JAKARTA, Hinews – Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme dan kepekaan terhadap hak asasi manusia (HAM) pada setiap anggota kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan.

Komitmen ini disampaikan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, membacakan sambutan Kapolri dalam Konferensi Internasional Penerapan Prinsip-Prinsip HAM untuk Memperkuat Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri diselenggarakan secara bersama-sama oleh Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, LPSK, KPAI, dan Kedutaan Besar Uni Eropa untuk Indonesia secara virtual dan langsung di Jakarta, Kamis.

“Saya menegaskan komitmen Polri ke depan untuk terus, yang pertama, menjaga dan mengemban amanat reformasi Polri yang semakin profesional, akuntabel dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” kata Gatot.

Dilansir dari antara, Gatot menyebutkan, nilai-nilai dan prinsip HAM adalah salah satu pilar utama sistem pemerintahan demokratis yang harus dijunjung, dihormati dan dilindungi negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat martabat dan hakekat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Polri, kata dia, menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa pada kisi-kisi lompatan perubahan yang terjadi di era globalisasi ada celah transisi yang saling beririsan. Di satu sisi lompatan perubahan menimbulkan gejolak gangguan keamanan termasuk kejahatan dimensi terbarukan yang melanggar hak-hak warga sehingga Polri harus melakukan kewenangannya sebagai perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan stabilitas keamanan, namun di sisi lain Polri juga harus menjalankan tugasnya dengan tetap memegang teguh pada koridor-koridor yang menghormati HAM.

“Sejak reformasi 1998, penghormatan HAM menjadi prioritas utama negara,” katanya.

Ia menjelaskan, butir penghormatan HAM hadir dalam konstitusi negara Indonesia dan UUD 1945 Pasal 28 A sampai dengan 28 J, dan semakin ditegaskan dengan lahirnya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-undang tersebut menarasikan jaminan hak fundamental terkait hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak beragama, hak atas kesejahteraan, hak atas kebebasan pribadi, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Berbagai dokumen ketatanegaraan tersebut, lanjut Gatot, bukan hanya menjadi sumber hukum menjadi jaminan hak hak asasi manusia, di mana melekat kewajiban setiap orang untuk menghormati hak hak orang lain dalam menjalankan hak dan kewajiban serta tertib dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Namun, juga melekat juga bagi setiap lembaga-lembaga negara untuk menjamin, menghormati dan menegakkannya, tidak terkecuali oleh Polri,” ujarnya.

Gatot melanjutkan, Polri menjalankan perannya dalam sistem demokrasi, menjamin amanat reformasi yang memastikan dihormatinya HAM setiap warga negara yang disisi bersamaan dilakukan oleh Polri yang mewakili hadirnya pengaturan, pembatasan dan pengenaan wewenang negara terhadap individu.

Sebagai bagian dan tanggungjawab untuk menjalankan amanat reformasi tersebut, prinsip HAM secara general telah diadopsi dalm Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang pada intinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya Polri berkewajiban menghormati dan melindungi HAM.

“Bahkan jauh sebelum UU ini hadir, KUHAP telah lebih dahulu menghormati prinsip-prinsip HAM dan semuanya itu dipatuhi oleh Polri,” terangnya.

Secara khusus, kata dia, Polri telah menerbitkan peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kapolri ini semakin mendorong implementasi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan menggunakan prinsip-prinsip yang diadili secara adil. Di dalamnya juga telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 angka G-B, ihwal bahwa untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam dan merendahkan martabat sehingga inisiatif kerja sama untuk pencegahan penyiksaan yang menjadi konsern konversi internasional ini bagi Polri justru merupakan pengingat bersama untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat yang tanpa kekerasan, tanpa penyiksaan.

Selain itu, lanjut Gatot, perkap tersebut telah mengatur cara bertindak bagi petugas penegak hukum Polri dalam melaksanakan tugasnya yang harus memenuhi standar perilaku baik dalam tindakan umum kepolisian, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan lain sebagainya.

