Exemple

 Pelaksanaan PPKM Darurat menurut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN) Indonesia sangat penting.

Hal ini sebagai wujud nyata pemerintah hadir dan memberikan arahan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat agar Pandemi Covid-19 tidak menyebar luas.

Kenaikan jumlah pasien menunjukkan betapa masyarakat sangat terancam dengan covid-19.

“Pemerintah harus menindak tegas bagi oknum ASN yang dengan sengaja melanggar ketentuan PPKM Darurat, agar dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh masyarakat,” kata ketua umum DPP LPKAN Indonesia R. Mohammad Ali melalui keterangan tertulisnya yang diterima RMOLSumut, Rabu (7/7).

Menurutnya, aparat Penegak Hukum harus bertindak tegas khususnya bagi penyelenggara pemerintahan yang dengan sengaja memanfaat kondisi kedaruratan Covid-19 dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya yang tidak sesuai dengan nomenklatur keuangan negara dan peraturan yang berlaku, agar bangsa dan negara tidak dirugikan.

“Perlu adanya sinergi dan koordinasi yang jelas dan tegas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar tidak muncul masalah klasik terkait warga masyarakat yang tidak tertangani karena dampak covid-19, baik yang memerlukan perawatan medis, maupun yang memerlukan pemulangan bilamana perlu karena ini sifatnya darurat maka semua daerah harus mau menerima jenazah covid-19 tanpa harus melihat Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga jenazah sampai dengan pemakaman, tidak terjadi lempar tanggungjawab antar pemerintahan, karena adanya ego sektoral,” jelasnya.

Mohammad Ali mengatakan perlu adanya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan secara masif, dan evaluasi konstruktif dari pemerintah terkait pelaksanaan PPKM Darurat, agar warga masyarakat semakin mengerti dan semakin memahami secara utuh maksud dan tujuan PPKM Darurat, dan demi menghindari munculnya trauma baik secara fisik maupun psychogis yang dapat mempengaruhi imun warga masyarakat disaat Pandemi Covid-19 masih menyebar dan belum terkendali dengan baik.

“Perlu adanya pengendalian dan pengawasan secara ketat terkait harga kebutuhan bahan pokok (sembako) dan pengendalian harga obat-obatan (vitamin/suplement untuk imunitas tubuh) oleh pemerintah dan harus ditindak dengan tegas para pelaku yang menaikkan harga diatas harga standart pemerintah,” katanya.

Dijelaskannya juga harus ada kajian strategis secara ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang selaras dengan ketentuan pelaksanaan PPKM Darurat berkolaborasi dengan kearifan lokal dan harus adanya Dapur Gizi Darurat Covid-19 di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan / Desa agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan asupan gizi dan kebutuhan vitamin untuk menambah kekebalan imun tubuh.

DPP LPKAN Indonesia juga meminta perlu adanya klarifikasi, verifikasi, dan validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial/Dana Bantuan Langsung Tunai / Dana Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD, dan perlu adanya pengawasan secara ketat dalam penyalurannya, agar bantuan tersebut sesuai dengan data penerima dan tepat sasaran, dan tidak terjadi malladministrasi yang berdampak pada manipulasi data dan penyalahgunaan anggaran.

“Perlu adanya jaringan mitra stategis yang solutif antara institusi pemerintahan dengan Ormas, OKP, NGO dan seluruh komponen bangsa agar dampak Pandemi Covid-19 dapat ditekan sebarannya, dan sektor-sektor yang lainnya (seperti sektor Ekonomi, Pendidikan, Pariwisata, Industri dll.) dapat berjalan dengan baik, karena tetap menggunakan Protokol Kesehatan yang ketat,” pungkasnya. 

Read More →
Exemple

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, mengevaluasi pelaksanaan program 1 Juta vaksin per hari pada bulan Juli oleh pemerintah.

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali meminta, pelaksanaan vaksinasi dari program tersebut tidak terfokus di satu titik.

Dia juga menegaskan, pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, Jawa-Bali, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Mohammad Ali mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah, kepolisian dan seluruh elemen masyarakat terkait pemberlakuan PPKM Darurat, yang berlangsung kurang lebih dua pekan mendatang.

Karena itu, lanjut Mohammad Ali, LPKAN Indonesia siap mengawal program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah lonjakan kasus Covid-19, di antaranya pemberian dana stimulus program PEN seiring adanya penerapan PPKM Darurat.

