Jakarta,LpkanNews.com – Saat ini Pemerintah Indonesia telah gagal dalam mempertahankan ” Kedaulatan Pangan”,salah satu sebab adalah adanya kerusakan tanah yang terjadi pada area yang luas dan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak bijak mengancam ketahanan pangan nasional, ujar wibisono ketua Pendiri Garda PAS (Gerakan Nasional Penyelamat Bangsa) menyatakan ke media di jakarta (28/3/2019).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Senior Expatriate Tech-Cooperation Aspac FAO, Ratno Soetjiptadie. Dia memperkirakan, sekitar 69% tanah pertanian di Indonesia dikategorikan sudah rusak parah lantaran penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan.

Menurutnya, ketahanan pangan (food security) selama 2015-2050 Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Banjir, kekeringan, dan serangan hama, selalu dijadikan kambing hitam gagal pangan.

Wibi menambahkan selama ini pemerintah pusat belum punya perencanaan yang matang Misalnya butuhnya 2 juta ton, mestinya produksi 2,5 juta ton sehingga ada stok 0,5 juta ton. Kita belum sampai ke sana, ujarnya.

Disamping itu, rendahnya sentuhan teknologi oleh petani lantaran minimnya ilmu pengetahuan, Petani tidak dapat mengukur PH tanah atau obat-obatan apa saja yang tidak boleh digunakan. Petani juga tidak bisa memilih benih unggul,kata wibi

Salah satu kendala petani adalah biaya produksi beras di Indonesia cukup tinggi dan salah satu kontribusinya dari pembelian pupuk, biaya produksi beras Indonesia sebesar Rp 5.900 per kilogram (kg), Vietnam Rp2.300 per kg, Australia Rp1.800 per kg, dan Amerika Serikat Rp900 per kg.

Ditakutkan, jika tidak ada terobosan dalam hal teknologi, Indonesia akan tetap jadi pengimpor beras abadi, Sementara sekitar 40 juta petani padi di Indonesia itu menghidupi penduduk 246 juta jiwa.

Untuk itu, perlu ada program perbaikan tanah secepatnya atau soil amendment programme (program pembugaran tanah) dengan memperbaiki sifat biologi tanah,

Selama ini kita hanya memperhatikan sifat fisika dan kimia sementara aspek biologi tidak pernah dipikirkan. Nenek moyang kita zaman dulu tidak ada pupuk, tapi bisa menanam dan panen. Pada saat intensif menggunakan pupuk, produksi malah turun atau terjadi gagal panen,tuturnya

Solusi untuk itu, Pertama, adalah menerapkan “Redefinisi” pupuk dalam pengelolaan tanah dalam menanam semua jenis tanaman pangan, yaitu pupuk hayati, pupuk organik/ dan kompos, pupuk (80%) kimia terbatas (20%),
Kedua adalah, Penguatan “ Community Development” dan ketiga adalah membangun Platform Ketahanan Pangan.

“Inilah yang harus dilakukan pemerintah agar kedaulatan pangan bisa tercapai,” tegas Wibi

Garda PAS ingin mengembalikan jati diri bangsa kembali menjadi bangsa AGRARIS dengan membangun peningkatan ketahanan pangan nasional dengan menjaga aspek-aspek strategis peningkatan ketahanan pangan,dengan cara membangun Flatform Food Security” dan membangun system pertanian modern yang ramah lingkungan dengan pemanfaatan Biofertilizer.

Wibi sudah melaporkan keadaan ini kepada capres 02 Prabowo Subianto,dan prabowo mengapresiasi Garda PAS untuk menjadi pendobrak gerakan nasional penyelamat bangsa dibidang ketahanan pangan yang berdaulat, tangguh dan mandiri,pungkas Wibisono.

Jakarta,LpkanNews.com – Dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait Korupsi pupuk bersubsidi, Ketua Pendiri Garda PAS (Gerakan Nasional Penyelanat Bangsa) Wibisono,SH,MH mengaku prihatin,dan menyayangkan masih ada Korupsi pupuk yang berdampak buruk terhadap kepentingan publik, sehingga masyarakat terganggu dalam pendistribusian pupuk khususnya sangat merugikan Petani, ujar Wibisono menyatakan ke media di jakarta (28/3/2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyayangkan korupsi kembali terjadi dalam distribusi pupuk. Hal ini terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

KPK menilai, kepentingan publik yang lebih besar besar bisa terganggu akibat transaksi korupsi dalam distribusi pupuk.

