JAKARTA, Hinews –  Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pungky Sumadi menyampaikan perbandingan jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Rasio jumlahnya 1:2.880 orang.

“Rasio jumlah tenaga kerja asing kita dibandingkan mereka-mereka yang ada di negara sekitar ASEAN, posisi kita itu perbandingannya adalah 1:2.880 orang,” ujar Pungky dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (8/2/2022).

Artinya, di setiap 2.880 pekerja Indonesia ada satu tenaga kerja asing. Berbeda dengan sejumlah negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.

“Sementara di Thailand 1:17; Singapura 1:2; Malaysia 1:12; Australia 1:4; dan Hongkong 1:3,” ujar Pungky yang dilansir dari republika.

Kendati demikian, kondisi tenaga kerja Indonesia disebutnya belum memiliki keahlian tertentu. Hal inilah yang menyebabkan sejumlah pengerjaan mau tidak mau harus mendatangkan TKA profesional.

“Untuk itu membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas tinggi yang memang belum kita miliki,” ujat Pungky.

“Hal-hal seperti ini sebetulnya kami dapatkan sebagai contoh mengapa kita masih membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya sangat teknis tetapi memang kita belum memiliki kapasitas itu,” kata dia.(qq)

JAKARTA, Hinews – Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus mengatakan, pihaknya belum menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dari pemerintah. DPR dalam hal ini masih menunggu DIM tersebut.

“Belum, saya sendiri belum melihat itu. Apakah ini langsung ke Ketua (DPR), tetapi saya sebagai koordinator yang membawahi, salah satu baleg, saya belum melihat hal itu,” ujar Lodewijk di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Saat ini, pihaknya belum memutuskan apakah RUU tersebut akan dibahas oleh alat kelengkapan dewan (AKD) yang mana. Namun, DPR disebutnya terbuka dengan pendapat dari pemerintah terkait RUU TPKS.

“Memang terus terang kegiatan di Baleg cukup padat dengan melihat apa yang bisa diselesaikan, apa masih menunggu masa reses selesai atau masa sidang selanjutnya. Kita tunggu aja,” ujar Lodewijk.

Dikabarkan dari republika, Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, pihaknya mengedepankan kehati-hatian dalam membahas RUU TPKS. Ia ingin, RUU tersebut tak cacat hukum sehingga tidak dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setelah surpes (surat presiden) keluar dari pemerintah akan segera melakukan pembahasan ini dengan sebaik-baiknya, secara hati-hati. Jangan sampai RUU ini kemudian mempunyai cacat hukum, sehingga tidak bisa bermanfaat,” ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/1).

Ia ingin RUU TPKS bermanfaat bagi masyarakat Indonesia setalah disahkan menjadi Undang-undang. Terutama bagi korban kekerasan seksual, untuk memberikan payung hukum dan keadilan. “Jadi harapannya adalah RUU TPKS ini nantinya dapat melindungi, memberikan rasa aman, nyaman. Bukan hanya buat perempuan dan anak, tapi seluruh warga negara Indonesia,” ujar Puan.(qq)

JAKARTA, Hinews – PT Bank Syariah Indonesia Tbk bekerja sama dengan PT Asabri (Persero) terkait pembayaran manfaat program asuransi. Adapun program ini sebagai tindak lanjut kerja sama yang telah ditandatangani pada 1 Oktober 2021 yang sebelumnya masih dilaksanakan secara terbatas oleh BSI di Aceh dan Lhokseumawe.

Dikutip dari republika, Sekretaris Perusahaan Asabri Edison Sianipar mengatakan kerja sama strategis antara Asabri dengan Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta Asabri melalui mitra bayar yang pada mulanya, hanya difokuskan implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Hal ini juga untuk mendukung visi pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Adapun pelaksanaan kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu komitmen Asabri untuk memberikan layanan terbaik kepada para peserta.

“Kepuasan Peserta Asabri merupakan prioritas utama dari bisnis perusahaan. Semoga Bank BSI dapat senantiasa menjaga kepercayaan dan komitmen dalam kerja sama yang dituangkan, sehingga kerja sama sinergis yang telah dibangun dapat menjaga visi dan misi Asabri utamanya menjadi perusahaan yang terpercaya melayani,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (9/2/2022).

