JAKARTA, Hinews – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepenuhnya dibayar pemerintah sehingga pekerja tak perlu membayar iurannya. Kehadiran program JKP diketahui merupakan salah satu alasan pemerintah menunda pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) hingga pekerja berusia 56 tahun.

Ida menjelaskan, JKP merupakan program yang ditujukan bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Program baru tersebut bisa dimanfaatkan pekerja mulai bulan Februari ini. “(Pembiayaan) program JKP tanpa ada penambahan iuran baru dari pekerja. Iuran program ini dibayar pemerintah setiap bulan,” kata Ida dalam keterangan videonya, Selasa (15/2/2022).

Dikutip dari republika, Ida mengeklaim, pemerintah telah mengeluarkan dana awal sebesar Rp 6 triliun untuk program ini. Pekerja yang terkena PHK akan menerima manfaat program ini dalam bentuk uang tunai, pelatihan kerja, dan akses pasar kerja.

“Semua manfaat JKP tersebut dimaksudkan untuk memastikan pekerja yang ter-PHK dapat melanjutkan hidupnya dan bersiap untuk kerja kembali,” ujar Ida.

Menurut website resmi BPJS Ketenagakerjaan, manfaat uang tunai program JKP diberikan setiap bulan selama enam bulan kepada pekerja korban PHK. Selama tiga bulan pertama besarannya 45 persen dari gaji. Tiga bulan terakhir sebesar 25 persen dari gaji.

Persentase manfaat itu didasarkan pada besaran gaji terakhir yang dilaporkan pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimal Rp 5 juta. Artinya, maksimal dalam tiga bulan pertama pekerja akan menerima manfaat uang tunai sebesar 2.250.000 per bulan.

Menurut BPJS Ketenagakerjaan, untuk menerima manfaat JKP, terdapat pula syarat masa kepesertaan. “Manfaat didapatkan apabila peserta memenuhi masa iur program JKP paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut,” demikian tulisnya di laman resmi.

Sebelumnya, 2 Februari 2022, Ida meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Aturan ini menyatakan manfaat JHT akan dibayarkan ketika pekerja berusia 56 tahun, atau mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Sedangkan dalam aturan lama, Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang juga mengatur manfaat JHT, dinyatakan bahwa dana bisa dicairkan secara tunai setelah pekerja melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan. Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari mengatakan, kehadiran program JKP adalah salah satu alasan kenapa pencairan dana JHT ditunda hingga pekerja berusia 56 tahun.(qqdylm)

JAKARTA, Hinews – Jelang keberangkatan haji, Komisi VIII DPR RI berharap agar kuota jemaah haji tahun 2022 ini tidak dikurangi.

Seperti diketahui bahwa sebanyak kurang lebih 220.000 jemaah Indonesia bisa berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tahun ini.

“Tentu dengan kondisi dua tahun belakangan di mana jamaah tidak dapat menunaikan ibadah ditanah suci maka jumlah antrian haji semakin bertambah. Untuk itu, agar jumlah antrian tidak terus bertambah maka kami di DPR RI terus mendorong agar kuota jamaah haji bisa secara penuh diberangkatkan,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni dalam keterangan persnya, Senin (14/2/2022).

Selain masalah kuota haji, Husni menyampaikan masalah dana biaya haji juga menjadi fokus utama, diketahui dengan kondisi pandemi Covid-19, maka biaya jamaah kian bertambah. Karena jamaah akan melakukan karantina pulang pergi, swab PCR dan lainnya.

“Maka dengan begitu otomatis biaya juga akan bertambah,” tandasnya

“Namun, kami juga memohon kepada Kementerian Kesehatan agar PCR yang di dalam negeri bisa digratiskan. Paling tidak ini bisa mengurangi beban jamaah. Kami di DPR RI pun terus berupaya agar kenaikan biaya haji tidak terlalu tinggi. Bahkan kalau bisa menyamai ONH (Ongkos Naik Haji) di tahun 2020,” katanya lagi.

Partai Gerindra ini me.ngungkapkan, sejauh ini Arab Saudi memastikan tetap membuka penyelengaraan ibadah haji. Namun pihak Saudi akan memilih negara mana saja yang boleh atau tidak mengirimkan jamaahnya.