“Kami sangat menyayangkan kalau dilihat dari objeknya ini terkait dengan distribusi pupuk. Jadi jika ada transaksi di sana, tentu saja kepentingannya lebih besar untuk distribusi pupuk ini, kemudian terganggu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019) dini hari.

Selain itu Pada 2017, KPK mengungkap kasus pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Tahun 2010-2011 dan 2012-2013.

Febri mengatakan, kronologi OTT ini berawal dari informasi masyarakat akan terjadi penyerahan sejumlah uang melalui perantara. Tim kemudian bergerak memastikan informasi tersebut. Dari OTT ini, dibawa 7 orang. Ferbi mengkonfirmasi tidak ada anggota DPR RI yang tertangkap, sebagaimana kabar beredar di kalangan jurnalis.

“Tentu saja pihak-pihak yang diamankan ini, adalah mereka yang terkait dengan produksi dan distribusi pupuk tersebut,” kata Febri.

Ia juga belum bisa menjelaskan lebih lanjut apakah yang dikorupsi adalah pupuk bersubsidi. Namun, kata dia, suap terkait distribusi pupuk milik perusahaan BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk dengan pihak swasta yang mengiperasikan kapal.

Menurut wibi,Program pemberian pupuk bersubsidi telah dimulai sejak
1970-an, namun sampai sekarang, petani sebagai penerima manfaat program ini masih kesulitan mengaksesnya. Petani kerap menemukan pupuk langka, harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk,papar wibi.

Padahal berdasarkan regulasi saat ini, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi telah ditetapkan dan ditataniagakan dengan HET melalui penyaluran resmi. Begitupun sasaran penerima pupuk bersubsidi sudah jelas, yakni sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang,lanjutnya.

Secara legal formal (in law), regulasi program pupuk bersubsidi telah memiliki dasar hukum kuat untuk diimplementasikan. Tapi dalam pelaksanaannya (in practice), permasalahan-permasalahan kerap muncul, berulang dan berdampak merugikan petani.

Melihat fenomena ini, Garda PAS Indonesia melalui program Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Sosial (SIAP II) melakukan penelitian untuk menemukan masalah-masalah dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Indonesia. Saya berharap peta masalah program pupuk bersubsidi ini dapat menjadi masukan untuk perbaikan pelaksanaan di masa datang,pungkas Wibisono.

JAKARTA,LpkanNews.com – Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH mengapresiasi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang telah mengeluarkan surat telegram berkaitan pelaksaan Pilpres 2019. Dalam surat tersebut, seluruh anggota Polri ditegaskan menjaga netralitas dan tidak berpihak terhadap salah satu pasangan capres-cawapres,kata Wibisono menyatakan pernyataan tertulisnya ke media di jakarta (25/3/2019).

Isi telegram ini sangat penting untuk mengingatkan agar seluruh anggota Polri menjaga netralitas dalam kontestasi pilpres,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta, Minggu (24/3/2019).

Dalam Surat Telegram bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019, ada 14 poin untuk menjaga perilaku netralitas, di antaranya:

1. Mengingatkan kembali kepada seluruh personel agar mempedomani perilaku netralitas anggota Polri dalam setiap tahapan Pemilu 2019.
2. Dilarang foto atau selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari telunjuk atau jari jempol maupun jari membentuk huruf V yang berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polri.
3. Dilarang menghadiri atau menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi atau rapat, kampanye, pertemuan politik kecuali melaksanakan pengamananyang didasari oleh surat perintah.
4. Hindari tindakan yang kontra produktif dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam menjaga dan mengawal berlangsungnya Pemilu 2019.
5. Hindari pelanggaran kode etik sekecil apapun yang dapat berdampak pada penurunan citra Polri.
6. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan anggota di lapangan.
7. Dilarang ikut membantu mendeklarasikan capres dan cawapres serta caleg.
8. Dilarang menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, capres dan cawapres serta caleg maupun tim sukses pada giat Pemilu 2019.