“Kami siap memberikan masukan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas bagi penyelenggara negara yang sengaja memanfaatkan anggaran kedaruratan Covid-19 ini yang tidak sesuai nomenklatur keuangan negara dan peraturan yang berlaku,” tegas Ali kepada wartawan

LPKAN Indonesia juga meminta pemerintah melalui lembaga penegak hukum untuk memperketat pengawasan bantuan anggaran penanggulangan ekonomi akibat pandemi.

Dengan demikian, kata Muhamad Ali, bantuan tersebut tepat sasaran, sehingga masyarakat penerima manfaat tidak dirugikan oleh oknum “berdasi” yang sengaja memanfaatkan situasi pandemi ini.

Pihaknya juga mendorong penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan penyelewengan dana Bansos. Baik itu melalui program bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT).

Hal tersebut dikatakan Mohammad Ali, menyusul adanya dugaan penyalahgunaan dana Bansos tersebut.

Dugaan penyimpangan itu ditemukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini  di Malang, Jawa Timur dan sempat viral baru-baru ini.

Menurut Mohammad Ali, tidak menutup kemungkinan penyelewengan-penyelewengan dana tersebut bisa saja terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia.

“DPP LPKAN Indonesia berharap agar pihak Kepolisian bertindak tegas dengan kejadian tersebut, agar masyarakat yang terdampak dari virus Corona dapat merasakan bantuan dari pemerintah, dan meringankan beban hidupnya,” imbuh Mohammad Ali.

Pihaknya juga berharap agar virus varian baru Corona tersebut segera bisa diantisipasi pemerintah oleh sehingga pemulihan ekonomi masyarakat segera kembali berjalan lancar.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hasiolan Eko P Gultom

 

Read More →
Exemple

Suara.com – Dapur Umum Kementerian Sosial (Kemensos) di Surabaya, Jawa Timur, sudah mulai mendistribusikan 5.000 paket makanan hari ini, Senin (5/7/20210). Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengecek kesiapan tim serta memastikan aktivitas di dapur umum tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Ayo rek, ojo (jangan) ngumpul (berkerumun) kalau bekerja. Jaga jarak,” katanya, kepada relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang bertugas

Bantuan akan diberikan sebanyak 2.000 paket untuk Kota Surabaya, 1.500 untuk Kabupaten Gresik, dan 1.500 paket untuk Kabupaten Sidoarjo. Dapur umum yang berlokasi di halaman Convention Hall, Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya ini mulai memasak makanan dan telur rebus yang akan dikirimkan kepada para tenaga kesehatan (nakes) maupun pasien di Rumah Sakit di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Setiap petugas yang terlibat juga telah dilakukan Tes Rapid Antigen sebelum memulai aktivitas di dapur umum. Terkait distribusi, sejak Senin pagi Mensos juga memastikan kendaraan pengangkut telah siap sehingga makanan akan dapat segera diantar ke tujuan.

“Ada (bantuan) tenda kecil untuk di perbantukan di Sidoarjo dan Gresik. Kalau memang truknya masih di perjalanan dari Lamongan, enaknya langsung kirim ke sana saja ya. Kan lebih dekat,” kata Risma.

Selain bantuan paket makanan, Kemensos juga memberikan sejumlah bantuan perlengkapan lainnya untuk Kota Surabaya terdiri dari 2.500 masker N95, 60.000 masker medis, 2.500 Alat Pelindung Diri (APD), 10 paket tenda serbaguna, dan 300 unit velbed (kasur lipat).

Sementara untuk Kabupaten Gresik dan Sidoarjo masing-masing 15 karton masker medis, 175 paket APD, 10 tenda serbaguna, dan velbed (65 unit untuk Kabupaten Gresik dan 50 unit untuk Kabupaten Sidoarjo).

Sebagai langkah cepat layanan tanggap darurat pandemi Covid-19, Risma telah menginstruksikan Kemensis untuk mendirikan dapur umum yang menyediakan makanan bagi para Nakes dan para pasien isolasi. Hingga saat ini, lima dapur umum telah dioperasikan, yaitu di kantor pusat Kementeriaan Sosial di Salemba, Jakarta (21 sampai 28 Juni 2021); di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata, Jakarta Selatan (mulai tanggal 29 Juni); di Balai “Wyata Guna” Bandung (mulai tanggal 3 Juli); di Balai Besar Soeharso Solo (mulai 4 Juli) dan di halaman Convention Hall, Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Surabaya (mulai 4 Juli).

