Dato Sri Tahir, angggota Dewan Pertimbangan Presiden yang punya harta Rp8 triliun lebih. Foto/wikipedia

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada pejabat negara yang memiliki harta paling tertinggi berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) yakni mencapai Rp8 triliun. Tetapi ada pejabat negara yang melaporkan hartanya minus sampai Rp1,7 triliun.

“Pada saat yang sama ada juga nilai harta terendah yang menarik yang di antara Kementerian/ lembaga masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus Rp 1,7 triliun. Jadi kita pikir Rp 1,7 triliun minus pada saat yang sama tertingginya bisa sampai Rp 8 triliun,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan secara daring, Selasa (7/9/2021).

Berdasarkan penelusuran pada lama LHKPN KPK, ternyata pemilik harta dengan kekayaan Rp 8 triliun yakni anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Dato Sri Tahir. Pelaporan LHKPN dilakukan Tahir terakhir pada Maret 2021 lalu.

Dari data LHKPN-nya, Tahir memiliki harta tanah dan bangunan dengan total Rp182.694.669.806. Lalu total harta dari alat tranportasi dan mesin berjumlah Rp12,929.400.000.

Lalu jumlah harta bergerak lainnya Rp4.966.984.037.258. Total harta dari surat berharga dengan total Rp8.299.811.138.809. Lalu harta dari kas dan setara kas yakni Rp2.174.164.167.547 dan harta lainnya Rp72.025.000.000. Maka bila ditotalkan mencapai Rp15.708, triliun. Dikurangi hutang yang sebesar Rp6,965 triliun, total keseluruhan harta Tahir adalah Rp8,743 triliun.

Selain itu, Pahala menyebut bahwa rata-rata kekayaan dari pejabat kementerian hingga DPR dan MPR mencapai Rp 23 miliar.

“Kita hitung rata-rata kekayaan dari wajib lapor Kementerian pemerintahan provinsi kabupaten di DPR MPR DPD dan selanjutnya tidak ada niat yang bilang bahwa kalau DPR rata-rata 23 miliar itu orang DPR lebih kaya daripada DPRD kabupaten kota enggak tapi kira-kira masyarakat bisa menduga bahwa rata-rata kekayaannya 23 miliar anggota DPR gitu diikuti oleh DPRD kabupaten kota sekitar 14 miliar,” jelasnya.

“Lantas BUMN, DPD dan selanjutnya umumnya yang menunjukkan kekayaan yang tinggi yang masih pengusaha yang masuk ke dalam bidang itu,” tambahnya.

GridHEALTH.id – Saat pemerintah ngebut mengejar capaian target vaksinasi Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia, masih saja ada oknum masyarakat yang tega-teganya memalsukan sertifikat vaksin Covid-19 dan diperjualbelikan.

Perbuatan seperti itu tentu sangat merugikan semua pihak.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini Indonesia sedang dalam masa transisi pandemi ke epidemi.

Tentunya kehadiran aplikasi PeduliLindungi sangat penting dalam memastikan masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan normal, dan kesehatan juga tetap dapat terjaga.

Pertama, skrining untuk mengidentifikasi seseorang yang sudah di vaksinasi dan hasil test Covid-19 guna melakukan berbagai aktivitas dan mobilitas.

Kedua, melakukan pelacakan, dengan aplikasi PeduliLindungi.

Menkes menyebut proses tracing akan lebih cepat bahkan dalam hitungan detik.

Ketiga, aplikasi peduli lindungi ini berfungsi untuk penerapan protokol kesehatan di tempat umum dengan melakukan scan barcode di tempat umum.

Nah, mereka yang belum mendapatkan vaksin Covid-19, tentu tidak akan mendapatkan sertifikat vaksin Covid-19 yang didapatkan di aplikasi PeduliLindungi.

Bahayanya jika seseorang menggunakan sertifikat vaksin Covid-19 palsu, maka dia bisa bebebas melakukan mobilitas selayaknya orang yang telah mendapatkan vaksin Covid-19.

Karenanya penting penegakan hukum terhadap pelaku sangat bermakna dalam mengurangi kerugian kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Penangkapan pembuat dan pengedar sertifikat vaksin palsu Covid-19

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, mengungkapkan, Polda Metro Jaya telah menangkap pegawai Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, berinisial HH (30) dan rekannya, FH (23).

Keduanya memalsukan sertifikat vaksinasi Covid-19.