Dengan isi telegram tersebut,seluruh anggota polri bisa melaksanakan tugas tanpa ragu atau takut kepada atasannya,dan harus berbuat adil- netral,apabila ada petugas yang tidak netral,masyarakat bisa melaporkan ke kantor polisi terdekat, saya berpendapat telegram ini sangat tepat dikeluarkan kapolri, sehingga masyarakat lebih tenang tanpa ada tekanan dan rasa ketakutan,sehingga pilpres 2019 yang akan datang bisa aman, pungkas Wibi

Jakarta, LpkanNews.com – Hari ini ada berita yang menggembirakan bagi Rakyat indonesia,yaitu calon Presiden jokowi akhirnya cuti selama kampanye terbuka,ini setelah dikritik lewat PETISI “Pilpres Jujur Adil” oleh LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) bersama 400 elemen masyarakat,serta kritikan dari Kubu 02 dan sejumlah petinggi parlemen, Presiden RI, akhirnya memutuskan cuti selama hampir tiga minggu ke depan,ujar wibisono,SH,MH Pembina LPKAN yang selalu Getol untuk menyuarakan presiden Jokowi harus cuti agar pilpres bisa jurdil dan tidak memakai fasiltas Negara.

“Jokowi cuti untuk kampanye terbuka jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April 2019. Dalam masa cuti tersebut, tugas-tugas negara yang bersifat operasional dan teknis diserahkan ke Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK),ujar Wibisono menyatakan ke media di jakarta,rabo (27/3/2019).

“Untuk tugas-tugas bisa dialihkan, sementara ini kan semua acara-acara saya yang hadiri. Tapi kewenangan tentu di Indonesia ini tidak bisa dialihkan kalau seperti itu. Jadi, tugas-tugas di Jakarta, Ibukota ini harus saya jalani, termasuk juga rapat-rapat, banyak hal yang saya tangani selama beliau aktif berkampanye,” kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Selasa (26/3/2019).

Jokowi mengambil cuti selama masa kampanye hingga masa pencoblosan April mendatang. Ia mengaku tidak ada pesan-pesan dari Jokowi selama dia cuti. Alasannya, yang terjadi saat ini bukan transisi atau peralihan kewenangan. Yang terjadi hanya hal-hal normal‎, sama seperti presiden berada di luar kota atau luar negeri maka tugas kenegaraan dilimpahkan ke Wapres.

“Selama presiden kalau tidak ada di kota, maka hal-hal yang umum, biasa-biasa itu, biasanya dialihkan ke saya. Ini bukan transisi kok, cuma tiga minggu,” ujar JK.

Saat ditanya soal pengambilan keputusan, dia tegaskan selama masih dalam batas operasional, dirinya yang mengambil keputusan. Sementara yang bersifat strategis, dirinya konsultasi dengan presiden.

Pada kesempatan itu, JK juga menegaskan pemerintahan tidak lumpuh karena banyaknya menteri yang ikut kampanye. Yang terjadi hanya ada pengurangan kerja kantor atau rapat karena ada menteri yang ikut kampanye.

Saya mengapresiasi cutinya Presiden Jokowi ini,karena pilpres ini lebih terlihat adil dan bisa memenuhi keinginan masyarakat yang akhir akhir tidak percaya pada lembaga KPU dan Bawaslu,dengan demikian pilpres kali ini yang bertarung sesama capres (petahana) dan capres penantang,bukan capres yang masih melekat sebagai presiden,ujar wibi.

“Marilah kita jaga bersama pemilu 2019 untuk tetap damai dan aman,dengan menghasilkan Presiden yang bermartabat sesuai Undang Undang serta menjunjung nilai nilai keadilan di masyarakat”,pesan saya jangan golput,pungkas wibi

Siapa yang berani mengesampingkan Kesetiaan pada partai dan mementingkan persahabatan sejati?
Dialah Erwin Aksa, sosok pengusaha muda yang menakhodai kerajaan bisnis Bosowa Group, dia adalah keponakan dari Jusuf Kalla, dia lebih memilih akal sehat.

Garis sejarah persahabatan sejati dengan Cawapres Sandiaga Uno, membuatnya berselisih jalan dengan partainya. Sikapnya yang berbeda arah dengan arah partai ini membuatnya dicopot sebagai Ketua DPP bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) partai Golkar adalah sikap ksatria yang menggunakan akal sehat.

Saya, sebagai orang yang pernah kenal dekat dengan sosok Erwin Aksa, karena pernah menjadi ‘anak buahnya’ di Bosowa Group, mencoba mengulas sisi sosok Erwin Aksa dari segi akal sehat.

Sosok Tokoh mudah yang terdidik dengan akal sehat ini, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 7 Desember 1975, sedikit lebih muda dari Sandiaga Uno yang kelahiran 1969. Pendidikan dasar dan menengah dilakoni Erwin di Makassar, lalu menempuh pendidikan di Kota Bandung untuk lanjutkan ke sekolah menengah atas. Lulus dari SMA Negeri 5 Bandung pada 1993, lalu Erwin Aksa meneruskan studinya ke Amerika Serikat di jurusan ekonomi University of Pittsburgh, Pennsylvania. Sandiaga Uno juga pernah kuliah di negeri Paman Sam, yakni di George Washington University.