Polri juga telah menyusun Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tindakan kepolisian sebagai penggunaan kekuatan dalam level-level tertentu dilakukan secara pasif, aktif maupun agresif.

“Penggunaan kekuatan senjata api, pengaturan tembakan peringatan dan melumpuhkan dalam situasi yang darurat,” terangnya.

Gatot menambahkan, dalam upaya kepekaan terhadap HAM, Polri tidak hanya berhenti sampai di situ. Korps Bhayangkara juga senantiasa berbenah di segala lini, baik pada aspek kultural, instrumental dan struktural dengan mencermati perubahan di tengah masyarakat.

“Jalannya perubahan Polri semakin adaptif dan fleksibel, menjawab tantangan tugas yang semakin diakselerasi oleh Bapak Kapolri melalui tagline mewujudkan Polri yang Presisi,” kata Gatot.

Polri yang Presisi merupakan Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Dijabarkan dalam empat transformasi, yaitu transformasi organisais, transformasi operasional, trasnformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan.(qq)

JAKARTA, Hinews – Presiden RI Joko Widodo menegaskan peran penting forum kerja sama multilateral G20 dalam membangun arsitektur kesehatan dunia.

“Peran G20 sangat penting dalam membangun arsitektur kesehatan dunia, termasuk dalam mendorong dukungan pembiayaan kesehatan bagi negara berkembang,” kata Presiden Jokowi dalam Pidato Kampanye ACT-A Tahun 2022 yang dirilis kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.

ACT-A adalah inisiatif kolaborasi yang diluncurkan WHO pada April 2020 untuk mengakselerasi pengembangan, produksi, dan akses berkeadilan terhadap obat, alat diagnostik, dan vaksin COVID-19.

Dilansir dari antara, menurut Presiden, dalam rangka membangun dan memperkuat arsitektur kesehatan dunia masih ada beberapa pembenahan yang harus dilakukan, terutama dalam hal penguatan negara-negara berkembang yang dinilainya harus mendapat perhatian khusus.

“Pada saat yang sama negara berkembang harus diberdayakan sebagai solusi. Negara berkembang harus menjadi bagian dari rantai pasok suplai obat, vaksin, dan peralatan kesehatan,” kata Presiden Jokowi.

“Untuk itu kerja sama, riset, investasi, dan transfer teknologi mutlak dilakukan. Solidaritas dan kerja sama adalah kunci kita untuk keluar dari pandemi dan membangun arsitektur dunia yang lebih ‘resiliens’,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia dalam perannya memegang Keketuaan G20 menjadikan penguatan arsitektur kesehatan dunia sebagai salah satu agenda prioritas.

“Dunia harus lebih siap dan lebih tanggap terhadap krisis kesehatan. Setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri dari ancaman pandemi berikutnya,” ujar Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden mengapresiasi ACT-A yang disebutnya sebagai aspek penting arsitektur kesehatan dunia, sekaligus bukti nyata manfaat multilateralisme.(qq)

JAKARTA, Hinews – Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai insiden penangkapan dan tindakan represif aparat kepolisian di Desa Wadas Purworejo sebenarnya dapat dihindari kalau semua pihak dapat menahan diri.

“Insiden di Desa Wdas tentunya mendapat simpati kita semua. Kami berpandangan bahwa riak-riak semacam ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika para pihak dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemprov Jawa Tengah mau melaksanakan pembangunan partisipasif,” kata Pigai dalam keterangannya, Kamis (10/2/2022).

Pigai menyatakan, dalam konteks HAM dan pembangunan (Human Right and Development) aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama.

“Pembangunan berbasis HAM (right based development) pihak yang terkait langsung (subjek) adalah Negara dalam hal ini Kementerian PUPR, Badan Pertanahan dan Pemerintah Daerah maka aparat kepolisian hanya sebagai alat negara,” ungkap Pigai.