Mereka menjual sertifikat vaksin Covid-19 palsu kepada masyarakat secara online, tanpa mengikuti vaksinasi Covid-19 yang tercatat dalam aplikasi PeduliLindungi.

Menurut kepolisian, melansir SehatNegeriku (4/9/2021), pelaku atas inisial FH pemilik akun Facebook dengan nama Tri Putra Heru, memposting kartu vaksin dengan kata-kata/kalimat Rekber agit only Sistem cek web -> cair di grup Facebook “OFFICIAL SIXTEEN MARKET INDONESIA”.

Setelah dilakukan komunikasi oleh Polisi terhadap akun Facebook tersebut, diketahui bahwa akun Facebook tersebut menjual Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus melakukan vaksin, dan bisa langsung terkoneksi pada aplikasi PeduliLindungi.

Keduanya mematok harga untuk sertifikat palsi Covid-19 kepada konsumen sebesar Rp. 370.000, dan hingga ditangkap Polisi telah membuat dan memasarkan sekitar 90 sertivikat vaksin Covid-19.

Pelaku atas inisial HH berperan membuat sertifikat vaksin pada sistem Aplikasi PCARE BPJS yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi tanpa melalui prosedur yang ditentukan dan tanpa dilakukan vaksinasi terhadap pembeli.

Pelaku HH dapat membuat sertifikat vaksin Covid-19 karena memiliki akses dari Kelurahan Kapuk Muara (username dan password) pada sistem PCARE BPJS.

Akses tersebut didapat karena pekerjaannya sebagai staff pada bagian Tata Usaha di Kelurahan Kapuk Muara.

Pemalsuan sertifikat Vaksin Covid-19 ini melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Serta melanggar pasal 32 uu Nomor 19 Tahun 2016, tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Untuk itu, “Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sebanyak 600 juta” tegas Kapolda Fadil Imran.

Dengan ditangkapnya pembuat dan pengedar sertifikat vaksin Covid-19 palsu ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berterima kasih atas upaya Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap dan menangkap terduga pelaku pemalsu dan penjual sertifikat vaksin, yang memanfaatkan wewenang oknum staf pemerintah daerah, untuk mendaftarkan peserta vaksinasi secara illegal di aplikasi PeduliLindungi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Polda Metro Jaya yang telah dapat menangkap para pelaku. Harapan saya semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya,” ucap Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam Keterangan Pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/9).(*)

Jakarta – Nama sejumlah petinggi di Tentara Nasional Indonesia (TNI) santer dikabarkan bakal menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Beberapa nama yang kerap terdengar dimulai Jenderal Andika Perkasa, Laksamana Yudo Margono, hingga Letjen Eko Margiyono.

Diketahui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November nanti. Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Panglima TNI tahun 2017 menggantikan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Dirangkum detikcom, Minggu (5/9/2021), DPR RI kini menunggu surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama calon Panglima TNI. Ketika nama calon Panglima TNI itu masuk ke Senayan, anggota Dewan bakal menggelar uji kelayakan dan kepatutan di Komisi DPR.

Berikut nama-nama yang santer bakal jadi calon Panglima TNI:

1. Jenderal Andika Perkasa

Nama KSAD Jenderal Andika Perkasa menguat di bursa calon Panglima TNI. Seperti diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto akan meninggalkan kursi Panglima TNI lantaran memasuki masa purnabakti.

“Insha Allah….semua akan terjadi dalam waktu dekat Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KSAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI,” kata anggota Komisi I, Effendi Simbolon dalam pesan singkat, Jumat (3/9) lalu.

TNI memiliki tiga kepala staf angkatan yang berpotensi menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Namun Syarief menilai KSAD Jenderal Andika Perkasa yang paling menonjol.

“Dari empat (tiga) kepala staf, memang yang menonjol sekarang itu Pak Andika. Sangat menonjol sekali kinerja dan performanya, kelihatan sekali menonjol. Dan mudah-mudahan yang terbaiklah yang diserahkan Presiden,” ujarnya.

2. Laksamana Yudo Margono

Nama KSAL Laksamana Yudo Margono juga santer bakal menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Masuknya Yudo Margono dalam bursa calon Panglima TNI terkait dengan rotasi matra.

“Proses pergantian panglima, selain melalui mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang, tentu juga akan mendapatkan pertimbangan khusus lainnya, seperti pertimbangan rotasi tiga matra, hierarki senioritas, hingga regenerasi di tubuh organisasi lembaga TNI. Hal ini tentu menjadi pertimbangan khusus,” kata anggota Komisi I, Hillary Brigitta Lasut kepada wartawan, Jumat (18/6) silam.

