Pemerintahan.id, Jakarta – Dalam rangka mewujudkan good government dan clean governance, Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) menggelar Rapat Pimpinan Nasional di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta, Rabu (26/9/2018). Ketua Dewan Penasihat LPKAN, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijanto mengatakan bahwa kondisi pemerintahan saat ini sudah hampir hilang urat malunya. Karena maraknya kasus korupsi belakangan ini.

Hal itu dinilai setelah terjadinya amandemen Undang-undang yang mengatur pemilihan kepala negara maupun daerah yang dipilih secara langsung.

“Sehingga terjadi high cost. Maka untuk mengembalikan high cost itu, orang tersebut harus melakukan korupsi dengan kekuasaannya. Contohnya, kemarin ada kepala daerah (hanya) 4 menit. Secara peraturan memang boleh, tapi secara etika moral politik tidak boleh,” kata mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM.

Ia juga berharap agar para pengurus LPKAN dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksanaan maupun KPK. Selain itu harus berbasis data yang merujuk hasil pemeriksaan BPK dan BPKP.

Sementara itu, Ketua Umum LPKAN, Muhammad Ali Zaini mengatakan bahwa organisasi yang ia pimpin diharapakan dapat memberikan input kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Meski demikian, pria asal Surabaya Jawa Timur tersebut tetap meyakini bahwa LPKAN akan tetap independen meskipun saat ini sedang menghadapi tahun politik.

“Walaupun langkah kerja LPKAN berkoordinarsi dengan sektor pemerintahan namun kami akan tetap berteriak keras menyuarakan jeritan nurani rakyat,” katanya.