Dia menilai, permintaan pengamanan oleh pemerintah kepada kepolisian wilayah dalam rangka melaksanakan tugas di lapangan, bisa saja karena kepolisian wilayah dipaksa, sehingga agak terganggu seperti saat ini.

“Karena itu rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemerintah Daerah,” tegasnya. (*)

LONDON, Hinews – Konsumen harus bersiap menghadapi harga energi yang tinggi selama bertahun-tahun, kata kepala perusahaan minyak dan gas terkemuka, dalam apa yang akan menambah tekanan pada pemerintah yang berjuang dengan inflasi yang meningkat.

Harga minyak dan gas telah meroket dalam beberapa bulan terakhir sebagai akibat dari pemulihan yang cepat dalam aktivitas ekonomi global karena pembatasan COVID-19 telah berkurang, serta penurunan investasi dalam pasokan energi baru.

Sementara perusahaan minyak dan gas melaporkan pendapatan besar pada 2021, konsumen, khususnya di Eropa, menghadapi kenaikan tajam dalam tagihan bensin, pemanas dan listrik, yang pada gilirannya telah mendorong beberapa pemerintah untuk memperkenalkan subsidi untuk mengurangi tekanan.

“Saya tidak punya kabar baik untuk disampaikan, harga minyak akan tetap tinggi”, Patrick Pouyanne, kepala eksekutif TotalEnergies Prancis, mengatakan kepada RTL Radio.

TotalEnergies akan membagikan voucher 100 euro (114,20 dolar AS) untuk membantu beberapa klien berpenghasilan rendah menangani tagihan energi tinggi, kata Pouyanne.

Harga gas alam Eropa telah meningkat lebih dari tiga kali lipat selama tahun lalu, setelah mencapai rekor tertinggi akhir tahun lalu di tengah persediaan musiman yang rendah.

“Apa yang bisa kita harapkan adalah volatilitas selama beberapa bulan dan tahun mendatang,” kata CEO BP Bernard Looney kepada Reuters pada Selasa (8/2/2022) setelah perusahaan Inggris itu melaporkan laba tahunan tertinggi dalam delapan tahun, mendorong seruan bagi pemerintah untuk mengenakan lebih banyak pajak pada perusahaan minyak dan gas untuk membantu menangani tagihan energi.

Pasar minyak bisa melihat pasokan lebih ketat tahun ini dan mendukung harga lebih lanjut yang tetap di atas 90 dolar AS per barel, tertinggi sejak 2014, kata Looney.

Equinor, pemasok gas pipa terbesar kedua di Eropa setelah Gazprom Rusia, membukukan rekor laba kuartalan pada Rabu (9/2/2022)/

Kepala Eksekutif Equinor, Anders Opedal mengatakan dia memperkirakan pasar gas Eropa tetap ketat, dengan permintaan tetap kuat tahun ini karena penyimpanan di bawah normal perlu diisi ulang.

“Kami memperkirakan pasar gas yang ketat ke depan dan kami memperkirakan volatilitas dalam perkembangan harga listrik,” kata Opedal dalam konferensi pers.

Perusahaan energi top Eropa berencana untuk mengalihkan bisnis mereka dari bahan bakar fosil ke energi rendah karbon dan terbarukan serta telah memperlambat investasi dalam proyek minyak dan gas baru dalam beberapa tahun terakhir, sebagian berkontribusi pada kekurangan pasokan saat ini.

Equinor memperkirakan total produksi minyak dan gas akan meningkat sebesar 2,0 persen pada tahun 2022. Produksi BP diperkirakan akan tetap datar tahun ini dibandingkan dengan tahun 2021.(qq)

JAKARTA, Hinews – Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni P Purbasari mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja lebih cepat dalam menyediakan banyak pelatihan untuk penerima manfaat.