Sebagai pengelola program asuransi sosial prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN Kemhan Polri, Asabri melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagi pihak dan stakeholder, tak terkecuali mitra bayar. Dengan dilakukannya kerja sama ini, peserta Asabri sudah dapat menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai alternatif pilihan mitra bayar untuk pembayaran klaim dan manfaat Asabri yang sudah dapat dijangkau secara nasional.(qq)

YOGYAKARTA, Hinews – Pemerintah pusat menetapkan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 sejak Senin (7/2/2022). Kondisi ini tidak lepas dari situasi penularan Covid-19 DIY yang terus mengalami kenaikan.

Dikabarkan dari merdeka, Gubernur DIY Sri Sultan HB X pun angkat bicara tentang pemberlakuan PPKM level 3 di DIY. Sultan menuturkan tengah menyiapkan Instruksi Gubernur terkait dengan perubahan level PPKM di DIY.

“Ya kami baru susun (instruksi Gubernur). Karena baru tadi malam (keputusan naik ke PPKM level 3). Perlu ada waktu,” kata Sultan, Selasa (8/2/2022).

Sultan merinci aturan pembatasan wisata seiring naiknya DIY ke PPKM level 3 sedang dalam pembahasan Dinas Pariwisata.

“Kami desain sendiri, belum selesai. Saya kira kondisi sudah berbeda dengan saat itu (varian Delta). Mungkin bisa lebih memberikan ruang. Karena Delta dan Omicron berbeda,” tutur Sultan.(qq)

JAKARTA, Hinews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan penyesuaian level guna mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19 varian Omicron.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendgari Safrizal ZA dalam keterangan persnya, Selasa, mengatakan peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 dalam seminggu terakhir ini, jauh hari telah diprediksi oleh Pemerintah.

JAKARTA, Hinews – Koordinator Advokasi Nasional Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Ratna Batara Munti mengapresiasi masuknya pembahasan tentang perbudakan seksual dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TPKS dari pemerintah.

“Ini sudah diakomodir di DIM pemerintah, kami sangat mengapresiasi untuk tetap dipertahankan dan kita akan berjuang di DPR bersama-sama,” kata Ratna dalam acara Konsultasi Publik DIM RUU TPKS dengan K/L, Masyarakat Sipil dan Akademisi yang diikuti secara virtual di Jakarta, Senin.

Pihaknya menjelaskan pelaku perbudakan seksual bermaksud untuk melakukan pemerkosaan atau pencabulan dengan membuat orang lain di bawah kendalinya.

“Di dalam perbudakan seksual ini adalah setiap orang yang mencabut kebebasan seseorang atau membuat orang di bawah kendalinya dengan maksud melakukan perkosaan atau pencabulan, dipidana karena perbudakan seksual dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp1,5 miliar,” katanya.

Hal tersebut berbeda dengan makna perampasan kemerdekaan dalam KUHP yang tidak spesifik menjelaskan tentang niat pelaku.

“Inti dari perbudakan seksual adalah mencabut kebebasan seseorang. Itu bisa berarti fisik maupun psikis, termasuk dengan penjeratan utang. Jadi ini berbeda dengan perampasan kemerdekaan. Itu kan memang niatnya untuk merampas kemerdekaan. Kalau ini niatnya adalah memang dia melakukan, mengendalikan korban, tapi untuk melakukan kekerasan seksual, apakah itu perkosaan atau pencabulan,” ujarnya.

Dikutip dari antara, Ratna mengatakan dengan peraturan yang ada, seringkali perbudakan seksual hanya dikenakan pidana yang rendah, tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

“Kalau ketika melihat kasus itu, seringkali memang diterapkan adalah pasal perkosaan, kemudian juga ada pasal perampasan kemerdekaan, tapi ini tidak cukup, tidak cukup tepat ya untuk diterapkan pada persoalan ini, perbudakan seksual, karena kita tahu dampaknya berbeda, bahkan kasus yang di Medan itu 15 tahun disekap di sebuah gua. Nah apakah kita hanya menerapkan Pasal 285 yang hanya maksimal 12 tahun ya,” katanya.