Read More →
Exemple

“Varian baru COVID-19 sangat cepat sekali menyebarnya sehingga perlu kebersamaan”

Surabaya (ANTARA) – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan sosialisasi terkait ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kepada ketua Rukun Warga (RW) yang wilayahnya masuk zona merah.

“Varian baru COVID-19 sangat cepat sekali menyebarnya sehingga perlu kebersamaan,” kata Wawali Armuji saat memimpin rapat koordinasi secara daring bersama Ketua-Ketua RW yang wilayahnya masuk dalam zona Merah di Surabaya, Selasa.

Selain mensosialisasikan ketentuan PPKM Darurat sesuai Surat Edaran Wali Kota Surabaya, Armuji juga menjelaskan penanganan pertama pasien konfirmasi Positif COVID-19 hingga peran kampung Tangguh untuk menekan laju infeksi di wilayah perkampungan.

“Peran Kampung Tangguh menjadi pilar utama pemkot untuk mengendalikan dan mengatasi Pandemi COVID-19,” katanya.

Beberapa Perangkat Daerah di Pemkot Surabaya juga memaparkan progress report kepada para Ketua-Ketua RW, seperti halnya Dinas Sosial yang melakukan pemulasaraan jenazah bagi pasien COVID-19 hingga penyediaan ambulans.

“Memang permintaan sangat tinggi sehingga daftar tunggunya juga lama, termasuk Call Center 112 . Prinsipnya kami akan melayani secara seoptimal dan sekuat tenaga bagi warga Surabaya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wawali Armuji juga disambati beberapa warga di antaranya RW 9 Kapasari Pedukuhan Kecamatan Genteng dimana permintaan Surat Kematian melalui TGC yang dinilai harus menunggu lama.

Selain itu juga ada ketua RW dari Kelurahan Wonorejo yang menyampaikan pengajuan vaksinasi secara daring di Dinas Kesehatan tapi sampai saat ini belum ada respons.

“Masukan ini menjadi perhatian kami dan akan ditindaklanjuti. Saya juga akan meminta Dinas Kesehatan supaya meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik dalam penanganan COVID-19,” katanya.

Ia juga memotivasi para Ketua RW yang ada di zona merah untuk tetap semangat. Menurutnya, kesulitan-kesulitan di masa pandemi ini tidak ditanggung mereka sendirian, melainkan dipikul bersama Pemerintah Kota Surabaya.

“Komitmen kami untuk menjaga warga Surabaya sehat dan selamat melalui pandemi COVID-19,” katanya. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Read More →
Exemple

“Kami sudah bagi 130 ribu itu ke puskesmas. Sudah dibagi lokasinya dan jam pelaksanaannya agar merata di semua puskesmas”

Surabaya (ANTARA) – Pendaftar vaksinasi untuk masyarakat berusia 18 tahun ke atas di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang telah mendaftar melalui tautan http://bit.ly/pendaftaranvaksin18tahun per Selasa ini mencapai 180 ribu orang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachamanita di Surabaya, Selasa, mengatakan dari 180 ribu orang tersebut, 130 ribu pendaftar sudah ditentukan jadwal pelaksanaan vaksinasinya oleh Dinkes.

“Kami sudah bagi 130 ribu itu ke puskesmas. Sudah dibagi lokasinya dan jam pelaksanaannya agar merata di semua puskesmas,” kata Feny sapaan akrab Febria Rachmanita.

Ia menjelaskan, sebenarnya saat mengisi formulir daring itu, warga telah menentukan lokasi mana saja yang digunakan untuk pelaksanaan vaksin.

Namun begitu, Feny memastikan ada beberapa titik lokasi yang harus di bagi ke puskesmas lain untuk mencegah penumpukan satu titik lokasi. Makanya, ia menata kembali fasilitas kesehatan (faskes) mana saja yang dinilai terlalu banyak calon pasien.

“Jadi kami pilihkan puskesmas yang tidak jauh dari lokasi yang ditentukan calon pasien saat mengisi formulir. Tetap satu wilayah kecamatan itu jaraknya pun tidak terlalu jauh dengan lokasi yang mereka pilih,” ujarnya.