Dalam diskusi virtual tentang evaluasi dampak Kartu Prakerja sebagai program pemulihan Covid-19 di Jakarta, Rabu (9/2/2022), Denni mengatakan, skema public private partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah dan badan usaha diterapkan dalam program itu.

“Karena, kalau kemudian pelatihan disediakan semuanya oleh pemerintah dengan menggunakan skema pengadaan barang dan jasa bisa lama dan bisa saja salah sasaran,” kata Denni yang dilansir dari republika.

Dengan berkolaborasi bersama banyak lembaga pelatihan, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), dapat memberikan kesempatan kepada para penerima manfaat untuk memilih sendiri pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Skema tersebut juga mendorong para penyedia latihan dapat saling bersaing untuk memperbaiki layanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Dia memastikan pihak manajemen terus melakukan perbaikan terkait layanan yang diberikan dengan berbasis data. Fitur-fitur tersebut disesuaikan dengan opini penerima manfaat, salah satunya fitur pencari kerja.

“Teman-teman tadi mengatakan bagaimana tidak hanya pelatihan, tapi bisa sampai mendapatkan pekerjaan. Makanya, di dashboard sekarang sudah ada fitur job recommendation dan job search, silakan dicari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pelatihan mendapatkan asesmen dari lembaga, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada untuk memeriksa kualitas pelatihan tersebut sebelum dapat masuk ekosistem Kartu Prakerja. Ada pengawasan ketika pelatihan-pelatihan tersebut masuk dalam Kartu Prakerja.

“Jadi multiple layers checking dan juga perbaikan itu dilakukan, sehingga hasilnya bisa seperti yang kita harapkan,” ungkap Denni.(qq)

JAKARTA, Hinews – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP ) Partai Priboemi, Heikal Safar menyampaikan ucapan selamat dan untaian kata harapan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN), yang diperingati tepat pad 9 Februari 2022.

Puncak peringatan HPN ini diikuti Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor.

Dalam kesempatan ini, Heikal Safar menegaskan bahwa pers adalah sebagai cahaya yang mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memberikan informasi yang  berkualitas.

Sehingga pemerintah di pusat maupun daerah serta aparatur penegak hukum hendaknya harus benar-benar melindungi, dan memberikan akses kemudahan terhadap pekerja media dalam setiap melaksanakan tugasnya sebagai seorang wartawan dimanapun berada.

“Kami Partai Priboemi mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional untuk Insan pers di seluruh Indonesia semoga kedepannya tidak ada lagi diskriminasi dan kekerasan terhadap Insan Pers,” kata Heikal Safar, Kamis (10/2/2022).

Dikutip dari republika, Heikal Safar yang juga menjabat Ketua Polhukam PB GPMI (Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia) ini mengatakan, pemerintah seharusnya memastikan bahwa seluruh wartawan di Tanah Air harus terjaga keselamatannya saat berkreasi membuat berita di segala bidang.

Menurutnya, Pers Nasional Indonesia dapat membantu tugas- tugas negara dalam menjalankan program-program kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas di seluruh tanah air Indonesia.

Selain itu Pers Nasional Indonesia juga menjadi suara rakyat yang langsung didengar penguasa di Republik Indonesia ini. “Maka di sinilah harmonisasi sesama anak bangsa dapat tercipta dan terjaga dengan baik,” ujarnya.

Selanjutnya Heikal menambahkan bahwa pers memiliki peran strategis dalam membangun bangsa.Tentunya tugas jurnalistik yang dilakukan oleh insan pers tidak sekedar menulis berita saja.

“Akan tetapi lebih dari itu, karena sejatinya sebagai seorang wartawan itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga masyarakat dengan menyajikan berita-berita sesuai data dan fakta jika disampaikan kepada publik,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, menjunjung kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan yang merupakan pilar ke empat demokrasi di Indonesia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999. Tentang kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat.

