JAKARTA, Hinews – Polemik soal batas usia pensiun TNI agar diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi terkait dengan adanya gugatan dari sejumlah kalangan ke MK terkait Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dua pasal tersebut mengatur soal usia pensiun anggota TNI, khususnya Bintara dan Tamtama. Yaitu, polemik ini memunculkan desakan dari publik untuk turut pula mendorong DPR dan pemerintah untuk merevisi UU TNI tersebut.

“Jadi, terus terang, kita sebenarnya belum update mengenai revisi UU tersebut. Karena di (prioritas) prolegnas (tahun 2022) belum ada. Serta, belum ada pembahasan dengan pihak pemerintah mengenai revisi UU ini. Kalaupun ada kita akan menyambut dengan baik,” jelas Bobby baru-baru ini.

Meskipun diserahkan ke MK, ia mengaku juga bingung karena terkait kebijakan legislasi adalah wewenang pemerintah dan DPR di mana UU tersebut sudah disetujui.

Sedangkan, jika jalurnya ke MK adalah terkait apakah ada pelanggaran konstitusional UU tersebut terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu UUD 1945 dan Pancasila.

“Tapi, kita serahkan ke MK saja untuk kita tunggu hasil keputusannya,” jelas Bobby.

Di sisi lain, terkait usulan perpanjangan masa usia pensiun TNI hingga 60 tahun, menurutnya dapat ditinjau dari sisi obyektif dan subyektif.

Dari sisi obyektif, menurutnya, PBB masih menganggap batas usia lansia 60 tahun masih relevan digunakan hingga saat ini untuk disebut usia produktif.

Meski demikian, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut mengatakan, secara subyektif, belum ada kesepakatan mutlak mengenai masa perpanjangan masa batas pensiun tersebut.

“Oleh karena di tahun 2019 sendiri sudah keluar Perpres 66 tahun 2019 mengenai pengembangan struktur organisasi TNI. Perpres tersebut untuk menjawab estimasi adanya penumpukan perwira menengah sebanyak 600 jabatan di tahun 2027,” tambahnya.

Padahal, per 21 Januari 2022 silam, menurutnya, sudah desain agar 328 perwira dilakukan rotasi untuk mengisi 28 jabatan baru dalam rangka pengembangan struktur organisasi, beberapa di antaranya terdapat Perwira Bintang III (letjend) dari angkatan 1990 dan 1991.

“Jadi, kalau desain di 2022 itu terealisasi dengan baik, maka target akan terjadi penumpukan perwira pada 2027 akan bisa diselesaikan. Tapi, kalau desain ini diubah, nah itulah belum ada pembahasan secara detail di Komisi I,” tutupnya. (*)

JAKARTA, Hinews – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menyinggung anggaran besar penyelenggaraan Pemilu 2024 besar yang dikritik. Diketahui, KPU mengusulkan Rp86 triliun untuk Pemilu nasional, dan Rp26 triliun untuk Pilkada.

Dia mengatakan, kebutuhan anggaran yang besar ini bagian komitmen KPU untuk mengembangkan sarana dan prasarana KPU di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Masih banyak kantor KPU di daerah yang pinjam atau ngontrak di ruko.

“Kondisi kantor kami yang masih pinjam, masih dipinjamkan pemda dan juga masih ngontrak di beberapa ruko daerah-daerah tertentu,” katanya saat peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (14/2/2022).

Menurut Ilham, KPU butuh sarana dan prasarana lebih baik untuk menyukseskan Pemilu 2024.

“Ini upaya kami meningkatkan sarana dan prasarana tadi dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024,” ujarnya.

Dikabarkan dari merdeka, selain untuk kantor KPU, dia mengungkapkan, anggaran yang tinggi karena ingin menambah honor petugas KPPS.

“Salah satu hal lain adalah kami menginginkan honor petugas badan ad hoc bisa dinaikan,” jelasnya.

Ilham tidak juga masalah anggaran yang dinilai terlalu besar itu untuk dirasionalisasikan kembali.

Kata dia, Sekjen KPU telah berkoordinasi dengan Banggar DPR RI. Diharapkan apa yang KPU periode ini upayakan dapat direalisasikan.

