JAKARTA, Meduakarya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini terus mengembangkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah ASN di perintahan Kota Bekasi yang menyeret Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi.

Sebagaimana diungkapkan Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, Tim Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya Camat Rawalumbu tahun 2017, selaku PPAT sementara Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi Dian Herdiana, Kasi Destinasi Dinas Pariwisata Kota Bekasi Reinaldi, serta pihak swasta Peter dan Rachmat Utama Djangkar.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai penentuan lokasi lahan untuk beberapa proyek di Kota Bekasi,” kata Ali kepada wartawan, Sabtu (15/1/2022).

Sebelumnya, Tim Penyidik lembaga antirasuah itu juga telah memeriksa sejumlah saksi Kepala Dinas PMTSP Lintong Dianto Putra, Lurah Sepanjang Jaya Kota Bekasi Junaedi.

Selain itu KPK juga meminta keterangan Kabid Pertanahan Disperkimtan Kota Bekasi Heryanto, Kasi Perencanaan dan Pengadaan Lahan Disperkimtan Kota Bekasi Usman Sufirman dan swasta Tan Kristin Chandra.

“Pihak penyidik juga mengkonfirmasi soal dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk penentuan lokasi ini yang salah satunya mengalir ke tersangka Rahmat Effendi,” imbuh Ali.

Menanggapi dugaan aliran dana sejumlah ASN kepada Wali Kota nonaktif, Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia M.Ali Zaini mendukung upaya KPK untuk mengusut tuntas gurita korupsi di Kota Bekasi.

Kepada Mediakarya, Ali mengatakan dengan adanya rencana KPK memanggil sejumlah pejabat dan ASN di Kota Bekasi itu membuat pihak yang pernah bertransaski jual beli jabatan di darah penyangga Ibu Kota itu ketar-ketir.

Ali mengatakan, pengungkapan OTT di Kota Bekasi jangan hanya terkait dengan kasus kemarin. Tapi KPK juga harus bisa mengungkap kasus sebelumnya.

“Seperti mengungkap aliran dana saat Pilkada 2018 lalu. Dari mana sumber dana tersebut. Apakah ada keterlibatan para Lurah, Camat hingga pejabat di dinas. Kalau KPK mau bersih-bersih harus diungkap semuanya,” tandasnya.**

JAKARTA, Hinews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini terus mengembangkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah ASN di perintahan Kota Bekasi yang menyeret Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi.

Sebagaimana diungkapkan Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, Tim Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya Camat Rawalumbu tahun 2017, selaku PPAT sementara Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi Dian Herdiana, Kasi Destinasi Dinas Pariwisata Kota Bekasi Reinaldi, serta pihak swasta Peter dan Rachmat Utama Djangkar.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai penentuan lokasi lahan untuk beberapa proyek di Kota Bekasi,” kata Ali kepada wartawan, Sabtu (15/1/2022).

Sebelumnya, Tim Penyidik lembaga antirasuah itu juga telah memeriksa sejumlah saksi Kepala Dinas PMTSP Lintong Dianto Putra, Lurah Sepanjang Jaya Kota Bekasi Junaedi. Selain itu KPK juga meminta keterangan Kabid Pertanahan Disperkimtan Kota Bekasi Heryanto, Kasi Perencanaan dan Pengadaan Lahan Disperkimtan Kota Bekasi Usman Sufirman dan swasta Tan Kristin Chandra.

“Pihak penyidik juga mengkonfirmasi soal dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk penentuan lokasi ini yang salah satunya mengalir ke tersangka Rahmat Effendi,” imbuh Ali.

Menanggapi dugaan aliran dana sejumlah ASN kepada Wali Kota nonaktif, Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia M.Ali Zaini mendukung upaya KPK untuk mengusut tuntas gurita korupsi di Kota Bekasi.

Kepada wartwan, Ali mengatakan dengan adanya rencana KPK memanggil sejumlah pejabat dan ASN di Kota Bekasi itu membuat pihak yang pernah bertransaski jual beli jabatan di darah penyangga Ibu Kota itu ketar-ketir.

Ali mengatakan, pengungkapan OTT di Kota Bekasi jangan hanya terkait dengan kasus kemarin. Tapi KPK juga harus bisa mengungkap kasus sebelumnya.

“Seperti mengungkap aliran dana saat Pilkada 2018 lalu. Dari mana sumber dana tersebut. Apakah ada keterlibatan para Lurah, Camat hingga pejabat di dinas. Kalau KPK mau bersih-bersih harus diungkap semuanya,” tandasnya.

Ali menegaskan, LPKAN juga meminta KPK untuk mengungkap kasus serupa yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Sebab, kata Ali, praktik jual beli jabatan dan suap proyek itu sudah menjadi rahasia umum. Dan hal itu sepertinya sudah menjadi kebiasaan bagi kepala daerah. Terlebih jelang Pilkada.