“Oleh karena itu kami Partai Priboemi sangat mendukung kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan yang merupakan pilar penting kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya. (qq)

JAKARTA, Hinews – Ketua Umum relawan Laskar Ganjar Puan (LGP) Timur Malaka Kiemas menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

Keputusan pengunduran diri Timur sebagai Ketum LGP itu terungkap berdasarkan pernyataannya melalui WA grup.

Ketika dikonfirmasi, Timur membenarkan bahwa dirinya telah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum LGP dan telah disampaikan langsung kepada Ketua Dewan Penasihat LGP Mochtar Mohammad.

Timur mengatakan, alasan dirinya mengundurkan diri sebagai Ketum LGP lantaran dirinya menilai bahwa Ganjar kerap mempertontonkan bahwa seperti Gubernur Indonesia.

“Padahal kita ketahui bersama bahwa saat ini Pak Ganjar masih menjabat sebagai gubernur Jateng. Tapi saat di medsos seperti rasa gubernur Indonesia. Padahal tugas pokoknya adalah bagaimana mengatasi sejumlah persoalan yang ada di Jateng,” ujar Timur kepada Harnasnews, Rabu (9/2/2022).

Timur pun tidak memungkiri terkait dengan hasil rilis dari sejumlah lembaga survei yang menempatkan Ganjar pada posisi elektabilitas tertinggi.

“Tapi yang perlu kita catat bahwa elektabilitas Ganjar yang tinggi bukan karena prestasi atau kinerjanya di Jawa Tengah. Tapi kami menilai karena opini yang di terbangun di media sosial cukup masif. Salah satunya saat jatuh dari sepeda kemarin,” kata Timur.

Selain itu, lanjut Timur, manuver Ganjar telah mendahului kebijakan partai. Sebab hingga saat ini PDI-Perjuangan sendiri belum mengeluarkan rekomendasi Capres 2024. Terkait siapa nanti yang akan didukung pada Pilpres mendatang,

Timur mengaku bahwa dirinya masih menunggu konsolidasi dengan relawan lain yang saat ini telah terbentuk di sejumlah daerah, dan menunggu perintah partai. Pada kesempatan itu,

Timur juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh jajaran LGP. Bilamana selama berjuang bersama seluruh jajaran LGP, ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan.

“Kepada saudara-saudara saya semua di LGP, bilamana selama berjuang bersama ada kesalahan dalam niat maupun dari kata-kata dan perbutan yang kurang berkenan dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf. Salam hormat saudara saudaraku sekalian,” tutupnya. (*)

JAKARTA, Hinews – Sebanyak 37 saksi telah diperiksa oleh tim Kejaksaan Agung dalam penyelesaian perkara dugaan pelanggaran HAM Berat pada peristiwa di Paniai, Papua tahun 2014. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak menyebutkan, pemeriksaan para saksi dilakukan sejak penyidikan sampai dengan Selasa (8/2).

“Sampai dengan hari ini Selasa tanggal 8 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 37 orang yang terdiri atas enam orang sipil/warga, 13 orang dari pihak Polri, dan 18 orang dari pihak TNI,” kata Leonard dalam keterangannya, Selasa.

Ia menyebutkan, pada Senin (7/2), ada tiga saksi yang diperiksa dari pihak Polri. Pemeriksaan tersebut untuk menerangkan peristiwa penembakan di sekitar Polsek Paniai Timur dan Lapangan Karel Gobai serta menjelaskan peristiwa pemalangan jalan di Pondok Natal pada tanggal 8 Desember 2014. Kemudian pasa Selasa, kembali dilakukan pemeriksaan tiga saksi dari pihak Polri.

“Pemeriksaan untuk menjelaskan hasil uji balistik terhadap pengujian serpihan peluru dan jenis senjata yang digunakan unsur TNI dan Polri, serta menjelaskan peristiwa pemalangan jalan di Pondok Natal 8 Desember 2014,” ujar Leonard, dilansir dari republika.