Selain itu, Feny menyatakan untuk membantu menyebarluaskan informasi kepada seluruh calon peserta vaksin pihaknya juga menggandeng Halodoc untuk percepatan SMS blast. Bahkan, Feny menyebut, sebagian besar masyarakat yang melakukan pendaftaran, tidak melakukan registrasi ulang.

Padahal setelah mengisi formulir calon peserta akan menerima jawaban dan diminta melakukan registrasi ulang melalui SMS. Untuk itu, kata dia, apabila tidak melakukan registrasi ulang maka, dianggap tidak jadi mendaftar.

“Karena tidak ada konfirmasi ulang ketersediaan calon penerima vaksin. Jadi kami imbau kepada seluruh calon peserta, yang sudah daftar mohon dicek SMS-nya. Kami kirim sms itu untuk memastikan ketersediaan pasien pada hari, lokasi dan jam yang kami ditentukan,” ujarnya.

Selain itu, Kadinkes Kota Surabaya ini pun menambahkan berdasarkan data per 5 Juli, jumlah kumulatif cakupan vaksinasi sudah mencapai 1.612.629 juta jiwa. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh warga Surabaya untuk segera mendaftarkan diri secara daring.

“Dan mohon untuk yang sudah daftar jangan lupa registrasi ulang,” katanya.

Bahkan, bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat Surabaya berusia 18 tahun ke atas, Pemkot Surabaya pun juga gencar melayani vaksin bagi masyarakat yang tinggal di kawasan zona merah dan kuning tingkat RT/RW.

“Nanti para ketua RT/RW lah yang akan mendata warganya divaksinasi. Karena prinsip kita adalah percepatan pelaksanaan yang menyasar di berbagai kalangan. Apalagi yang zona merah dan kuning itu juga kami prioritaskan,” katanya. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Read More →
Exemple

Surabaya (ANTARA) – Petugas gabungan mengamankan 145 orang pelanggar protokol kesehatan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/7) malam hingga Selasa dini hari.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan bahwa petugas gabungan dari Pemkot Surabaya bersama TNI dan Polri juga menertibkan warung makan, warung kopi, dan toko yang masih beroperasi melebihi pukul 20.00 WIB.

“Dalam operasi tersebut, ditemukan beberapa warung yang masih buka. Pada saat itu juga langsung kami minta tutup,” katanya.

Sementara itu, para pengunjungnya yang langgar protokol kesehatan dan aturan jam malam saat PPKM darurat langsung dimintai KTP, didata, kemudian dibawa ke Liponsos Keputih.

Mereka yang langgar protokol kesehatan dikenai sanksi berupa tour on duty atau menyaksikan pemakaman jenazah yang meninggal karena COVID-19 pada pukul 24.00 WIB, kemudian para pelanggar itu juga memberikan pelayanan sosial kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Liponsos keesokan harinya.

“Kami tempatkan di Liponsos selama semalam, sekitar pukul 24.00 WIB. Kami ajak ke tempat pemulasaraan jenazah. Setelah itu, kami arahkan untuk melihat pemakaman dan makam warga Surabaya yang meninggal karena COVID-19,” kata Eddy.

Tepat pukul 24.00 WIB, bus yang membawa pelanggar protokol kesehatan pada saat PPKM darurat tiba di makam Keputih. Di sana mereka ditunjukkan tempat pemulasaraan jenazah dan menyaksikan langsung pemakaman jenazah yang meninggal karena COVID-19.

Tidak hanya itu, mereka pun melihat secara langsung perjuangan petugas dan tenaga kesehatan yang masih memakamkan jenazah yang meninggal karena COVID-19 hingga 24 jam.

Kasatpol PP Eddy menjelaskan bahwa hal itu untuk memberikan pelajaran agar warga percaya bahwa COVID-19 itu ada dan sedang melanda Kota Surabaya maupun dunia.

Tidak hanya itu, kata dia, sanksi ini diberikan agar menimbulkan empati sehingga mereka dan warga Surabaya sadar bahwa menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, tidak berkerumun, dan tidak melanggar aturan jam malam selama PPKM darurat merupakan salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Kami berharap dengan ini mereka dan warga Surabaya lainnya sadar bahwa sangat penting untung menerapkan protokol kesehatan dan tidak melanggar aturan jam malam selama PPKM darurat,” ujarnya.