Bicara rotasi matra, Panglima TNI saat ini, Marsekal Hadi Tjahjanto, berasal dari TNI AU. Panglima TNI sebelum Hadi, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, berasal dari TNI AD. Jika sesuai rotasi matra, Panglima TNI selanjutnya harus berasal dari TNI AL.

3. Letjen Eko Margiyono

Selain dua nama di atas, ada satu sosok jenderal bintang tiga, Letjen Eko Margiyono yang kini menjabat Kasum TNI. Eko Margiyono disebut-sebut cukup mumpuni memimpin TNI.

“Tentunya ini kan hak prerogatif Presiden siapa yang akan diajukan ke Komisi I untuk menjalani fit and proper test. Kita serahkan kepada Presiden, mudah-mudahan yang terbaiklah yang diajukan Bapak Presiden,” kata anggota Komis I, Syarief Hasan di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9) lalu.

TNI memiliki empat kepala staf angkatan yang berpotensi menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Letjen Eko Margiyono menjadi salah satu kepala staf di TNI saat ini.

“Dari empat kepala staf, memang yang menonjol sekarang itu Pak Andika. Sangat menonjol sekali kinerja dan performanya, kelihatan sekali menonjol. Dan mudah-mudahan yang terbaiklah yang diserahkan Presiden,” ujarnya.

PKS Minta Jangan Tutup Peluang Kader Terbaik TNI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. PKS meminta pencalonan Panglima TNI tak menutup peluang anggota-anggota terbaik TNI.

“Yang penting, kalau sudah lewat, ya jangan diterusin. Kenapa? Karena itu menutup ruang kader-kader terbaik TNI di bawahnya. Kan gitu,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).

“Diperpanjang boleh asalkan sudah nggak ada lagi TNI yang berpotensi. Ini kan banyak yang punya potensi,” sambungnya.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan semua anggota di bawah Panglima TNI berpotensi menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. “Ya pokoknya seluruh di bawah Panglima kan punya peluang dan potensi,” ucapnya.

Sementara itu, saat ini nama calon Panglima TNI yang berkembang adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

“Ya pokoknya semua TNI hebatlah,” imbuh Jazuli.

Surabaya (beritajatim.com) – Petugas gabungan dari Satpol PP bersama jajaran Linmas Kota Surabaya melakukan penyegelan terhadap salah satu Rumah Hiburan Umum (RHU) di kawasan Jalan Kalibokor, Sabtu (4/9/2021) malam. Sanksi tegas itu dilakukan karena RHU tersebut nekat beroperasi di tengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum) Satpol PP Kota Surabaya, Saiful Iksan mengatakan, dari kegiatan operasi yustisi yang dilakukan semalam di beberapa lokasi, ditemukan satu RHU yang masih beroperasi.

“Dari beberapa tempat semalam, ada satu RHU di kawasan Kalibokor yang masih beroperasi. Seluruh pengunjung dan karyawan kemudian kita bawa ke mako (Kantor Satpol PP) dan lokasinya kita segel,” kata Gus Ipul sapaan lekatnya, Minggu (5/9/2021).

Gus Ipul menjelaskan, dari hasil operasi tersebut, pihaknya mengamankan 26 orang. Mereka terdiri dari 13 orang pria dan 13 perempuan. “Di antara perempuan itu ada yang dari pemandu lagu dan pengunjung. Kesemuanya kita bawa ke Kantor Satpol PP,” jelasnya.

Menurutnya, tak mudah untuk mengetahui RHU itu masih beroperasi atau tidak. Sebab, karyawan yang berada di luar sempat membohongi petugas jika RHU sedang dilakukan direnovasi. Apalagi kondisi di depannya juga terlihat sepi.

“Ada 3-4 orang tukang (pekerja bangunan), mereka pura-pura jaga di depan. Kelihatan tidak ada operasional, kita dikelabui tukang bahwa di sana lagi renovasi,” ungkapnya.

Namun, hal itu lantas tak membuat petugas langsung percaya begitu saja. Apalagi, ketika petugas tiba, AC atau pendingin ruangan yang berada di luar RHU kondisinya langsung dimatikan. “Kita ketahui ada AC yang masih nyala. Ketika kita datang putaran AC yang di luar kok tiba-tiba mati,” kata Gus Ipul.