“Indonesia sendiri sejauh ini menjadi salah satu negara yang penanganan Covid-19 nya cukup baik. Tentu ini menjadi faktor penting Indonesia tetap diperbolehkan untuk mengirimkan jamaahnya untuk menjalani ibadah haji,” ucapnya. (*)

JAKARTA, Hinews – Anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah kembali menyapa konsituenya di dapil Pulau Seribu. Dengan dibalut sosialisasi Perda No 4 tahun 2019,

Bunda Neneng biasa ia disapa mengajak masyarakat RW 01, Kelurahan Sukapura untuk berperan aktif dalam mengelola sampah rumahan, baik organik dan non organik.

“Alhamdulillah untuk pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga, untuk RW 03 dan 04 masyarakat sudah sangat faham dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam mengelola sampah rumah tangga menjadi pupuk dan memberikan sisi nilai positif secara ekonomi,” ujar Ketua DPC Pulau Seribu itu kepada wartawan, di RW 01, Kelurahan Sukapura, Jakut, Senin (14/2).

Menurutnya, Perda pengeloaan sampah memiliki turunan pergub 77 tahun 2020. Dalam pergub itu, diharapkan masyarakat bisa berperan aktif dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga hingga tingkat terbawah.

“Dengan adanya payung hukum itu, tentu masyarakat akan sangat terbantu dalam hal pengelolaan sampah rumahan,” bebernya Srikandi Partai Mercy itu.

Nara sumber Sosper, H Usman dalam paparanya mengungkapkan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumahan. Dengan data, warga DKI yang tiap harinya menyumbang 30 ribu ton sampah ke TPS Bantar Gebang.

Peranan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah rumahan sangat diharapkan guna mengurangi beban sampai Jakarta.

“Sampah rumah tangga itu unik dan menarik. Bisa pula menjadi teman, karena kita jadikan uang. Bisa menjadi musuh karena baunya luar biasa. Nah dengan budidaya magot, saya kira sampah ini bisa menjadi manfaat dan menghasilkan uang,” katanya.

Untuk bisa menjadi teman, sampah tentunya perlu dikelola sebaik mungkin. Peranan pemangku jabatan, seperti RW,LMK dan RT sangat dibutuhkan. “Dengan adanya perda dan pergub, tentu masyarakat tinggal melanjutkan. Fasilitasnya pun bisa meminta kepada kelurahan,” katanya.

Sementara, RW 01 Sukapura Attin mengharapakan dengan adanya sosper anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah bisa berdampak positif.

“Yang sulit itu kan merubah mindset masyarakat. Tapi kita berharap dengan adanya sosper bisa lebih baik lagi membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga,” jelasnya. (SF)

JAKARTA, Hinews – Polemik soal batas usia pensiun TNI agar diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi terkait dengan adanya gugatan dari sejumlah kalangan ke MK terkait Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dua pasal tersebut mengatur soal usia pensiun anggota TNI, khususnya Bintara dan Tamtama. Yaitu, polemik ini memunculkan desakan dari publik untuk turut pula mendorong DPR dan pemerintah untuk merevisi UU TNI tersebut.

“Jadi, terus terang, kita sebenarnya belum update mengenai revisi UU tersebut. Karena di (prioritas) prolegnas (tahun 2022) belum ada. Serta, belum ada pembahasan dengan pihak pemerintah mengenai revisi UU ini. Kalaupun ada kita akan menyambut dengan baik,” jelas Bobby baru-baru ini.

Meskipun diserahkan ke MK, ia mengaku juga bingung karena terkait kebijakan legislasi adalah wewenang pemerintah dan DPR di mana UU tersebut sudah disetujui.

Sedangkan, jika jalurnya ke MK adalah terkait apakah ada pelanggaran konstitusional UU tersebut terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu UUD 1945 dan Pancasila.

“Tapi, kita serahkan ke MK saja untuk kita tunggu hasil keputusannya,” jelas Bobby.

Di sisi lain, terkait usulan perpanjangan masa usia pensiun TNI hingga 60 tahun, menurutnya dapat ditinjau dari sisi obyektif dan subyektif.

Dari sisi obyektif, menurutnya, PBB masih menganggap batas usia lansia 60 tahun masih relevan digunakan hingga saat ini untuk disebut usia produktif.

Meski demikian, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut mengatakan, secara subyektif, belum ada kesepakatan mutlak mengenai masa perpanjangan masa batas pensiun tersebut.

“Oleh karena di tahun 2019 sendiri sudah keluar Perpres 66 tahun 2019 mengenai pengembangan struktur organisasi TNI. Perpres tersebut untuk menjawab estimasi adanya penumpukan perwira menengah sebanyak 600 jabatan di tahun 2027,” tambahnya.