“Semoga apa yang kita upayakan bersama bisa diputuskan karena tentu nanti anggota KPU periode berikutnya membutuhkan kepastian menyukseskan penyelenggaraan pemilu pilkada 2024 mendatang,” tutup Ilham.(qqdylm)

JAKARTA, Hinews – Komisi II DPR RI melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan untuk 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027.

“Hari kedua ini, enam calon anggota KPU dan dua calon anggota Bawaslu akan memaparkan visi-misi mereka,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa dihubungi di Jakarta, Selasa.

Sesuai jadwal, uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan pada 14-16 Februari 2022. Setiap calon anggota dijadwalkan maksimal satu jam untuk pemaparan visi-misi serta pendalaman oleh anggota Komisi II DPR RI.

Hari kedua uji kelayakan dan kepatutan, Selasa, 15 Februari 2022, dijadwalkan enam calon anggota KPU akan memaparkan visi dan misi yakni Mochammad Afifuddin menjabat sebagai anggota Bawaslu RI, Muchamad Ali Safa’at sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Parsadaan Harahap sebagai ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Viryan sebagai anggota KPU RI, Yessy Yatty Momongan sebagai anggota KPU Sulawesi Utara dan Yulianto Sudrajat sebagai Ketua KPU Jawa Tengah.

Selain itu, dijadwalkan pula dua calon anggota Bawaslu yakni Aditya Perdana sebagai Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fisip Universitas Indonesia, Andi Tenri Sompa sebagai dosen Universitas Lambung Mangkurat.

Dilansir dari antara, KPU telah mendengarkan pemaparan delapan calon anggota KPU pada Senin (14/2) yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim Asy’ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Idham Holik, Iffa Rosita dan Iwan Rompo Banne.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan uji kelayakan dan kepatutan atau “fit and proper test” terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Kata dia, publik bisa menyaksikan jalannya fit and proper test melalui kanal-kanal informasi yang disiapkan oleh DPR.(qqdylm)

JAKARTA, Hinews – Daerah dengan status level 3 jumlahnya meningkat di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri soal perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

JAKARTA, Hinews – Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kehadiran Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membahas terkait rencana pemindahan Komando Armada I ke wilayah Tanjung Uban, Provinsi Kepulauan Riau.

“Silakan tindak lanjut terkait pemindahan Koarmada I ke Tanjung Uban. Untuk relokasi personel TNI AL adalah solusi untuk meminimalisasi prajurit yang tidak mendapatkan tugas,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dalam siaran resmi YouTube miliknya, di Jakarta Sabtu.

ACEH, Hinews – Seorang pemuka agama inisial M (28) yang mengajar di salah satu pesantren Kabupaten Aceh Utara, diburu polisi karena diduga memperkosa santri perempuan berusia 15 tahun.

Kepala Bagian Humas Polres Lhokseumawe, Salman Alfarisi, mengatakan meski dugaan pemerkosaan itu terjadi di pesantren yang berdiri di Kecamatan Simpang Kramat, Aceh Utara, namun wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

“Terduga pelaku masih kami buru. Polisi masih melakukan pengembangan (kasus) itu,” katanya dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (12/2) malam.

Salman menyebut, tindak kejahatan pemerkosaan itu terbongkar setelah santriwati ini sudah tak tahan lagi dengan perlakuan pelaku, hingga berani buka suara kepada orang tuanya.

Korban bersama orang tuanya kemudian membuat laporan ke Mapolres Lhokseumawe. Dari penuturan korban, pelaku telah memperkosanya beberapa kali dengan tekanan ancaman; apabila melaporkan aksi bejat pelaku kepada siapapun, maka pelaku akan memukul korban.

“Laporan itu dibuat pada 20 Januari 2022,” ujar Salman, seperti dilansir dari merdeka.

Sejauh ini, polisi masih melakukan pengembangan kasus tersebut, apakah ada korban lainnya atas perbuatan bejat pelaku. Pelaku yang diketahui telah melarikan diri, kini diburu oleh polisi.(qqdylm)

JAKARTA, Hinews – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno optimistis sport tourism memiliki peluang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya di masa pandemi. Pernyataan Sandiaga disampaikan saat menjadi pembicara pada seminar Pengembangan Sport Tourism untuk Bangkitkan Pariwisata Pasca Pandemi, Sabtu (12/2).