Setelah dari makam Keputih, para pelanggar protokol kesehatan ini akan menginap di Liponsos Keputih, kemudian pagi hari memberikan pelayanan sosial kepada ODGJ.

Pada pukul 08.00 WIB mereka di tes usap. Bagi yang hasilnya positif akan diisolasi dan yang hasilnya negatif dipulangkan ke keluarga masing-masing.

Ia pun menegaskan bahwa bagi para pelanggar yang sudah menandatangani surat pernyataan, jika mereka kembali melakukan pelanggaran kedepannya akan mendapatkan sanksi yang lebih berat.

“Sanksi berikutnya adalah kerja sosial di Liponsos selama 5 hari dan membantu pembuatan peti jenazah. Jadi, mereka tahu bahwa Pemkot Surabaya bekerja secara maksimal untuk menangani korban COVID-19,” katanya.

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Read More →
Exemple

Read More →
Exemple

“Mudah-mudahan target kami sehari 50 ribu orang yang divaksin dapat tercapai”

Surabaya (ANTARA) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis target sehari 50 ribu orang yang divaksin COVID-19 tercapai dalam vaksinasi massal yang digelar di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Kota Surabaya, Jatim, Selasa.

Eri Cahyadi mengatakan hingga kini relawan yang tergabung dalam “Surabaya Memanggil” itu sudah mencapai 2.000 orang yang terdiri dari perwakilan anak muda, relawan, pengusaha hingga relawan medis.

“Mudah-mudahan target kami sehari 50 ribu orang yang divaksin dapat tercapai,” katanya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini terus mengajak warga Surabaya untuk mengambil bagian menjadi relawan dengan tujuan membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 mulai dari sosialisasi protokol kesehatan (prokes) hingga percepatan vaksinasi.

Selain itu, Wali Kota Eri juga mengajak seluruh perusahaan sebisa mungkin melakukan kerja di rumah atau work from home (WFH) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Bagi dia, dengan adanya PPKM Darurat ini, diharapkan dapat menekan penyebaran virus corona sehingga angka kenaikan kasus menurun.

“Lalu Surabaya lebih landai, masyarakat sehat dan pergerakan ekonomi pelan-pelan berjalan membaik. Itu yang kami harapkan,” ujarnya.

Ia berharap dari semua yang dilakukannya bersama seluruh elemen masyarakat menjadi bentuk ikhtiar mengatasi wabah COVID-19. Terakhir, ia meminta warga Surabaya menyempatkan diri memanjatkan doa agar pandemi COVID-19 berakhir.

Koordinator Relawan Surabaya Memanggil Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, para relawan ini tugasnya terbagi menjadi tiga bidang sesuai kategori yang dipilih saat mendaftar, yakni, sosialisasi protokol kesehatan (prokes), pembinaan kampung wani dan kedaruratan.

Menurut dia, relawan yang paling banyak memilih bidang prokes dan pembinaan kampung wani. Sementara untuk bidang kedaruratan, memang dipilih dari para relawan yang memiliki latar belakang tersebut.

“Untuk bidang kedaruratan memiliki latar belakang medis yang nanti dilatih secara khusus oleh tenaga medis,” katanya.

Seno mengatakan para relawan diberikan pelatihan secara berkala. Pelatihan pertama digelar di Pemkot Surabaya pada Senin (5/7) diikuti 40 relawan. Ada beberapa materi pembekalan yang diberikan kepada para relawan ini, seperti, materi dasar bagaimana pemakaian baju hazmat yang sesuai, cara memandikan jenazah COVID-19 hingga menyetir ambulans di jalan raya. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

 

Read More →
Exemple

“Kapasitas kemampuannya sebenarnya bisa sampai 500 bed. Tapi pengiriman bed sementara 300 dulu”

Surabaya (ANTARA) – Sebanyak 300 bed atau tempat tidur bantuan dari Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 mulai dipasang untuk tahap awal di Rumah Sakit (RS) Lapangan Tembak, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Kota Surabaya Lilik Arijanto di Surabaya, Selasa, mengatakan, saat ini sudah ada pengiriman bed bersamaaan dengan peralatan-peralatan kesehatan.

“Kapasitas kemampuannya sebenarnya bisa sampai 500 bed. Tapi pengiriman bed sementara 300 dulu,” kata Lilik.