Pada 1997 itu, Erwin Aksa telah menuntaskan studinya di Amerika Serikat kemudian pulang ke Makassar. Di tanah kelahiran, ia bergabung dengan perusahaan Bosowa Group yang akhirnya menjadi CEO.

Perusahaan berskala nasional dengan anak perusahaan berjumlah 30an ; mulai dari group Pabrik semen Bosowa, Pembangkit Listrik, Infrastruktur Jalan Tol dipimpinnya dengan akal sehat, sehingga tumbuh dan berkembang sampai saat ini.

Kebijakan-kebijakannya dalam menakhodai perusahaannya adalah berdasarkan keputusan-keputusan dengan akal sehat. Sebagai Pengusaha, Erwin Aksa mengedepankan akal sehat dan mengkader para eksekutifnya dengan akal sehat. kemampuan membuat pertimbangan rasional dan bijaksana atas situasi atau kenyataan yang sedang terjadi berdasarkan persepsi yang tepat, ini modal pengusaha sukses sosok Erwin Aksa.

Saya jadi teringat dengan nasehatnya, ketika suatu saat saya mengalami persoalan pelik di pekerjaan saat memimpin proyek jalan tol di Makassar, seakan jalan sudah buntu menghadapi persoalan itu, lalu Erwin Aksa dibalik telpon memberi sprit, “ Pikir…Pikir….Pikir pasti ada jalan keluar!”, dan betul problem solving terinspirasi dari kalimat itu. Dan akhirnya proyek itu mampu saya tuntaskan yang dapat dinikmati sampai saat ini. Sekali lagi, ini tentunya dinamakan “akal sehat”.

Apakah pilihan Erwin Aksa memilih mendukung Pasangan Prabowo-Sandi adalah akal sehat?? Saya berani mengatakan “ya” karena saya sangat faham dengan sosok yang satu ini yang selalu berpikir secara refleks dan responsif dengan akal sehatnya.

Yang jelas langkahnya tidak asal, tapi penuh perhitungan dan penuh keyakinan mutlak bahwa dukunganannya bakal memperkuat dukungan bagi Prabowo-Sandi dan semakin banyak mendulang suara dalam Pemilu 2019.

Status Erwin Aksa sebagai pengusaha akan menggiring ‘gerbong pengusaha’ untuk memberikan dukungan pada Prabowo Sandi pada 17 April 2019 nanti. Mari Kita buktikan.

Jakarta,IPers.com – Ketua Dewan Pendiri Garda PAS (Gerakan Nasional Penyelamat Bangsa) Wibisono,SH,MH menyakatan Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa posisi Joko Widodo sebagai petahana sangat mungkin dikalahkan oleh sang penantang capres Prabowo Subianto,ujarnya ke media di jakarta (20/3/2019).

Menurut wibi idealnya tingkat elektabilitas yang aman bagi seorang petahana berada di atas 60 persen. “Elektabilitas 49,2 persen yang dikeluarkan Litbang Kompas ini sudah menunjukkan akan kekalahan Jokowi,” ujar wibi

Saat ini Litbang Kompas merilis survei pada Maret 2019, yaitu tingkat elektabilitas Jokowi-Maruf hanya 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandi kian mendekati yaitu 37,4 persen. Terpaut hanya 11,8 persen. Sementara itu responden yang masih merahasiakan pilihan sebanyak 13,4 persen,kata wibi

Sedangkan Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) ini, selisih 11,8 persen bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dikejar oleh Prabowo-Sandi.

Apalagi survei itu dilakukan sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, M. Romahurmuziy. OTT tersebut diyakini sangatlah merugikan bagi tingkat elektabilitas Jokowi-Maruf.

Litbang Kompas juga melakukan survei pilihan capres dan cawapres berdasarkan usia pemilih, dengan hasil sebagai berikut:

Gen Z/pemilih pemula
Oktober 2018:
Jokowi-Ma’ruf:39,3 persen
Prabowo-Sandiaga: 44,8 persen
Rahasia: 15,9 persen

Maret 2019:
Jokowi-Ma’ruf:42,2 persen
Prabowo-Sandiaga: 47,0 persen
Rahasia: 10,8 persen

Millenia muda (22-30):
Oktober 2018:
Jokowi-Ma’ruf: 43,3 persen
Prabowo-Sandiaga: 42,4 persen
Rahasia: 14,49 persen.

Sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengklaim hasil survei internalnya memperlihatkan elektabilitas Prabowo-Sandiaga di atas 60 persen.

“Alhamdulillah survei internal kami mengungkap fakta seperti itu, Prabowo-Sandi sudah unggul atas Jokowi-Ma’ruf,” kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Nanik S. Deyang melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Ia menjelaskan, fakta lembaga survei internal itu menyajikan data-data objektif di lapangan yang menyebutkan Prabowo-Sandiaga sudah unggul di 32 provinsi.

Secara nasional, elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga sudah unggul, di atas 60 persen. Khusus untuk Bali dan NTT, posisinya 50 persen banding 50 persen.

Namun BPN Prabowo-Sandiaga tidak lengah, bahkan terus meningkatkan kerjanya dengan tekad memenangkan Pilpres 2019 dengan keunggulan telak, katanya. “Kami harus menang banyak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kami inginkan,” kata wibi.

Jakarta,LpkanNews.com – Pembina Gentara (Gema Nusantara Anti Narkoba) Wibisono,SH,MH mengingatkan bahaya narkoba bagi keutuhan bangsa. Ancaman narkoba sudah sangat serius, sudah ada dalam taraf merugikan keutuhan bangsa dan menjadi alat “Proxy War”, ujar Wibisono memberikan keterangan ke media di jakarta (21/3/2019).

Menurutnya Narkoba telah menjadi senjata atau proxy perang dalam gerakan sebuah bangsa. Oleh karena itu, saya menyerukan semua elemen bangsa bersatu menyatakan perang terhadap narkoba.
“Lawan narkoba, perang total dan Perang modern. Adalah Perang kita semuanya,” kata Wibi yang sudah aktif menjadi aktivis anti narkoba selama 15 tahun ini.

Indonesia merupakan negara yang menjadi salah satu sasaran terbesar peredaran gelap narkotika. Termasuk, pembuatan prekursor alias bahan kimia narkotika yang dikendalikan jaringan nasional atau internasional. Sudah sewajarnya jika pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam menghadapi bentuk perang modern tersebut, kata wibi.

Menurut mantan kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan bahwa kita punya tantangan besar untuk memberantas narkoba. Sebab, setiap tahun 250 ton sabu masuk ke Indonesia dari Cina.

“Ada 250 ton sabu masuk ke Indonesia dari Cina, dalam setahun. Itu faktanya,” kata pria yang akrab disapa Buwas itu seusai serah terima jabatan kepada Heru di Kantor BNN, Jakarta, Senin, (5 /3/2018) yang lalu.

Selain sabu, kata Buwas, ada 620 ton bahan pembuat pil PCC yang masuk ke Indonesia. Fakta tersebut, menurut dia, perlu terus dikembangkan untuk menangkap bandar dan jaringan narkoba. “Jumlah itu saya tidak ngarang-ngarang,” ujarnya.

Kesimpulannya adalah narkoba telah menjadi ancaman nyata dan serius untuk generasi muda Indonesia. Berdasarkan data BNN Tahun 2014, lebih dari 4 juta jiwa telah terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 27,32% atau lebih dari 1,8 juta adalah generasi muda pelajar dan mahasiswa. Untuk data 2015, tercatat 5,69 juta korban penyalahgunaan narkoba dan 30% generasi muda.

“Mari kita sinergi untuk mengkomunikasikan melalui berbagai sarana komunikasi dan media yang kita kelola, atas capaian pemerintah termasuk penyelamatan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba dalam  rangka meningkatkan ketahanan nasional,” pungkas wibi

JAKARTA, Pembina Dewan Pimpinan Pusat DPP LPKAN (lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara), Wibisono,SH,MH mendatangi kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tadi siang (18/3/2019), untuk menanyakan jawaban dari Petisi “PILPRES 2019 LUBER JURDIL” bersama 400 elemen masyarakat, yang pernah di ajukan bulan Februari yang lalu,namun jawaban dari staff KPU hanya bilang masih di proses dan di rapatkan, dan menurut staff KPU ini Presiden sudah melakukan cuti di hari sabtu dan minggu, ujar wibi di kantor KPU jakarta (18/3/2019).