Melihat indikasi itu, Gus Ipul bersama jajarannya kemudian memutuskan untuk bertahan cukup lama di luar RHU. Nah, sekitar pukul 22.00 WIB, seorang petugas kemudian mencoba masuk melalui salah satu pintu yang kondisinya sedikit terbuka. Rupanya pintu masuk tersebut sengaja disekat menggunakan mesin cuci.

“Sekitar pukul 22.00 WIB kita masuk. Masuk lewat ruangan itu ada pintu terbuka sedikit, ada hembusan dingin (AC). Sama teman diintip (dilihat) ternyata diganjal (sekat) sama kayak mesin cuci. Sama teman-teman Linmas yang tubuhnya kecil itu akhirnya bisa masuk dan ternyata di dalam banyak orang,” ungkapnya.

Namun ketika seluruh pengunjung beserta karyawan akan dibawa ke kantor Satpol PP, rupanya pihak pengelola atau pemilik RHU tersebut marah. Bahkan, Gus Ipul mengaku juga sempat dibentak-bentak dengan nada keras dan tinggi.

“Pengusahanya marah, dia bentak-bentak menakut-nakuti saya, dia yang minta dibawa tidak perlu yang lain. Dengan nada tinggi dia bentak-bentak. Tapi saya jelaskan dengan persuasif, akhirnya dia manut (menurut) mengikuti,” tuturnya.

Alhasil, baik pengelola, pengunjung maupun karyawan RHU, akhirnya berhasil diamankan ke Kantor Satpol PP Surabaya. Mereka pun kemudian dilakukan pendataan administrasi dan dikenakan sanksi perorangan Rp150 ribu karena melanggar protokol kesehatan. “Di Kantor Satpol PP mereka juga kita lakukan pemeriksaan swab,” ujar Gus Ipul.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bagi yang belum tahu, ternyata, saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan sebagian. Hanya saja, hal ini bisa dilakukan oleh peserta yang telah bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun.  Besaran pencairannya, yaitu 30 persen jika digunakan untuk bantuan uang muka rumah. Sedangkan untuk keperluan lainnya, peserta dapat menarik saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 10 persen.

Lantas, bagaimana cara mencairkan sebagian saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan?  Mengutip laman bpjsketenagakerjaan.go.id, untuk mencairkan dana ini Anda bisa melakukannya dengan langsung datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat

Cara Mencairkan Sebagian Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Melakukan scan QR Code yang tersedia di Kantor Cabang Mengisi data awal, yaitu

• NIK, Nama Lengkap, & Nomor Kepesertaan Sistem akan verifikasi data otomatis terkait kelayakan klaim
• Setelah verifikasi, peserta akan diarahkan untuk melengkapi data sesuai instruksi yang tampil pada portal
• Mengunggah dokumen persyaratan
• Peserta menunjukan notifikasi kepada petugas Kantor Cabang untuk mendapatkan nomor antrian.
• Proses lanjutan akan dilakukan di Kantor Cabang tersebut sampai dengan proses wawancara selesai.
• Manfaat akan dicairkan melalui rekening yang dilampirkan.

(Editor: Barratut Taqiyyah Rafie.)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menghadiri acara Sosialisasi Kebijakan Terbaru Hubungan Industrial secara virtual di Jakarta, Jumat (20/8/2021).(DOK. Humas Kementerian Ketenagakerjaan)

Penulis Muhammad Idris | Editor Muhammad Idris

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 selesai secara keseluruhan pada Oktober 2021. “Pada tahap III, IV, dan V ini mudah-mudahan lancar dan selesai paling cepat September, paling lama Oktober 2021,” kata Ida dilansir dari Antara, Minggu (5/9/2021). Ia menjelaskan bahwa dasar penyaluran BSU adalah Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Covid-19. Syarat penerima BSU 2021 sendiri adalah WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021 dan memiliki upah paling besar Rp3,5 juta. Baca juga: BLT UMKM Sudah Tersalurkan Rp 14,21 Triliun kepada 11,84 Juta Penerima “BSU diberikan kepada pekerja yang memiliki rekening di bank-bank Himbara,” ujar dia. Sebelumnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai salau satu bank mitra pemerintah telah menyalurkan BLT subsidi gaji sebesar Rp 800 miliar.