Oleh karena itu, LBH APIK mendorong perbudakan seksual diatur dengan peraturan tersendiri, sehingga dapat diberikan hukuman yang setimpal.

“Kita perlu melihat kualitas dari perbuatan ini, sehingga memang tepat ini harusnya ada pasal tersendiri, perbudakan seksual, sehingga hukumannya juga lebih sesuai dengan peristiwa dan dampak yang dialami korban,” katanya.(qq)

JAKARTA, Hinews – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Senin, memeriksa tiga purnawirawan TNI sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT).

Tiga purnawirawan TNI yang diperiksa tersebut, yakni Laksamana Madya TNI (Purn) AP selaku mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, kemudian Laksamana Muda TNI (Purn) L selaku mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, dan Laksamana Pertama TNI (Purn) L selaku Mantan Kepala Pusat Pengadaan pada Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.

“Ketiga saksi diperiksa terkait proses penyelamatan Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT), khusus kontrak pengadaan satelit L-Band dengan Air Bus, pengadaan ground segment dengan Navayo maupun Jasa Konsultasi dengan Hogen Lovells, Détente, dan Telesat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam layar monitor pemeriksaan Jampdisus Kejaksaan Agung di Gedung Bundar, tertera pemeriksaan dua purnawirawan TNI pada Kamis (27/1/2022).

Kedua purnawirawan tersebut yakni Laksamana Pertama TNI AL (Purn) Listyanto (mantan Kepala Pusat Pengadaan) dan Laksda (Purn) Leonardi (Mantan Kepala Baranahan).

Dikabarkan dari antara, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah waktu itu menyebutkan, pemeriksaan tersebut dalam rangka koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil).

Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi juga mengatakan jadwal pemeriksaan yang tertera di monitor tersebut dalam rangka koordinasi dengan Jampidmil.

Pengungkapan dugaan kasus korupsi proyek satelit ini berawal dari kekosongan pengelolaan setelah satelit Garuda-1 keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat BT.

Saat itu, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika memenuhi permintaan Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot tersebut.

Selanjutnya pada perkembangannya, meskipun persetujuan penggunaan Slot Orbit 123 derajat BT dari Kementerian Kominfo belum terbit, pihak Kementerian Pertahanan sudah membuat kontrak sewa satelit dengan pengisi orbit milik Avanti Communication Ltd bernama Satelit Artemis.

Selain itu, menurut pernyataan resmi Mahfud MD, Kementerian Pertahanan juga telah menandatangani kontrak dengan perusahaan Navayo, Airbus, Detente Hogan Lovells, dan Telesat dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai 2016.(qq)

JAKARTA, Hinews – Pengamat militer dan pertahanan Wibisono mengapresiasi permohonan maaf Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar, terkait pernyataannya soal data 198 pondok pesantren terafiliasi jaringan terorisme.

Menurut Wibisono, penyampaian permohonan maaf Kepala BNPT kepada masyarakat itu merupakan sikap seorang kesatria dan patut dicontoh bagi pejabat yang lain apabila ada pernyataan yang membuat resah masyarakat.

“Saya mengapresiasi dan salut kepada Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, yang telah melakukan tabayun ke MUI untuk mendapatkan masukan terkait pernyataan beliau, ini sikap pemimpin yang tidak sombong dan mau menerima saran dan masukan dari orang lain,” ujar Wibisono yang juga Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) kepada awak media di Jakarta Minggu (06/02/2022).

Lanjut wibisono, sikap ini perlu dicontoh oleh pemimpin yang lain di republik ini. Selain itu, permohonan maaf Kepala BNPT itu mempunyai makna yang penting sebagai bentuk rendah hati seorang pemimpin yang baik.

Dalam kesempatan tersebut, Boy mengatakan bahwa BNPT tidak akan sungkan-sungkan mengubah peristilahan dan diksi yang dianggap kurang tepat dan dapat menimbulkan kesan stigma negatif kepada Islam dan umat Islam secara khusus. Termasuk juga ketika membuat kriteria dan indikator kelompok teroris.