Menurut dia, terkait OTT tinggal kemauan KPK itu sendiri. Bahkan Ali menilai hal itu sangat mudah untuk mengungkapnya.

“KPK juga harus mengungkap kelas kakapnya jangan yang kroco-kroco. Karena saat ini terbalik Kejagung mulai mengungkap kasus besar giliran KPK ngurus yang krocoan. Kalau mau serius ya berantas sampai akar. Jangan sampai tebang pilih,” pungkasnya**

GenPI.co – Akan ada konflik politik yang panjang jika DPR menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa saja menyatakan presidential threshold 20 persen inkonstitusional.

Hal tersebut diungkapkan Akademisi politik TB. Massa Djafar saat dihubungi GenPI.co, Kamis (23/12)

Pasalnya, gugatan presidential threshold (PT) 20 persen dihapuskan menjadi 0 persen adalah keinginan civil society yang sudah tak percaya dengan para elite politik.

Di sisi lain, para elite politik menilai bahwa PT 20 persen adalah kewenangan DPR, sehingga mereka tak menerima gugatan menjadi PT 0 persen.

“Artinya, mereka memiliki legitimasi parlemen, lalu mengabaikan suara dari pihak lain,” katanya kepada GenPI.co, Kamis (23/12).

Oleh karena itu, jika hal tersebut terjadi dan tak segera ditemukan jalan keluarnya, akan timbul krisis politik berkepanjangan.

“Krisis ini juga akan berpengaruh kepada rakyat. Apakah mereka akan diam saja? Atau rakyat tidak tinggal diam dan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi lewat gelombang demonstrasi?” ujarnya.

Massa mengatakan bahwa hal tersebut dapat diperparah dengan adanya krisis ekonomi dan sosial yang sudah parah.

Hal tersebut dinilai cukup berbahaya bagi kelangsungan politik dan pemerintahan di Indonesia.

“Kalau krisis politik itu terjadi, pemerintahan tak akan bisa bekerja dengan baik dan stabil. Krisis ini akan berkepanjangan,” katanya.

Lebih lanjut, Massa mengingatkan bahwa keputusan MK juga memiliki posisi yang kuat. Jika DPR menolak putusan MK, akan ada dua lembaga negara penting dengan peran sentral yang berkonflik.

“MK berfungsi menyelesaikan perkara konstitusional, sementara DPR berfungsi sebagai justifikasi legislasi produk hukum,” paparnya.(*)

Petugas dengan APD lengkap membawa jenazah dengan protokol Covid-19. (SATGAS COVID-19 KOTIM FOR RADAR SAMPIT)

Hasil Pemeriksaan Transaksi Keuangan oleh PPATK

JawaPos.com – Transaksi keuangan terkait dengan pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 tengah ditelisik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan telah menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Analisis dan Pemeriksaan PPATK M. Novian mengatakan, hasil pemeriksaan (HP) terkait dengan pengadaan APD itu merupakan satu di antara tiga kolaborasi yang dilakukan KPK dan PPATK. Sebelumnya, PPATK telah menyampaikan HP terkait dengan kasus korupsi suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. ”Ada juga (hasil pemeriksaan transaksi keuangan, Red) kepala daerah,” kata Novian kepada Jawa Pos kemarin (22/12).

Selain HP, PPATK telah menyampaikan 34 hasil analisis (HA) kepada KPK. HA tersebut merupakan permintaan (inquiry) dari KPK sepanjang tahun ini.

Novian menjelaskan, hubungan antara PPATK dan KPK selama ini cukup baik. Bahkan, KPK telah membentuk satuan khusus untuk menerima dan menindaklanjuti HP dan HA dari PPATK. ”Salah satunya (HP) itu terkait dengan pengadaan APD,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan adanya permintaan (inquiry) pemeriksaan mengenai pengadaan APD. Namun, Alex –sapaan Alexander Marwata– belum bisa berkomentar lebih jauh terkait dengan perkara yang sedang ditangani. ”Tapi, kalau direkturnya (PPATK) sudah ngomong begitu, ya berarti benar (ada kasus korupsi terkait dengan APD, Red),” ujarnya.

Tidak peduli berapa pun usia kita, sekuat apapun hati dan mental kita, sehebat apapun arah langkah serta pencapaian hidup kita. Manusia akan selalu memerlukan sentuhan dan dekapan kasih sayang ibunya.

Selamat Hari Ibu! untuk seluruh ibu didunia.

Lumajang, LNM– Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPD LPKAN) Indonesia Provinsi Jawa Timur menyerahkan donasi untuk membantu korban bencana erupsi Gunung Semeru.

adapun donasi berupa uang tunai dan diserahkan langsung oleh Ketua DPD LPKAN Provinsi Jawa Timur, Arief Dwi Prasetya kepada 157 kepala keluarga.