Bantuan tersebut disalurkan kepada 800.000 pekerja atau buruh dalam dua batch penyaluran, yakni pada 11 Agustus 2021 dan 21 Agustus 2021 Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang memproses penyaluran BSU batch 3, bagi penerima yang dilakukan pembukaan rekening baru sebanyak 324.545. “Atas rekening tabungan baru yang telah terbentuk, selanjutnya oleh Kemenaker akan diverifikasi. Setelah itu Bank Mandiri akan menyalurkan dana BSU kepada penerima BSU yang lolos verifikasi Kemenaker,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut Rohan menyebutkan, pada tahun ini 4 bank BUMN berpartispasi dalam penyaluran BSU yang rencananya akan disalurkan kepada 8,7 juta pekerja atau buruh di seluruh Indonesia, dengan total nilai penyaluran bantuan sebesar Rp 8,7 triliun.

“Sejak awal, Bank Mandiri telah menjalankan fungsi sebagai Agent of Development dan kami siap untuk terus mendorong penyaluran program bantuan kepada masyarakat, termasuk pada masa seperti saat ini,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, terdapat 120.000 calon penerima bantuan subsidi upah yang ternyata juga merupakan penerima bantuan sosial pemerintah lainnya. Hal itu menyebabkan calon penerima bantuan subsidi upah gagal memperoleh bantuan tersebut. Adapun bantuan sosial yang dimaksud meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Kita sudah menyelesaikan pemadanan dan pengecekkan kelengkapan data dan kita temukan 120.000-an data yang sama (dengan penerima bansos pemerintah lainnya),” katanya kepada Kompas.com. Lebih lanjut kata Anwar, sebelum dilakukan penyaluran bantuan subsidi gaji ke rekening pekerja melalui bank anggota himbara, data yang dikumpulkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tersebut akan dilakukan pemadanan terlebih dahulu. Setelah itu, baru diserahkan ke Kantor Penyelenggaraan Perbendaharaan Negara (KPPN).

By Yasin Mohammad/ September 5, 2021

CLICKSAJA.CO

Kabinet Indonesia Maju dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai oleh politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisjam sangat tidak tepat. Karena Indonesia kini dirasakan banyak mengalamai kemunduran.

Kemunduran itu bisa diliat kata Ridwan, dari banyaknya persoalan yang belum bisa tertangani dengan baik. Misalnya, dari sisi ekonomi, penegakan hukum, dan kebebasan demokrasi yang juga banyak dinilai oleh masyarakat mengalamai kemunduran.

“Jadi sekarang menurut saya Kabinet Indonesia Maju belum lah. Masih Kabinet Indonesia Menuju Maju. Kabinet Indonesia Maju diharapkan pada 2045, tepat Indonesia masuk 100 tahun kemerdekaan, baru maju beneran. Kalau sekarang masih Menuju Maju, belum maju,” ujar Ridwan saat ditemuai di Malang, Minggu (5/9/2021).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

“Nanti Insya Allah yang kosong-kosong kami lakukan asesmen dulu. Jadi kalau bisa di akhir September 2021 atau di minggu ketiga September itu kami sudah bisa mengisi (PD) yang kosong-kosong”

Surabaya (ANTARA) – Banyak jabatan kepala perangkat daerah (PD) yang sejak lama kosong di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, akan terisi akhir September 2021.

“Nanti Insya Allah yang kosong-kosong kami lakukan asesmen dulu. Jadi kalau bisa di akhir September 2021 atau di minggu ketiga September itu kami sudah bisa mengisi (PD) yang kosong-kosong,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Minggu.

Diketahui ada sekitar sembilan jabatan kepala PD, dua camat dan 30 lurah di Pemkot Surabaya yang  mengalami kekosongan.  Sembilan jabatan kepala OPD Pemkot Surabaya di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Dinas Pengendalian Penduduk.

Selain itu, Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Sekretariat DPRD Surabaya,  Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Dirut RSUD Soewandhie.  Sedangkan dua camat yang kosong yakni Gubeng dan Mulyorejo.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan asesmen kepada aparatur sipil negara (ASN) dengan melibatkan lembaga independen untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan di Perangkat Daerah (PD) pada Senin (6/9).

Menurut dia, asesmen dilakukan untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya mulai dari Eselon IV, III dan II. Hasil asesmen itu yang kemudian menjadi rujukan untuk mengisi kekosongan jabatan beberapa PD di lingkungan pemkot.

“Dari asesmen itu, akan muncul siapa yang disarankan siapa yang tidak sarankan. Kalau yang (jabatan) kosong juga asesmen ini kami lakukan dari staf,” kata Wali Kota Eri.