Ia menjelaskan, rencananya di lantai II gedung Lapangan Tembak akan digunakan sebagai ruang isolasi bagi pasien OTG. Sedangkan di lantai dasar, bakal digunakan untuk penanganan-penanganan yang membutuhkan tenaga kesehatan (nakes).

“Kalau untuk penanganan-penanganan yang dengan khusus tenaga kesehatan tidak di lantai atas, tapi di lantai bawah. Kalau lantai atas kapasitasnya 100, sedangkan lantai bawah bisa 200 lebih, semua pakai bed,” ujarnya.

Tak hanya bangunan fisik yang mencapai 90 persen, Lilik menyebut, untuk fasilitas kebutuhan seperti kamar mandi dan air pun telah tersedia. Bahkan, pihaknya juga menambahkan fasilitas lain seperti tempat untuk cuci baju dan pengering pakaian.

“Sanitasi sudah disiapkan. Kebetulan memang pembuatan lapangan tembak ini kamar mandi sudah semua. Makanya kita tambahkan untuk tempat cuci baju sama pengering untuk baju pasien. Airnya PDAM sudah disambung kemarin,” kata Lilik.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah melakukan pemasangan wallpaper atau vynil di setiap ruangan yang bakal dimanfaatkan untuk ruang perawatan pasien. Harapannya, warga yang menjalani perawatan atau isolasi di RS Lapangan Tembak merasa nyaman.

“Saat ini vinyl kita pasang karena memang kalau standarnya sebuah bangsal (rumah sakit) bawahnya memang harus bebas dari debu,” katanya.

Namun karena lokasinya berada di tepi pantai dan sekitarnya masih tambak, sehingga Pemkot Surabaya juga melengkapi ruangan dengan kelambu. Lilik berharap, pemasangan kelambu ini dapat membuat pasien merasa lebih nyaman tidak terganggu dengan nyamuk atau serangga-serangga kecil.

“Kelambu untuk penanganan pencegahan binatang nyamuk dan serangga dari luar, agar pasien tidak terganggu. Karena posisinya juga di daerah tepi pantai dan sekitarnya masih tambak,” katanya. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Read More →
Exemple

“Jika ada teman kerja yang terpapar, maka wajib dilacak untuk mengetahui siapa saja kontak erat pasien”

Surabaya (ANTARA) – Perkantoran di Kota Surabaya, Jawa Timur, diwajibkan memiliki anggota tim tracing atau pelacak yang bertugas mencari kontak erat apabila ada salah seorang pegawai terkonfirmasi positif COVID-19.

“Jika ada teman kerja yang terpapar, maka wajib dilacak untuk mengetahui siapa saja kontak erat pasien,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa.

Setelah ditemukan kontak erat, lanjut Eri, maka petugas tracing perkantoran wajib melaporkan melalui aplikasi dan menghubungi kelurahan maupun puskesmas setempat.  Setelah itu, petugas medis melakukan tes usap kepada mereka yang kontak erat.

Untuk itu, Eri minta setiap kantor diberikan satu tim tracing dari pegawainya.  “Semua itu kami tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kami butuh bantuan semuanya,” ujarnya.

Bahkan, orang nomor satu di lingkup Pemkot Surabaya itu pun sudah menyiapkan aplikasi khusus bernama Dashboard Tracing Mandiri dengan tujuan menginput hasil tracing pasien dengan cara mengakses melalui laman lawancovid-19.surabaya.go.id.

“Di situ semua panduannya lengkap. Apabila ditemukan perkantoran yang tidak melakukan tracing, maka diharapkan dapat menghubungi Nomor 0821-4069-6256,” ujarnya.

Untuk memasifkan pelaksanaan tracing di wilayah perkantoran, Pemerintah Kota Surabaya telah menggelar kegiatan pelatihan tracing di lingkungan perkantoran yang diikuti oleh sekitar 900 kantor di Surabaya pada Senin (5/7).

Tidak hanya itu, Eri mengajak untuk seluruh pelaku usaha sama-sama bergandengan tangan menyelesaikan wabah dunia itu. Ia meyakini ketika pandemi COVID-19 dilewati dengan gotong-royong maka Kota Pahlawan akan segera pulih seperti sedia kala.

“Ini pilihan yang sulit, tapi ini harus saya lakukan karena nyawa warga Surabaya jauh lebih penting. Ikhtiar bersama untuk menyelamatkan orang yang kita cintai,” katanya. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Read More →
WhatsApp