilakukan,” ucap Rafriandi.

Harapannya, kepada pemerintahan Bobby agar tidak anggap remeh peraturan dan aturan perundangan yang sudah ada. Jadi, pelelangan tender ulang harus dilakukan, agar dapat dijalankan secara objektif dan transparan. Karena saat ini belum ada situasi yang krusial harus melakukan penunjukan langsung.

“Kita minta, proses yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan aturan yang normatif. Jadi, jangan melakukan hal yang salah yang nantinya berdampak hukum ke depannya. Saya di sini hanya mengingatkan, karena waktu masih berjalan normal untuk dilakukan tender ulang,” cetus Rafriandi.

Apabila proses penunjukan langsung tetap dijalankan, kata Rafriandi, demi kepentingan. Akan menjebak ke proses hukum, untuk itu ia berharap agar tender itu tetap dijalankan secara terbuka dan transparan.

Terpisah Kadis PU Kota Medan, Zulfansyah Ali Saputra mengatakan, penunjukan langsung yang mereka pilih ada perusahaan yang mengerjakan proyek di tahun 2020, agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstruksi.

“Kita tunjuk perusahaan itu, karena sudah sesuai spesifikasinya,” jelasnya melalui pesan whatsapp.

Apakah perusahaan tersebut ikut dalam lelang dari 6 perusahaan yang tender sebelumnya, Zulfansyah mengaku tidak. Sebab, perusahaan tersebut mengikuti tender di luar kota.

“Bersamaan dengan tender kemarin, perusahaan itu ikut tender di luar kota,” katanya. (wol/ril/data3)

Editor AGUS UTAMA

 Pelaksanaan PPKM Darurat menurut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN) Indonesia sangat penting.

Hal ini sebagai wujud nyata pemerintah hadir dan memberikan arahan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat agar Pandemi Covid-19 tidak menyebar luas.

Kenaikan jumlah pasien menunjukkan betapa masyarakat sangat terancam dengan covid-19.

“Pemerintah harus menindak tegas bagi oknum ASN yang dengan sengaja melanggar ketentuan PPKM Darurat, agar dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh masyarakat,” kata ketua umum DPP LPKAN Indonesia R. Mohammad Ali melalui keterangan tertulisnya yang diterima RMOLSumut, Rabu (7/7).

Menurutnya, aparat Penegak Hukum harus bertindak tegas khususnya bagi penyelenggara pemerintahan yang dengan sengaja memanfaat kondisi kedaruratan Covid-19 dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya yang tidak sesuai dengan nomenklatur keuangan negara dan peraturan yang berlaku, agar bangsa dan negara tidak dirugikan.

“Perlu adanya sinergi dan koordinasi yang jelas dan tegas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar tidak muncul masalah klasik terkait warga masyarakat yang tidak tertangani karena dampak covid-19, baik yang memerlukan perawatan medis, maupun yang memerlukan pemulangan bilamana perlu karena ini sifatnya darurat maka semua daerah harus mau menerima jenazah covid-19 tanpa harus melihat Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga jenazah sampai dengan pemakaman, tidak terjadi lempar tanggungjawab antar pemerintahan, karena adanya ego sektoral,” jelasnya.

Mohammad Ali mengatakan perlu adanya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan secara masif, dan evaluasi konstruktif dari pemerintah terkait pelaksanaan PPKM Darurat, agar warga masyarakat semakin mengerti dan semakin memahami secara utuh maksud dan tujuan PPKM Darurat, dan demi menghindari munculnya trauma baik secara fisik maupun psychogis yang dapat mempengaruhi imun warga masyarakat disaat Pandemi Covid-19 masih menyebar dan belum terkendali dengan baik.

“Perlu adanya pengendalian dan pengawasan secara ketat terkait harga kebutuhan bahan pokok (sembako) dan pengendalian harga obat-obatan (vitamin/suplement untuk imunitas tubuh) oleh pemerintah dan harus ditindak dengan tegas para pelaku yang menaikkan harga diatas harga standart pemerintah,” katanya.

Dijelaskannya juga harus ada kajian strategis secara ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang selaras dengan ketentuan pelaksanaan PPKM Darurat berkolaborasi dengan kearifan lokal dan harus adanya Dapur Gizi Darurat Covid-19 di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan / Desa agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan asupan gizi dan kebutuhan vitamin untuk menambah kekebalan imun tubuh.

DPP LPKAN Indonesia juga meminta perlu adanya klarifikasi, verifikasi, dan validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial/Dana Bantuan Langsung Tunai / Dana Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD, dan perlu adanya pengawasan secara ketat dalam penyalurannya, agar bantuan tersebut sesuai dengan data penerima dan tepat sasaran, dan tidak terjadi malladministrasi yang berdampak pada manipulasi data dan penyalahgunaan anggaran.

“Perlu adanya jaringan mitra stategis yang solutif antara institusi pemerintahan dengan Ormas, OKP, NGO dan seluruh komponen bangsa agar dampak Pandemi Covid-19 dapat ditekan sebarannya, dan sektor-sektor yang lainnya (seperti sektor Ekonomi, Pendidikan, Pariwisata, Industri dll.) dapat berjalan dengan baik, karena tetap menggunakan Protokol Kesehatan yang ketat,” pungkasnya. 