“Saya sangat mengapresiasi perkembangan sport tourism di Indonesia karena berpeluang menciptakan lapangan khususnya di masa pandemi. Kami berharap dapat menjadi pendorong pertumbuhan pariwisata berbasis kegiatan olahraga atau sport event. Dan ini akan meningkatkan perekonomian, saya sangat yakin,” ujar Sandiaga, dikabarkan dari merdeka.

Seminar diadakan oleh Pemkot Solo di Monumen Pers Nasional. Selain Sandiaga yang hadir secara virtual, seminar juga menghadirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Lebih lanjut Sandiaga menyampaikan, ke depan pihaknya ingin mempromosikan destinasi wisata, khususnya yang berbasis olahraga. Karena sangat berpotensi memajukan pariwisata nusantara.

Dalam kesempatan sama, Ganjar Pranowo, mengungkapkan, sport tourism bukanlah hanya menjadi sebuah acara yang berisi makan-makan, lalu selesai. Namun juga dapat menjadi atraksi olahraga yang kemudian menjadi gaya hidup.

“Sport tourism ini bisa jadi lifestyle. Kombinasi olahraga dan piknik, tapi piknik sehat,” katanya.

Beberapa contoh soft sport tourism yang dapat dikembangkan, menurut dia, di antaranya adalah lari, sepeda, dan juga hiking.

“Saya punya beberapa gambaran yang bisa diberikan. Karena saya hobi sepeda, tour de borobudur saja telah dilaksanakan sebanyak 22 kali membuat olahraga piknik sambil muter muter dengan peserta yang terbatas. Pada akhirnya dapat membuat warung-warung laku, penginapan laku, hiburan laku, dan sound system juga laku,” katanya lagi.

Selain tour de Borobudur, Ganjar juga mencontohkan sport tourism paralayang di Kemuning.

“Dari atas bisa kita kenalkan beberapa destinasi seperti candi-candi, ada atraksi budaya, keindahan alam dan beberapa kekayaan yang ada di sana,” tutur dia.

Pada tahun 2022 ini, Ganjar mengaku tengah menyiapkan beberapa event sport tourism di Jawa Tengah. Di antaranya ASEAN Paragames, festival olahraga tradisional, dan atraksi budaya.

“Kadang-kadang kita perlu asesment dari para atlet yang mau datang. Ada lho yang pengennya piknik, ada yang pengen diajak makan makan, ada yang pengennya belanja souvenir. Ini bisa kita kembangkan sehingga sport tourism bisa kita kembangkan yang bisa kita tampilkan dalam konteks pariwisata,” tutup Ganjar.(qqdylm)

JAKARTA, Hinews – Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terhadap naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Menurut Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, percepatan penyusunan DIM ini merupakan upaya bersama berbagai pihak.

“Ini hasil kerja kolektif dan kolaboratif banyak pihak. Proses ke DPR akan melibatkan semua komponen pemerintah untuk mengawal,” kata Jaleswari, dikutip dari siaran pers KSP, Ahad (13/2/2022).

Jaleswari menyebut, total DIM yang telah rampung disusun oleh pemerintah terdiri dari 588 DIM yang terangkum dalam 12 bab 81 pasal. DIM tersebut juga sudah ditandatangani oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Dalam Negeri pada Jumat (11/2/2022) pagi dan selanjutnya diserahkan kepada DPR.

“Sebenarnya pemerintah mempunyai waktu 2 bulan terhitung setelah menerima RUU TPKS dan naskah akademik dari DPR pada 26 Januari lalu. Namun DIM pemerintah sudah rampung sebelum tenggat waktu tersebut. Ini merupakan terobosan,” kata Jaleswari.

Ia menjelaskan, pada April tahun lalu Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk tim Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU TPKS. Tim gugus tugas ini telah melakukan 6 kali konsinyering bersama masyarakat sipil dan akademisi, Kementerian/Lembaga, Mahkamah Agung, Badan Legislasi DPR dll.

Menurutnya, pemerintah dan DPR berada pada frekuensi yang sama karena komunikasi dan diskusi yang dilakukan intens. Upaya ini, kata dia, membantu percepatan penyusunan DIM pemerintah.