Menurutnya,apa benar sabtu dan minggu presiden sudah mengajukan cuti kampanye?,apa benar presiden tidak pake fasilitas negara?, saya melihat UU Pemilu tahun 2017 sangat multi-tafsir terutama tentang hal cuti kampanye untuk calon presiden (petahana).

Diharapkan pada saat masa kampanye berlangsung, posisi seorang presiden yang semestinya sudah demisioner dan mengambil cuti selama masa kampanye digantikan oleh Wakilnya.

“Untuk itu kami meminta PETISI kepada pemerintah agar Presiden RI sebagai salah satu Calon Presiden Pilpres 2019 mengambil hak cuti selama masa kampanye dan digantikan oleh Wakil Presiden RI,” imbaunya.

Agar perlunya marwah pemerintah dalam hal ini presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang bersih dari penggunaan wewenang dan fasilitas Negara yang berkaitan dengan presiden, membuat saat pelaksanaan Pilpres 2019 pasangan Capres-Cawapres biar jujur dan adil.

Selain dapat menjawab dengan jujur ​​dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada kecurangan yang dilakukan, dan memenangkan yang menang pada perhelatan Pilpres 2019, menang penuh dan bermartabat sebagai modal dasar dalam pertempuran Rakyat Indonesia 5 (lima) tahun kedepan , pemilu tahun 2019 adalah Pemilihan umum yang unik, karena pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia melakukan pemilihan yang dilakukan secara bersamaan, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten / kota) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) periode 2019 – 2024, ungkapnya.

“Maka dalam pelaksanaan pesta demokrasi rakyat ini, KPU RI dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara akan dipertaruhkan koordinasinya dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 yang diasumsikan Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar wibi

Wibi menambahkan perlu di ketahui bersama bahwa pemerintahan ini telah merevisi Undang Undang pemilu dengan menghapus keharusan cuti bagi capres (pertahana) yang mencalonkan diri kembali harus diganti oleh PLT, rupanya pertahana ingin memanfaatkan fasilitas Negara dan kekuasaanya untuk kampanye,agar bisa mempengaruhi dan menguasai kepala daerah,ujar wibi

Pemerintahan ini juga, yang sudah merubah jadwal pilkada Dan pemilu untuk dijadikan pilkada dan pemilu serentak di Indonesia, rupanya ada agenda lain yang mau di tuju yaitu menguasai Indonesia untuk mengatur kekuasaan Dan merubah arah demokrasi bangsa.

Rezim ini sudah menghitung akan ada 24 Gubernur dan total 272 kepala daerah yang akan habis masa jabatanya di periode 2019 ke 2024 ini, Dan harus diganti oleh PLT yang peraturanya juga sudah dibuat PLT ini ditunjuk oleh Mendagri yang disetujui oleh Presiden, papar wibi

Undang Undangnya sudah juga di revisi, bahwa presiden boleh bukan orang Indonesia asli, dan ideologi bangsa Indonesia atas nama demokrasi dengan voting suara terbanyak semuanya bisa direvisi atau dirubah, inilah tujuan akhir mereka dan jangan menyesal jika Komunis maupun Atheis mereka juga berhak Hidup di tanah tumpah Indonesia nantinya.

Rezim ini ingin menguasai suara bangsa Indonesia Dan kekuasaan untuk meloloskan rencana “Mereka” dibelakang nya yang telah membuat skenario sedemikian rupa bertahun tahun.

Kita harus kembali ke UUD’45 Dan Dasar Negara PANCASILA dengan Demokrasi terpimpin, agar negara ini tidak semakin rusak dan carut marut,kata Wibi

Saya berharap Pemilu dan Pilkada 2019 ini bukan sekedar Pemilu dan Pilkada biasa, dibalik ini Ada scenario besar , Mari Kita selamatkan Indonesia sebagai Negara yang berdaulat, tidak tertipu oleh faham Globalisasi dan Demokrasi yang kebablasan daripada Kita akan menyesal di kemudian hari- dimasa akan datang, pungkas wibi.