Padahal, per 21 Januari 2022 silam, menurutnya, sudah desain agar 328 perwira dilakukan rotasi untuk mengisi 28 jabatan baru dalam rangka pengembangan struktur organisasi, beberapa di antaranya terdapat Perwira Bintang III (letjend) dari angkatan 1990 dan 1991.

“Jadi, kalau desain di 2022 itu terealisasi dengan baik, maka target akan terjadi penumpukan perwira pada 2027 akan bisa diselesaikan. Tapi, kalau desain ini diubah, nah itulah belum ada pembahasan secara detail di Komisi I,” tutupnya. (*)

JAKARTA, Hinews – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menyinggung anggaran besar penyelenggaraan Pemilu 2024 besar yang dikritik. Diketahui, KPU mengusulkan Rp86 triliun untuk Pemilu nasional, dan Rp26 triliun untuk Pilkada.

Dia mengatakan, kebutuhan anggaran yang besar ini bagian komitmen KPU untuk mengembangkan sarana dan prasarana KPU di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Masih banyak kantor KPU di daerah yang pinjam atau ngontrak di ruko.

“Kondisi kantor kami yang masih pinjam, masih dipinjamkan pemda dan juga masih ngontrak di beberapa ruko daerah-daerah tertentu,” katanya saat peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (14/2/2022).

Menurut Ilham, KPU butuh sarana dan prasarana lebih baik untuk menyukseskan Pemilu 2024.

“Ini upaya kami meningkatkan sarana dan prasarana tadi dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024,” ujarnya.

Dikabarkan dari merdeka, selain untuk kantor KPU, dia mengungkapkan, anggaran yang tinggi karena ingin menambah honor petugas KPPS.

“Salah satu hal lain adalah kami menginginkan honor petugas badan ad hoc bisa dinaikan,” jelasnya.

Ilham tidak juga masalah anggaran yang dinilai terlalu besar itu untuk dirasionalisasikan kembali.

Kata dia, Sekjen KPU telah berkoordinasi dengan Banggar DPR RI. Diharapkan apa yang KPU periode ini upayakan dapat direalisasikan.

“Semoga apa yang kita upayakan bersama bisa diputuskan karena tentu nanti anggota KPU periode berikutnya membutuhkan kepastian menyukseskan penyelenggaraan pemilu pilkada 2024 mendatang,” tutup Ilham.(qqdylm)

JAKARTA, Hinews – Komisi II DPR RI melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan untuk 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027.

“Hari kedua ini, enam calon anggota KPU dan dua calon anggota Bawaslu akan memaparkan visi-misi mereka,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa dihubungi di Jakarta, Selasa.

Sesuai jadwal, uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan pada 14-16 Februari 2022. Setiap calon anggota dijadwalkan maksimal satu jam untuk pemaparan visi-misi serta pendalaman oleh anggota Komisi II DPR RI.

Hari kedua uji kelayakan dan kepatutan, Selasa, 15 Februari 2022, dijadwalkan enam calon anggota KPU akan memaparkan visi dan misi yakni Mochammad Afifuddin menjabat sebagai anggota Bawaslu RI, Muchamad Ali Safa’at sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Parsadaan Harahap sebagai ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Viryan sebagai anggota KPU RI, Yessy Yatty Momongan sebagai anggota KPU Sulawesi Utara dan Yulianto Sudrajat sebagai Ketua KPU Jawa Tengah.

Selain itu, dijadwalkan pula dua calon anggota Bawaslu yakni Aditya Perdana sebagai Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fisip Universitas Indonesia, Andi Tenri Sompa sebagai dosen Universitas Lambung Mangkurat.

Dilansir dari antara, KPU telah mendengarkan pemaparan delapan calon anggota KPU pada Senin (14/2) yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim Asy’ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Idham Holik, Iffa Rosita dan Iwan Rompo Banne.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan uji kelayakan dan kepatutan atau “fit and proper test” terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Kata dia, publik bisa menyaksikan jalannya fit and proper test melalui kanal-kanal informasi yang disiapkan oleh DPR.(qqdylm)

JAKARTA, Hinews – Daerah dengan status level 3 jumlahnya meningkat di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri soal perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

JAKARTA, Hinews – Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kehadiran Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membahas terkait rencana pemindahan Komando Armada I ke wilayah Tanjung Uban, Provinsi Kepulauan Riau.

“Silakan tindak lanjut terkait pemindahan Koarmada I ke Tanjung Uban. Untuk relokasi personel TNI AL adalah solusi untuk meminimalisasi prajurit yang tidak mendapatkan tugas,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dalam siaran resmi YouTube miliknya, di Jakarta Sabtu.