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, mengevaluasi pelaksanaan program 1 Juta vaksin per hari pada bulan Juli oleh pemerintah.

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali meminta, pelaksanaan vaksinasi dari program tersebut tidak terfokus di satu titik.

Dia juga menegaskan, pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, Jawa-Bali, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Mohammad Ali mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah, kepolisian dan seluruh elemen masyarakat terkait pemberlakuan PPKM Darurat, yang berlangsung kurang lebih dua pekan mendatang.

Karena itu, lanjut Mohammad Ali, LPKAN Indonesia siap mengawal program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah lonjakan kasus Covid-19, di antaranya pemberian dana stimulus program PEN seiring adanya penerapan PPKM Darurat.

“Kami siap memberikan masukan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas bagi penyelenggara negara yang sengaja memanfaatkan anggaran kedaruratan Covid-19 ini yang tidak sesuai nomenklatur keuangan negara dan peraturan yang berlaku,” tegas Ali kepada wartawan

LPKAN Indonesia juga meminta pemerintah melalui lembaga penegak hukum untuk memperketat pengawasan bantuan anggaran penanggulangan ekonomi akibat pandemi.

Dengan demikian, kata Muhamad Ali, bantuan tersebut tepat sasaran, sehingga masyarakat penerima manfaat tidak dirugikan oleh oknum “berdasi” yang sengaja memanfaatkan situasi pandemi ini.

Pihaknya juga mendorong penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan penyelewengan dana Bansos. Baik itu melalui program bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT).

Hal tersebut dikatakan Mohammad Ali, menyusul adanya dugaan penyalahgunaan dana Bansos tersebut.

Dugaan penyimpangan itu ditemukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini  di Malang, Jawa Timur dan sempat viral baru-baru ini.

Menurut Mohammad Ali, tidak menutup kemungkinan penyelewengan-penyelewengan dana tersebut bisa saja terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia.

“DPP LPKAN Indonesia berharap agar pihak Kepolisian bertindak tegas dengan kejadian tersebut, agar masyarakat yang terdampak dari virus Corona dapat merasakan bantuan dari pemerintah, dan meringankan beban hidupnya,” imbuh Mohammad Ali.

Pihaknya juga berharap agar virus varian baru Corona tersebut segera bisa diantisipasi pemerintah oleh sehingga pemulihan ekonomi masyarakat segera kembali berjalan lancar.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hasiolan Eko P Gultom

Suara.com – Dapur Umum Kementerian Sosial (Kemensos) di Surabaya, Jawa Timur, sudah mulai mendistribusikan 5.000 paket makanan hari ini, Senin (5/7/20210). Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengecek kesiapan tim serta memastikan aktivitas di dapur umum tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Ayo rek, ojo (jangan) ngumpul (berkerumun) kalau bekerja. Jaga jarak,” katanya, kepada relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang bertugas

Bantuan akan diberikan sebanyak 2.000 paket untuk Kota Surabaya, 1.500 untuk Kabupaten Gresik, dan 1.500 paket untuk Kabupaten Sidoarjo. Dapur umum yang berlokasi di halaman Convention Hall, Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya ini mulai memasak makanan dan telur rebus yang akan dikirimkan kepada para tenaga kesehatan (nakes) maupun pasien di Rumah Sakit di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Setiap petugas yang terlibat juga telah dilakukan Tes Rapid Antigen sebelum memulai aktivitas di dapur umum. Terkait distribusi, sejak Senin pagi Mensos juga memastikan kendaraan pengangkut telah siap sehingga makanan akan dapat segera diantar ke tujuan.

“Ada (bantuan) tenda kecil untuk di perbantukan di Sidoarjo dan Gresik. Kalau memang truknya masih di perjalanan dari Lamongan, enaknya langsung kirim ke sana saja ya. Kan lebih dekat,” kata Risma.

Selain bantuan paket makanan, Kemensos juga memberikan sejumlah bantuan perlengkapan lainnya untuk Kota Surabaya terdiri dari 2.500 masker N95, 60.000 masker medis, 2.500 Alat Pelindung Diri (APD), 10 paket tenda serbaguna, dan 300 unit velbed (kasur lipat).

Sementara untuk Kabupaten Gresik dan Sidoarjo masing-masing 15 karton masker medis, 175 paket APD, 10 tenda serbaguna, dan velbed (65 unit untuk Kabupaten Gresik dan 50 unit untuk Kabupaten Sidoarjo).

Sebagai langkah cepat layanan tanggap darurat pandemi Covid-19, Risma telah menginstruksikan Kemensis untuk mendirikan dapur umum yang menyediakan makanan bagi para Nakes dan para pasien isolasi. Hingga saat ini, lima dapur umum telah dioperasikan, yaitu di kantor pusat Kementeriaan Sosial di Salemba, Jakarta (21 sampai 28 Juni 2021); di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata, Jakarta Selatan (mulai tanggal 29 Juni); di Balai “Wyata Guna” Bandung (mulai tanggal 3 Juli); di Balai Besar Soeharso Solo (mulai 4 Juli) dan di halaman Convention Hall, Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Surabaya (mulai 4 Juli).