Banyuwangi.mediabangsa.net// Lahirnya LPKAN yang belum seumur jagung ini disambut antusias oleh berbagai kalangan termasuk para tokoh, akademisi, pakar aktifis serta jurnalis. Ketika mereka membaca visi-misi yang terangkum dalam AD-ART LPKAN dan disahkan Kemenkumham RI Nomor: AHU-0001143.AH.01.07.Tahun 2018, banyak di antara mereka yang menyatakan dukungan bahkan bergabung dengan LPKAN. Para Penasehat LPKAN di jajaran DPP terdapat beberapa Jenderal antara lain adalah; Laksamana TNI (Pur) Tedjo Edhi Purdijatsono, S.H.; Letjend TNI (Pur) Yayat Sudrajat, S.H.,M.H.; Irjend.Pol (Purn) Wisjnu Amat Satro, S.H.,M.H; Irjend Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H.,M.H.; Brigjend Pol (Purn) Setiadi Priyo Leksono, S.H.,MH.; Laksamana TNI (Purn) Warno,S.H.; Brigjend.TNI (Purn) Soebagijo, S.H.,MH. LPKAN Indonesia pro aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan bermasyarakat bukan sebaliknya justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan masyarakat.

Lahirnya LPKAN dinilai sangat tepat ketika terjadi gejala penurunan mental sebagian pejabat Aparatur Negara sehingga masyarakat menilai bahwa aparatur negara sejatinya harus mampu menjadi sosok yang dapat diteladani. Terkait dengan hal tersebut, beberapa tokoh, politisi, aktifis bahkan jurnalis yang menyatakan niatnya untuk masuk dan bergabung dengan LPKAN, untuk bersama-sama merajut nusa untuk membangun bangsa, antara lain adalah: Dr. H. Adi Suparto, M.Pd, Dosen Senior salah satu PTN di Surabaya. Dikenal sebagai pegiat anti korupsi. Kegiatan lain yang ditekuninya adalah sebagai konsultan di beberapa PTS Jawa Timur. Hal ini dilakukan karena selain berlatar belakang Ilmu Hukum juga memiliki ijazah S-3 jurusan Manajemen Pendidikan.

Aktivitas di bidang hukum, sebagai Sekretaris Umum pada Persatuan Paralegal Seluruh Indonesia. Kegiatan jurnalistik ditekuni sejak masih remaja hingga sekarang. Dengan predikat sebagai Wartawan Utama hasil uji kompetensi wartawan (UKW) dari LPDS (lembaga Pers Dr. Soetomo) jakarta. Di berbagai media sering mengisi kolom opini tentang politik, hukum, kebijakan publik dan pendidikan; Penanggung Jawab harian nasional news (mainstream dan online) Surabaya, Pimpinan Redaksi advokasi.co (online) dan beberapa media lain di Indonesia.

Adi Suparto menduduki jabatan sebagai Dewan Pakar DPP LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negera) yang salah satu perannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. LPKAN menyadari bahwa hingga saat ini, rendahnya kualitas pelayanan publik antara lain disebabkan ketiadaan perangkat hukum yang mengatur standarisasi pelayanan publik yang harus dipenuhi, meskipun upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi diinternalnya melalui perbaikan dan perubahan birokrasi diberbagai bidang strategi seperti proses rekrutmen pegawai yang ketat, perbaikan kesejahteraan, mekanisme kerja yang transparan, adanya pemberian penghargaan dan gaji sesuai pencapaian prestasi kinerja dan bukan karena hubungan kerja yang kolutif dan diskriminatif. Upaya- upaya tersebut LPKAN menilai belum mampu membuat kondisi birokrasi yang lebih baik serta berorientasi kepada pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Menurut Adi, rendahnya kualitas pelayanan publik seringkali menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik merupakan pihak yang dirugikan. Prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya standar biaya dan waktu yang jelas, ketidak-adilan, pelayanan yang berlarut-larut, serta petugas pelayanan yang tidak responsif terhadap beberapa hal yang banyak dikeluhkan. Adi berharap tentang keberadaan LPKAN “harus mampu memberikan solusi permasalahan pokok pelayanan publik yang pada dasarnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat bergantung dari berbagai aspek, antara lain; bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Sebagai awak media, saya dan beberapa teman media dan pewarta, siap bekerja sama, mendukung untuk mewartakan semua aksi positif LPKAN baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kebijakan pemerintah. LPKAN lahir merajut nusa untuk membangun bangsa”.

Sumber: http://mediabangsa.net/dr-h-adi-suparto-mpd-apresiasi-lahirnya-lpkan-ditengah-masyarakat-.html

JAKARTA, beritalima.com– Ketua Umum DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) RH. Mohammad Ali Zaini menilai, kasus suap massal yang dilakukan anggota legislatif sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota malang telah ditetapkan tersangka oleh KPK, “ini sudah menjadi bukti bahwa suap di DPRD Kota Malang adalah perbuatan yang memalukan dan menampar wajah Jawa Timur”. Rabu, (12/09).