Eri menjelaskan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemimpin tersebut di antaranya adalah pintar, mempunyai integritas, moralnya bagus, memiliki jiwa leadership yang hebat, solutif dan mempunyai kecepatan dalam menyelesaikan masalah atau punya komitmen.

Selain itu, Eri menyebut, bahwa seorang pemimpin itu juga harus humble atau rendah hati. Artinya, pemimpin tak hanya sekadar pintar tapi juga rendah hati. Jika tidak humble, otomatis orang itu tidak dekat dengan masyarakatnya dan tentu tidak cocok jadi pemimpin.

“Terakhir, dia (pemimpin) harus punya loyalitas kepada pemkot. Aturannya dijalankan dan sebagainya. Enam (kriteria) ini, Insya Allah kita lakukan asesmennya,” ujarnya.

Beberapa kali, Eri juga menyampaikan, bahwa pejabat itu harus the right man on the right place. Artinya, orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat. Di samping pemimpin itu juga dipilih karena bekerja berdasarkan dengan hati.

“Jadi saya selalu sampaikan pejabat itu harus the right man on the right place. Kedua, pejabat bekerja harus sesuai dengan hatinya,” katanya.

Ia mencontohkan, terkadang ada pejabat yang pintar tapi sebenarnya tidak cocok ditempatkan di dinas X dan lebih tepat memimpin di dinas Y. Oleh sebab itu, asesmen dilakukan untuk menentukan apakah pejabat tersebut sesuai dengan PD yang dipimpinnya.

“Kadang-kadang pintar tapi tidak cocok di dinas X (misalnya). Oh cocoknya di dinas Y. Nah, dari hasil asesmen itu akan muncul nanti,” katanya.

Bagi Eri, seorang pejabat itu dipilih bukan karena dekat dengan wali kota atau wakil wali kotanya. Tapi, yang menjadikan dia pejabat adalah karena kedekatannya dengan masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi untuk kepentingan umat.

“Jadi pejabat itu bukan karena dekat dengan saya. Tapi yang bisa menjadikan dirinya dekat dengan masyarakat, yang mampu menggerakan ekonominya untuk kepentingan umat, itu yang akan jadi pemimpin. Dari mana netralnya? Ya dari asesmen tadi kelihatan,” ujarnya. (*)

Ketua KPK Firli Bahuri (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta –

Peran Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terungkap dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patuju atau Robin terkait aliran uang Rp 3 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang menangani kasus ini pun menjelaskan perihal prosedur tetap (protap) pengumuman tersangka dalam suatu perkara.

Ketua KPK Firli Bahuri menerangkan penetapan tersangka sejatinya tidak ditentukan oleh KPK, melainkan ditentukan berdasarkan perbuatan seseorang itu serta bukti permulaan yang diduga kuat masuk tindak pidana.

“Seseorang menjadi tersangka bukan karena ditetapkan oleh KPK, tidak ada penetapan tersangka. Mohon untuk dipahami bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,” kata Firli kepada wartawan, Minggu (5/9/2021).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA– Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan keluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 57 Tahun 2021 tentang tarif Air Pam Jaya yang diturunkan dari Rp25.000/m3 turun hingga Rp1.050/m3. Subsidi air bersih bentuk mewujudkan keadilan sosial.

Hal itu diungkapkan Anies melalui akun instagramnya @aniesbaswedan, Jumat (3/9/2021). Menurutnya, Air adalah hak asasi manusia, sebagaimana tujuan negara ini dibentuk, harus ditempatkan sebagai syarat terwujudnya keadilan sosial.

“Insya Allah, melalui subsidi air bersih kita bisa hadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta,” Seperti dikutip.

Mulai Agustus 2021 lalu, tarif air PAM Jaya untuk penggunaan minimum di Kepulauan Seribu sama dengan kota administrasi Jakarta lainnya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021.

Sebelumnya, tarif di Kepulauan Seribu mulai dari Rp 25.000/m3 untuk tarif sosial sampai dengan Rp 29.000/m3 untuk kelompok tarif tertinggi. Sekarang, tarif sosial dimulai Rp 1.050/m3 untuk kelompok tarif sosial dan Rp 12.550/m3 untuk kelompok tarif tertinggi.

“Perubajan tarif berlaku untuk kubikasi 0-3 m3,” jelas infografik tarif setara, kualitas hidup merata yang diunggah Anies itu. (aky)