Leonard menambahkan, pemeriksaan saksi dilakukan di dua tempat, yaitu Papua dan Jakarta. Pada Jumat (3/12) tahun lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menandatangani Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Paniai Papua Tahun 2014. Kumudian, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-79/A/JA/12/2021 tanggal 03 Desember 2021.

Dengan dua surat tersebut, maka telah terbentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai Papua Tahun 2014 yang terdiri dari 22 orang jaksa senior dan diketuai oleh Jampidsus. Peristiwa Paniai merupakan satu dari 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menjelaskan, sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 2000 diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad hoc atas usul DPR. Adapun tiga kasus selain Paniai yang terjadi setelah dibentuknya UU Nomor 26 Tahun 2000 disebut masih terus dipelajari. Ketiganya adalah Peristiwa Wasior (2001), Peristiwa Wamena (2003), dan Peristiwa Jambo Keupok (2003).(qq)

JAKARTA, Hinews – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, akan mengumumkan agenda prioritas pada bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan didorong pemerintah Indonesia pada perhelatan G20. Nadiem mengatakan, semua pihak perlu terlibat agar G20 dapat menghadirkan langkah konkret dan dampak nyata yang bermanfaat bagi banyak negara, khususnya Indonesia.

“Saya mengajak masyarakat untuk mengetahui apa saja yang perlu kita perjuangkan bersama. Kita semua perlu terlibat, agar G20 betul-betul menghadirkan langkah konkrit dan dampak nyata yang bermanfaat bagi banyak negara,” jelas Nadiem lewat siaran pers, Selasa (8/2/2022).

Nadiem menyatakan, Kemendikbudristek sebagai bagian dari rakyat Indonesia mengajak warga dan pemimpin dunia untuk bergotong royong dan terlibat dalam pemulihan dari pandemi. Dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun dunia secara berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

“Masyarakat Indonesia patut berbangga, Indonesia berkesempatan untuk memimpin 19 negara maju lainnya yang tergabung dalam G20 dan mengajak sejumlah negara berkembang untuk bersama-sama menjawab tantangan global,” lanjut Nadiem yang dikutip dari republika.

Selain terkait bidang pendidikan, Nadiem mengatakan, Indonesia dengan kekayaan budaya dan kearifan lokalnya juga berperan penting dalam membangun pemulihan dunia. Karena itu pula dia mengajak warga dunia untuk kembali ke jalan budaya untuk kehidupan bersama yang berkelanjutan.

“Kami mengajak dunia untuk betul-betul melihat lebih dalam apa yang dapat ditawarkan Indonesia melalui seni dan budaya,” jelas Nadiem.

Sejalan dengan pernyataan Mendikbudristek, pada “Kick-Off G20 on Education and Culture” akan ada gelar wicara dengan topik Jalan Budaya untuk Hidup Berkelanjutan. Sesi ini akan menghadirkan Hilmar Farid selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbudristek. Selain itu, akan hadir juga gelar wicara menarik dengan topik Solidaritas dan Kemitraan serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca Covid-19 yang menampilkan Iwan Syahril selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

“Kick Off G20 on Education and Culture” juga akan menampilkan kelompok gamelan Sukma dan kelompok anak muda yang menyuarakan harapannya bagi kepemimpinan Indonesia pada G20 di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta seruan mereka bagi dunia.(qq)

NEW YORK, Hinews – Minyak jatuh lebih dari dua persen dari tertinggi tujuh tahun pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena dimulainya kembali pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat menghidupkan lagi perjanjian nuklir internasional dan memungkinkan lebih banyak ekspor minyak dari produsen OPEC tersebut.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April yang diperdagangkan di London, patokan global untuk minyak, tergelincir 1,91 dolar AS atau 2,1 persen, menjadi 90,78 dolar AS per barel.

Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Maret yang diperdagangkan di New York, jatuh 1,96 dolar AS atau 2,1 persen, menjadi ditutup pada 89,36 dolar AS per barel.