Arief Dwi menjelaskan, donasi itu dihimpun dari anggota LPKAN Indonesia di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Sebagai bentuk kepedulian LPKAN Indonesia terhadap korban erupsi Gunung Semeru, kami menghimpun dana selama dua pekan terakhir, setelah terkumpul kami serahkan kepada para korban erupsi untuk digunakan sesuai kebutuhan,” katanya, Rabu (22/12/2021).

Sementara itu, Bendahara DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibnu Fahadani Sutanto, menjelaskan, donasi tersebut langsung diserahkan dalam bentuk uang tunai kepada korban erupsi Gunung Semeru, karena kebutuhan sembako bagi pengusngsi untuk dua bulan ke depan masih aman.

“Menurut informasi dari pemerintah Kabupaten Lumajang, sembako untuk para korban erupsi sudah terpenuhi bahkan sampai 2 bulan kedepan, untuk itu bantuan dari DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur berupa uang tunai yang diserahkan secara langsung kepada para korban,” tuturnya.

Lanjut Ibnu menjelaskan, bahwa dalam kesempatan ini, DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur juga menyatakan keprihatiannya atas bencana erupsi Semeru yang menimpa ribuan warga di Kabupaten Lumajang, hingga harus mengungsi sejak tanggal 4 Desember lalu. LPKAN Indonesia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat hadir di tengah masyarakat.

“Dalam tindakan tanggap bencana seperti yang terjadi di Lumajang, sebagai implementasi cita-cita LPKAN Indonesia agar menjadi penyambung antara masyarakat dan pemerintah baik pusat dan daerah,” tandasnya.(mk)

Lumajang, HNN – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPD LPKAN) Indonesia Provinsi Jawa Timur menyerahkan donasi untuk membantu korban bencana erupsi Gunung Semeru.

adapun donasi berupa uang tunai dan diserahkan langsung oleh Ketua DPD LPKAN Provinsi Jawa Timur, Arief Dwi Prasetya kepada 157 kepala keluarga.

Arief Dwi menjelaskan, donasi itu dihimpun dari anggota LPKAN Indonesia di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Sebagai bentuk kepedulian LPKAN Indonesia terhadap korban erupsi Gunung Semeru, kami menghimpun dana selama dua pekan terakhir, setelah terkumpul kami serahkan kepada para korban erupsi untuk digunakan sesuai kebutuhan,” katanya, Rabu (22/12/2021).

Sementara itu, Bendahara DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibnu Fahadani Sutanto, menjelaskan, donasi tersebut langsung diserahkan dalam bentuk uang tunai kepada korban erupsi Gunung Semeru, karena kebutuhan sembako bagi pengusngsi untuk dua bulan ke depan masih aman.

“Menurut informasi dari pemerintah Kabupaten Lumajang, sembako untuk para korban erupsi sudah terpenuhi bahkan sampai 2 bulan kedepan, untuk itu bantuan dari DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur berupa uang tunai yang diserahkan secara langsung kepada para korban,” tuturnya.

Lanjut Ibnu menjelaskan, bahwa dalam kesempatan ini, DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur juga menyatakan keprihatiannya atas bencana erupsi Semeru yang menimpa ribuan warga di Kabupaten Lumajang, hingga harus mengungsi sejak tanggal 4 Desember lalu. LPKAN Indonesia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat hadir di tengah masyarakat.

“Dalam tindakan tanggap bencana seperti yang terjadi di Lumajang, sebagai implementasi cita-cita LPKAN Indonesia agar menjadi penyambung antara masyarakat dan pemerintah baik pusat dan daerah,” tandasnya.**

LUMAJANG, Hinews – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) Indonesia Provinsi Jawa Timur menyerahkan donasi untuk membantu korban bencana erupsi Gunung Semeru.

Donasi berupa uang tunai itu diserahkan secara langsung oleh Pimpinan DPD LPKAN Jawa Timur kepada 157 kepala keluarga.

Ketua DPD LPKAN Indonesia Arief Dwi Prasetya menjelaskan, donasi itu dihimpun dari anggota LPKAN Indonesia di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Sebagai bentuk kepedulian LPKAN Indonesia terhadap korban erupsi Gunung Semeru, kami selama dua pekan terakhir melakukan penghimpunan dana. Setelah terkumpul  kami serahkan kepada para korban erupsi untuk digunakan sesuai kebutuhan,” katanya, Rabu (22/12/2021).

Sementara itu, menurut Bendahara DPD LPKAN Indonesia Jawa Timur Ibnu Fahadani Sutanto, alasan donasi itu diserahkan dalam bentuk uang tunai karena kebutuhan sembako bagi pengusngsi untuk dua bulan ke depan masih aman.