Dikutip dari republika, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) sekaligus ketua Gugus Tugas RUU TPKS, Eddy O.S Hiariej, mengatakan pemerintah mengupayakan berbagai substansi penyempurnaan terhadap RUU TPKS yang telah disusun DPR, mulai dari terobosan terkait pengaturan ketentuan pidana yang kini mencakup 7 jenis kekerasan seksual hingga hukum acara.

“Kami sudah mengkonstruksikan hukum acara yang memang kemudian lebih mudah dari segi pembuktian, dari segi proses, dan lain sebagainya. Dalam RUU TPKS ini soal hak korban seperti perlindungan dan pemulihan dipenuhi,” kata Eddy.

Selain itu, penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pemberi layanan terpadu one stop service bagi korban kekerasan seksual juga merupakan terobosan dalam DIM RUU TPKS pemerintah.(qqdylm)

JAKARTA, Hinews – Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting mengatakan, pihaknya telah melakukan penyesuaian harga untuk tiga produk Bahan Bakar Khusus (BBK) yang merupakan BBM non subsidi, yaitu pertamax turbo, pertamina dex, dan dexlite. Harga baru ketiga produk ini berlaku mulai 12 Februari 2022.

Irto Ginting  menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.

“Tercatat, harga minyak ICP per Januari mencapai USD85 per barel, naik sekitar 17 persen dari harga ICP per Desember 2021,” jelas Irto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (13/2/2022).

Irto menyebutkan harga untuk pertamax turbo (RON 98) menjadi Rp13.500 per liter dari sebelumnya Rp12 ribu per liter.

Kemudian harga, pertamina dex (CN 53) menjadi Rp13.200 dari sebelumnya Rp11.050 per liter, dan dexlite (CN 51) menjadi 12.150 per liter dari sebelumnya Rp9.500 per liter.

Kendati mengalami penyesuaian harga pertamax turbo dan dex series, pihaknya mengklaim, masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk dengan kualitas setara.

“Penyesuaian harga ini juga sudah sesuai regulasi Kepmen 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga Jenis Bahan Bakar Umum (JBU),” pungkasnya. (*)

JAKARTA, Hinews – Guna mencari keterangan mendalam terkait dengan peristiwa penangkapan sejumlah masyarakat yang terjadi pada pada Selasa (8/2), Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui warga Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa hak-hak warga di desa tersebut harus terlindungi, kemudian didengar oleh para pembuat kebijakan. Persoalan teknisnya seperti apa bisa didialogkan atau yang lainnya.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mengevaluasi pendekatan yang digunakan terhadap warga Wadas yang kemarin juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

Hal ini harus dilakukan supaya tidak terulang lagi peristiwa seperti kemarin, karena ini sudah peristiwa yang kedua setelah yang pertama pada April 2021.

“Komnas HAM sangat berharap bahwa peristiwa yang kemarin adalah peristiwa terakhir tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi penangkapan terhadap warga. Pendekatan itu bisa diubah,” katanya, Sabtu (12/2/2022).

Beka menegaskan, pihaknya belum merekomendasikan untuk segera sosialisasi penggunaan material lahan Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener. Menurutnya, yang terpenting adalah soal memulihkan trauma warga lebih dulu.

“Kemudian menjamin keamanan warga, apalagi saya mendapat informasi masih banyak warga yang belum pulang ke rumah masing-masing pascakejadian kemarin,” katanya.

Hal ini juga menjadi konsentrasi Komnas HAM, yang ingin kepolisian dan Pemprov Jateng bisa memastikan bahwa tidak ada upaya-upaya pemaksaan lagi.

Beka menyampaikan kemarin Kapolda Jateng sudah menyampaikan untuk menarik aparatnya secara keseluruhan.

“Saya kira Kapolres juga harus mengevaluasi secara harian, bagaimana pendekatan yang harus dilakukan misalnya tidak demonstratif begitu mengerahkan aparatnya sampai ke Wadas. Saya akan berkomunikasi dengan polres dan polda setrateginya seperti apa setelah peristiwa kemarin,” katanya, sebagaimana antaranews mengabarkan.

Menurut dia intinya adalah bagaimana kemudian menjamin rasa aman warga dan kemudian bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun kembali relasi yang ada di Wadas.

Ia menuturkan Komnas HAM juga memastikan bahwa mereka yang menolak tetap dilindungi hak-haknya, artinya ketika mereka membuat keputusan itu tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan dari pihak manapun. (*)