“Saya berharap semua pemimpin harus punya sikap yang sama seperti pak Boy, karena pada jaman ini jarang pemimpin yang memulai duluan meminta maaf apabila ada salah, tujuannya adalah memberikan kesejukan dan rasa damai dimasyarakat, ” pungkas Wibisono.

Sebelumnya, Kepala BNPT menggelar silaturahmi dan dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pertemuan tersebut jenderal bintang tiga itu menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya soal data 198 pondok pesantren terafiliasi jaringan terorisme.

“Saya selaku Kepala BNPT mohon maaf karena memang penyebutan ponpes ini diyakini memang melukai perasaan dari pengelola pondok, umat Islam,” kata Boy di kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2022).

Boy menegaskan pernyataannya tidak bermaksud menggeneralisasi pondok pesantren. Dia mengatakan ponpes yang terafiliasi merujuk pada individu yang pernah berhubungan dengan kejahatan terorisme.

“Muncul nama ponpes ini tentu tidak bermaksud menggeneralisasi, demikian juga berkaitan dengan terafiliasi, terafiliasi di sini dimaksudkan memang terkoneksi, terhubung,” kata dia.

“Jadi kami mengklarifikasi, meluruskan, bahwa yang terkoneksi di sini adalah berkaitan dengan individu. Bukan lembaga ponpes secara keseluruhan yang disebutkan itu, tapi adalah ada individu yang terhubung dengan pihak-pihak yang terkena proses hukum terorisme,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Waketum PP Persis), KH Jeje Zaenudin mengapresiasi sikap terbuka dan rendah hati dari Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar tersebut.

Pihaknya juga menilai bahwa apa yang dilakukan Boy Rafli Amar sesuai langkah yang diambil sudah baik. “Tentunya kami sangat gembira sekaligus mengapresiasi sikap terbuka, gentel, dan rendah hati dari Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar,” kata KH Jeje Zaenudin. (*)

JAKARTA, Hinews – Dalam beberapa pekan belakangan ini publik dihebohkan sejumlah laporan yang diduga mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama.

Dari mulai ucapan Dedi Mulyadi sampai pada ucapan KASAD Jendral Dudung Abdurahman, terakhir yang mencuat adalah ucapan Sang Jendral terkait menyebut .”Jika Tuhan bukan orang Arab”.

Menanggapi polemik terkait adanya pernyataan ujaran kebencian yang sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat itu, pengamat militer dan pertahanan Wibisono mengatakan, seharusnya bila ada pernyataan yang memicu kegaduhan segera dilakukan mediasi.

Misalnya, dengan melakukan tabayyun terlebih dahulu,  melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga Agama yang dianggap mampu memediasi seperti NU atau Muhammadiyah. Karena persoalan ini rentan dipolitisir.

“Saya sangat prihatin dengan fenomena yang dikit-dikit saling lapor, bangsa ini sudah mulai kehilangan semangat membangun ukhuwah dan saling tidak menghargai perbedaan, padahal perbedaan itu Rahmat,” ujar Wibisono yang juga pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, ini, Sabtu (5/2/2022).

Terkait dengan ucapan Kasad yang sempat viral di sosial media, Wibisono menilai bahwa pernyataan itu belum tentu mengandung unsur penistaan agama. Oleh karena itu, dia menyarankan perlu adanya klarifikasi yang utuh dari yang bersangkutan, yakni Jenderal Dudung.

“Tabayyun itu kuncinya. Bangsa ini kan bangsa yang beradab mengedepankan musyawarah dan mufakat,” sarannya.

Mengenai adanya kasus lain yang sifatnya agitasi atau adu domba, dia berpandangan, persoalan itu seyogyanya dimediasi tanpa harus saling lapor ke aparat hukum.

“Karena kalau semua saling lapor bangsa kita yang rugi, karena baku hantam sendiri sesama anak bangsa,” jelasnya.

Dia pun mengatakan,  jika persoalan ini terus berkembang,  dikhawatirkan ada pihak-pihak yang sengaja memperkeruh keadaan.

Untuk itu, Wibisono menyarankan agar sesama anak bangsa agar saling menghargai antarasatu sama lain. Sebab, bangsa ini bisa merdeka karena bersatu dan kompromi.