“Menurut informasi dari pemerintah Kabupaten Lumajang, sembako untuk para korban erupsi sudah terpenuhi bahkan sampai 2 bulan kedepan, untuk itu bantuan dari DPD LPKAN Indonesia Jawa Timur berupa uang tunai yang diserahkan secara langsung kepada para korban,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, DPD LPKAN Indonesia Jawa Timur juga menyatakan keprihatiannya atas bencana erupsi Semeru yang menimpa ribuan warga di Kabupaten Lumajang, hingga harus mengungsi sejak tanggal 4 Desember lalu.

Oleh karenanya, LPKAN Indonesia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat hadir di tengah masyarakat.

“Di antaranya dalam tindakan tanggap bencana seperti yang terjadi di Lumajang . Hal tersebut sebagai implementasi cita-cita LPKAN Indonesia agar menjadi penyambung antara masyarakat  dan pemerintah baik pusat dan daerah,” pungkasnya.**

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah pegawai PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB mengancam bakal mogok kerja selama 10 hari, dari 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022.

Sedikitnya terdapat lima alasan untuk mogok kerja. Salah satunya karena diabaikannya tuntutan mereka kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti pimpinan atau Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dengan sosok yang lebih baik.

Alasan ini disampaikan dalam surat pemberitahuan mogok kerja tertanggal 17 Desember 2021 yang diteken Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderakl Sutrisno. Meski demikian, Arie belum merinci berapa banyak anggota federasi yang bakal ikut aksi mogok kerja ini.

“Nanti akan disampaikan juru bicara federasi,” kata Arie saat dihubungi, Senin, 20 Desember 2021.

Sebelumnya, federasi sudah menyampaikan dua surat tertanggal 10 Desember kepada dua pihak. Pertama, mereka bersurat ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan melaporkan ketidakharmonisan hubungan industrial di Pertamina.

Kedua, mereka mengajukan surat kepada Erick Thohir terkait permohonan pencopotan Nicke. Dalam surat tersebut, federasi menganggap Nicke telah gagal membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di tubuh Pertamina. Demikianlah sampai akhirnya terbit surat pemberitahuan mogok kerja pada 17 Desember ini.

Surat tersebut ditujukan kepada Nicke dan Menteri Ida. Selain itu, ada juga tembusan surat kepada beberapa pihak seperti Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan beberapa pihak lainnya. “Baru Menteri BUMN yang sudah (dikirim), ESDM dan Keuangan besok,” kata Arie.

Adapun empat alasan dan sebab lainnya sehingga dilakukan mogok kerja, yaitu sebgai berikut:

• Tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pertamina, antara pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB
• Pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB gagal melalukan perundingan
• Tidak adanya itikad baik dari direktur utama untuk membangun industrial peace atau hubungan kerja yang hamonis, dinamis, dan berkeadilan
• Tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh FSPPB

Lalu dalam surat tersebut, Arie menyampaikan mogok kerja ini akan diikuti ole pekerja Pertamina yang menjadi anggota FSPPB. Baik yang ada di holding maupun subholding. Mogok pun akan diperpanjang sampai dengan dipenuhinya tuntutan FSPPB sesuai surat pada 10 Desember tersebut.

Sebaliknya, mogok dalam dihentikan lebih cepat kalau permintaan mereka telah dipenuhi. Selain itu, mogok juga bakal dihentikan kalau perusahaan bersedia melakukan perundingan dengan syarat-syarat yang pernah mereka sampaikan kepada Direktur SDM Pertamina pada agenda pra perundingan PKB yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat, pada 8 sampai 10 Desember 2021.

Tempo mengkonfirmasi surat dari FSPPB pada 10 Desember tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Tapi hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan respons.

Sementara itu, Merespons rencana mogok tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyebut manajemen Pertamina terbuka untuk melakukan dialog dengan pekerja, termasuk Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). “Sesuai aturan hubungan industrial yang berlaku,” kata dia.

Dalam menjalankan bisnis dan operasional perusahaan, kata Fajriyah, Pertamina memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Lalu, sebagai salah satu pengelola Object Vital Nasional (Obvitnas), Pertamina juga terus memastikan keamanan dan kondusifitas lokasi kerja agar kegiatan operasional perusahaan tetap dapat berjalan baik.

Berikutnya, Fajriyah menyebut Pertamina juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan penugasan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan BBM dan LPG hingga ke pelosok wilayah 3T.

Dengan begitu, masyarakat terus dapat beraktivitas dan roda perekonomian nasional terus bergerak.

Terakhir, Fajriyah menyebut manajemen dan pekerja Pertamina akan tetap fokus untuk bekerja dan melakukan inovasi untuk menghadapi tantangan ke depan. “Untuk menjadi global energy champion US$ 100 miliar market value,” kata dia.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.