SURABAYA – Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan memulihkan ekonomi, Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia siap mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ) darurat, Jawa-Bali.

R. Mohammad Ali selaku Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, menegaskan bahwa pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat terkait pemberlakuan PPKM darurat, yang berlangsung kurang lebih dua pekan mendatang.

“Kami siap memberikan masukan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas bagi penyelenggara negara yang sengaja memanfaatkan anggaran kedaruratan COVID-19 ini yang tidak sesuai nomenklatur keuangan negara dan peraturan yang berlaku,” tegas Ali kepada wartawan di Surabaya, Rabu (7/7/2021).

LPKAN Indonesia juga meminta pemerintah melalui lembaga penegak hukum untuk memperketat pengawasan bantuan anggaran penanggulangan ekonomi akibat pandemi. Sehingga dengan demikian, kata Ali, bantuan itu tepat sasaran. “Masyarakat penerima manfaat tidak dirugikan oleh oknum ‘berdasi’ yang sengaja memanfaatkan situasi pandemi ini,” ujarnya.

Ali mengatakan, pihaknya juga mendorong penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan penyelewengan dana Bansos, baik itu melalui program bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT).

Hal tersebut dikatakan Mohammad Ali, menyusul adanya dugaan penyalahgunaan dana Bansos tersebut yang sempat viral baru-baru ini ditemukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di Malang, Jawa Timur.

Tidak menutup kemungkinan, menurut Ali, penyelewengan-penyelewengan dana tersebut juga terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia. “DPP LPKAN Indonesia berharap agar pihak Kepolisian bertindak tegas dengan kejadian tersebut, agar masyarakat yang terdampak dapat merasakan bantuan dari pemerintah, dan meringankan beban hidupnya,” tutur Ali.

Pada kesempatan itu, DPP LPKAN Indonesia juga turut mengevaluasi terkait pelaksanaan program 1 Juta vaksin per hari pada bulan Juli oleh pemerintah. Ali berharap pelaksanaan vaksin gratis tidak terpusat pada satu titik, melainkan dapat tersebar merata di seluruh desa, kecamatan.

“Baik kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Hal itu agar tidak menimbulkan cluster baru akibat kerumunan warga mengantri demi mendapatkan vaksin gratis,” tutup Ali.