Sebuah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran dapat mengembalikan lebih dari satu juta barel per hari (bph) minyak Iran ke pasar, meningkatkan pasokan global sekitar satu persen. Pembicaraan nuklir dilanjutkan di Wina pada Selasa (8/2/2022).

Namun, kedua harga acuan tersebut menghadapi kemunduran ekstrem dalam beberapa bulan mendatang. Kontrak berjangka untuk Brent dan WTI hingga Juli berada dalam apa yang disebut Robert Yawger, direktur eksekutif energi berjangka di Mizuho, sebagai super-backwardation dengan setiap bulan diperdagangkan setidaknya 1 dolar AS per barel di bawah bulan sebelumnya.

Pada Senin (7/2/2022), Brent naik menjadi 94,00 dolar AS per barel dalam perdagangan intraday, tertinggi sejak Oktober 2014. WTI mencapai 93,17 dolar AS pada Jumat (4/2/2022), merupakan level tertinggi sejak September 2014.

“Pemerintah AS sedang berusaha untuk menjinakkan harga minyak dengan segera merundingkan perjanjian nuklir baru dengan Iran,” kata Louise Dickson, analis pasar minyak senior di Rystad Energy.

Dilansir dari antara, Dickson mengatakan setiap kesepakatan Iran dapat melepaskan “produksi minyak mentah dan kondensat ekstra dalam empat hingga enam bulan, atau bahkan lebih cepat karena Iran diperkirakan memiliki penyimpanan minyak di laut yang kuat.”

Delapan putaran pembicaraan tidak langsung antara Teheran dan Washington sejak April belum menghasilkan kesepakatan tentang dimulainya kembali pakta nuklir 2015. Perbedaan tetap ada mengenai rincian pencabutan sanksi.

“Ekspor dapat dilanjutkan dengan cepat jika kesepakatan nuklir tercapai,” kata Tamas Varga dari broker PVM. “Tapi itu ‘jika’ besar. Munculnya kembali barel Iran hanya kemungkinan pada tahap ini.”

Harga minyak telah melonjak karena meningkatnya permintaan global, ketegangan Rusia-Ukraina, gangguan pasokan dari produsen seperti Libya dan pelonggaran lambat dari rekor pengurangan produksi 2020 oleh OPEC+, yang mencakup Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu seperti Rusia.

Produksi minyak AS, sementara itu, akan meningkat menjadi 12,0 juta barel per hari pada 2022 dan 12,6 juta barel per hari pada 2023 dari 11,2 juta barel per hari pada 2021, kata Badan Informasi Energi AS (EIA) dalam Short Term Energy Outlook (STEO) pada Selasa (8/2/2022). Itu dibandingkan dengan rekor saat ini 12,3 juta barel per hari pada 2019.

Minyak berada di bawah tekanan lebih lanjut dari prospek peningkatan persediaan minyak mentah AS. Analis memperkirakan data persediaan minyak AS terbaru akan menunjukkan peningkatan 400.000 barel dalam stok minyak mentah dalam seminggu hingga 4 Februari.

American Petroleum Institute (API), sebuah kelompok industri, akan mengeluarkan laporan persediaannya pada pukul 16.30 waktu setempat (21.30 GMT) pada Selasa. EIA melaporkan pada pukul 10.30 waktu setempat (15.30 GMT) pada Rabu.

Harga juga melemah pada Selasa (8/2/2022) ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membantu mencegah memburuknya krisis Ukraina.

Kremlin membantah bahwa Putin telah berjanji kepada Macron bahwa Rusia tidak akan melakukan manuver lebih lanjut di dekat Ukraina untuk saat ini.

Enam kapal perang Rusia sedang menuju ke Laut Hitam dari Mediterania untuk latihan angkatan laut, kantor berita Interfax melaporkan, mengutip Kementerian Pertahanan Rusia, dalam apa yang disebutnya sebagai gerakan yang telah direncanakan sebelumnya.(qq)