“Ini juga bukti kegagalan DPRD Kota Malang yang mempunyai tugas dan wewenang, Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Walikota. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh wali kota.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD, namun tugas dan wewenangnya disalah gunakan.” Ungkap Ali Zaini.

Ini juga bukti kegagalan fungsi kontrol dari lembaga legislatif dan eksekutif, bayangkan betapa ironisnya saat legislatif dan eksekutif justru terbukti “berkolaborasi menggerogoti uang negara” – hal semacam ini rasanya sudah menjadi “budaya” diantara mereka.

Kita lihat apa yang terjadi di Sumatera Utara (Gubernur Gatot dan jajaran DPRD), kemudian Gubernur Jambi Zumi Zola dengan DPRD-nya semuanya sama “lagunya” yaitu untuk “memuluskan” APBDnya masing-masing.

Melihat hal ini, Ali Zaini berpendapat, “Jika Legislatif sudah habis ditangkap maka yang jadi masalah adalah kontrol legislatif kedepan untuk melanjutkan pembangunan dan APBD Kota Malang 2019, kita tidak boleh berharap banyak terhadap PAW DPRD.

Mana mungkin mereka bisa melakukan kerja marathon untuk melanjutkan kerja anggota dewan yang tertangkap, hal itu perlu proses untuk mengambil sikap dalam pembangunan Kota Malang hingga tahun 2019, begitupula sistem pemerintahan terutama di Kota Malang memang harus dibenahi.

Kota Malang harus bisa membangun budaya berperilaku baik, jujur, amanah dan bertanggung jawab pada publik, jangan mudah terpengaruh untuk tawar menawar dalam hal negatif antara legislatif dan eksekutif, juga harus dicegah ke depannya.

Seperti halnya pengaturan Proyek Penunjukan Langsung (PL), Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) dan paket paket lainnya, ya jangan di jual dong, karena ini bukan rahasiah umum lagi, mari libatkan Asosiasi, Pengusaha kontraktor untuk bisa mendapatkan proyek halal” tambahnya.

Ali Zaini mengingatkan “Ada empat agenda penting terancam gagal akibat kekosongan kursi Dewan.

Empat agenda tersebut adalah sidang pengesahan P-APBD tahun anggaran 2018, pembahasan APBD tahun anggaran 2019, sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) masa akhir jabatan Wali Kota Malang periode 2013-2018 serta pelantikan wali kota terpilih yang diagendakan akhir bulan ini.”

Lanjut Ali Zaini mengatakan ini jadi momentum bagi seluruh partai untuk menujukkan komitmen anti korupsi mereka.

“Parpol jangan hanya sekedar mengejar proses PAW saja, tapi sekaligus menunjukkan integritas mereka, ingat total ada 41 kader parpol yang akan mengisi kursi kosong di gedung parlemen melalui mekanisme PAW.

Mereka menggantikan para anggota sebelumnya yang kini ditahan KPK karena kasus suap APBD- P 2015 yang mencuat ke permukaan setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di Kota Malang.”

KPK menduga anggota DPRD Kota Malang yang baru ditetapkan sebagai tersangka menerima fee masing-masing Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton. Uang itu disinyalir terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015.

“Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang eletronik bahwa 22 tersangka diduga menerima fee masing- masing antara Rp 12,5 hingga Rp 50 dari Moch Anton,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

alam kasus suap APBD-P Kota Malang, lembaga antirasuah sebelumnya telah terlebih dahulu menetapkan 19 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Kemudian 22 anggota DPRD Kota Malang menyusul ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

Dengan demikian, hanya tersisa 4 anggota di DPRD Kota Malang Jawa Timur yang statusnya belum tersangka.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat 21 tersangka, mulai dari Wali Kota Malang Moch. Anton, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyoni, dan 19 anggota DPRD Kota Malang lainnya.

“Hingga saat ini dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran, dan regulasi secara maksimal,” jelas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Ketua DPP LPKAN RH. Ali Zaini menambahkan, bahwa tata kelola partai politik sebagai salah satu ujung tombak demokrasi perlu dibenahi selaras dengan upaya pemberantasan korupsi.

Sehingga sistem integritas dan pola kaderisasi partai politik yang nantinya memberikan sumbangsih di lembaga legislatif menjadi garda terdepan dalam menegakkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi. (roi/ari)

Sumber: https://beritalima.com/41-anggota-dprd-kota-malang-tersandung-korupsi-ketua-lpkan-membuat-malu-wajah-jatim/