ACEH, Hinews – Seorang pemuka agama inisial M (28) yang mengajar di salah satu pesantren Kabupaten Aceh Utara, diburu polisi karena diduga memperkosa santri perempuan berusia 15 tahun.

Kepala Bagian Humas Polres Lhokseumawe, Salman Alfarisi, mengatakan meski dugaan pemerkosaan itu terjadi di pesantren yang berdiri di Kecamatan Simpang Kramat, Aceh Utara, namun wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

“Terduga pelaku masih kami buru. Polisi masih melakukan pengembangan (kasus) itu,” katanya dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (12/2) malam.

Salman menyebut, tindak kejahatan pemerkosaan itu terbongkar setelah santriwati ini sudah tak tahan lagi dengan perlakuan pelaku, hingga berani buka suara kepada orang tuanya.

Korban bersama orang tuanya kemudian membuat laporan ke Mapolres Lhokseumawe. Dari penuturan korban, pelaku telah memperkosanya beberapa kali dengan tekanan ancaman; apabila melaporkan aksi bejat pelaku kepada siapapun, maka pelaku akan memukul korban.

“Laporan itu dibuat pada 20 Januari 2022,” ujar Salman, seperti dilansir dari merdeka.

Sejauh ini, polisi masih melakukan pengembangan kasus tersebut, apakah ada korban lainnya atas perbuatan bejat pelaku. Pelaku yang diketahui telah melarikan diri, kini diburu oleh polisi.(qqdylm)

JAKARTA, Hinews – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno optimistis sport tourism memiliki peluang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya di masa pandemi. Pernyataan Sandiaga disampaikan saat menjadi pembicara pada seminar Pengembangan Sport Tourism untuk Bangkitkan Pariwisata Pasca Pandemi, Sabtu (12/2).

“Saya sangat mengapresiasi perkembangan sport tourism di Indonesia karena berpeluang menciptakan lapangan khususnya di masa pandemi. Kami berharap dapat menjadi pendorong pertumbuhan pariwisata berbasis kegiatan olahraga atau sport event. Dan ini akan meningkatkan perekonomian, saya sangat yakin,” ujar Sandiaga, dikabarkan dari merdeka.

Seminar diadakan oleh Pemkot Solo di Monumen Pers Nasional. Selain Sandiaga yang hadir secara virtual, seminar juga menghadirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Lebih lanjut Sandiaga menyampaikan, ke depan pihaknya ingin mempromosikan destinasi wisata, khususnya yang berbasis olahraga. Karena sangat berpotensi memajukan pariwisata nusantara.

Dalam kesempatan sama, Ganjar Pranowo, mengungkapkan, sport tourism bukanlah hanya menjadi sebuah acara yang berisi makan-makan, lalu selesai. Namun juga dapat menjadi atraksi olahraga yang kemudian menjadi gaya hidup.

“Sport tourism ini bisa jadi lifestyle. Kombinasi olahraga dan piknik, tapi piknik sehat,” katanya.

Beberapa contoh soft sport tourism yang dapat dikembangkan, menurut dia, di antaranya adalah lari, sepeda, dan juga hiking.

“Saya punya beberapa gambaran yang bisa diberikan. Karena saya hobi sepeda, tour de borobudur saja telah dilaksanakan sebanyak 22 kali membuat olahraga piknik sambil muter muter dengan peserta yang terbatas. Pada akhirnya dapat membuat warung-warung laku, penginapan laku, hiburan laku, dan sound system juga laku,” katanya lagi.

Selain tour de Borobudur, Ganjar juga mencontohkan sport tourism paralayang di Kemuning.

“Dari atas bisa kita kenalkan beberapa destinasi seperti candi-candi, ada atraksi budaya, keindahan alam dan beberapa kekayaan yang ada di sana,” tutur dia.

Pada tahun 2022 ini, Ganjar mengaku tengah menyiapkan beberapa event sport tourism di Jawa Tengah. Di antaranya ASEAN Paragames, festival olahraga tradisional, dan atraksi budaya.

“Kadang-kadang kita perlu asesment dari para atlet yang mau datang. Ada lho yang pengennya piknik, ada yang pengen diajak makan makan, ada yang pengennya belanja souvenir. Ini bisa kita kembangkan sehingga sport tourism bisa kita kembangkan yang bisa kita tampilkan dalam konteks pariwisata,” tutup Ganjar.(qqdylm)