Wibisono pun mengharapkan kedepannya setiap ada persoalan agar mengaedepankan dialog dan komunikasi dua arah. Sehingga masing masing pihak bisa saling memahami.

“Saya masih percaya lembaga seperti MUI mampu menyelesaikan persoalan persoalan seperti ini, disana banyak ulama yang ahli dalam agama,” pungkas Wibisono.

Senada dengan Wibisono, Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia M. Ali Zaeni mengajak semua komponen bangsa agar bersatu-padu mengatasi persoalan pokok bangsa di tengah pandemi Covid-19 yang disusul dengan varian Omicron.

Bukan sebaliknya mempersoalkan hal-hal yang remeh temeh. Padahal, jika elit bangsa ini lebih fokus pada persoalan bangsa, lapor melapor tidak dilakukan. Sebab  PR bangsa ini cukup banyak. Dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

“Persoalan kemiskinan dan meningkatnya angka pengangguran akibat dampak pandemi ini seharusnya manjadi bahasan utama pare elitit. Kalau berbicara agama sudah ada ahlinya. Jadi alangkah baiknya semua para tokoh bangsa tidak memunculkan isue yang sensitif,” ujar Ali.

Ali menilai, sesama anak bangsa saat ini, budaya toleransi dan perdamaian sudah tidak lagi dijunjung tinggi.

“Oleh karenanya, LPKAN mengajak semua komponen bangsa untuk bersatu dalam memyelesaikan persoalan utama bangsa ini. Di antaranya ancaman geoekonomi, geopolitik dan geostrategi. Ini semua menjadi tanggung jawab bersama,” tuturnya. **

Jakarta, HNN – Akhir akhir ini kita dihebohkan oleh beberapa laporan yang konon mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama, dari mulai ucapan Dedi Mulyadi sampai pada ucapan KASAD Jendral Dudung Abdurahman, terakhir yang mencuat adalah ucapan Sang Jendral terkait menyebut jika Tuhan bukan orang Arab.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan telah menindaklanjuti laporan masyarakat ke Pusat Polisi Militer (Puspomad) terhadap KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

“Intinya sama peradilan militer dan umum, polisi militer sebagai penyidik memiliki kewajiban menindaklanjuti laporan,” tutur Andika di Surabaya, Jawa Timur, dikutip Jumat 4 Februari 2022

Andika mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat internal guna membahas laporan tersebut pada Senin 31 Januari 2022

Menurut pengamat militer dan pertahanan Wibisono mengatakan bahwa seharusnya kalo ada pernyataan yang membuat keresahan bisa dilakukan mediasi dan tabayun terlebih dahulu, bisa melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga Agama yang dianggap mampu memediasi seperti NU atau Muhammadiyah, karena persoalan ini rentan dipolitisir.

*”Saya sangat prihatin dengan fenomena yang dikit dikit saling lapor, bangsa ini sudah mulai kehilangan semangat membangun ukhuwah dan saling tidak menghargai perbedaan, padahal perbedaan itu Rahmat,”* ujar Wibisono yang juga sebagai pembina DPP LPKAN INDONESIA kepada awak media di Jakarta Sabtu (05/02/2022).

Lanjut wibisono, ucapan KASAD belum tentu mengandung unsur penistaan agama, makanya perlu adanya klarifikasi yang utuh dari yang bersangkutan, tabayun itu kuncinya. Bangsa ini kan bangsa yang beradab mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Terkait dengan kasus kasus lain yang sifatnya agitasi atau adu domba juga bisa di mediasi tanpa saling lapor ke aparat hukum, karena kalo semua saling lapor bangsa kita yang rugi, karena baku hantam sendiri sesama anak bangsa.

“Saya kawatir ada pihak pihak yang ingin memperkeruh keadaan dengan situasi ini, bangsa ini harus saling menghargai antara satu sama lain, dulu bangsa ini bisa merdeka karena bersatu dan kompromi,” kata wibisono yang juga sangat dekat dengan para ulama ini.

“Kedepannya saya ingin kita kedepankan dialog dan komunikasi dua arah agar masing masing pihak bisa saling memahami, saya masih percaya lembaga seperti MUI mampu menyelesaikan persoalan persoalan seperti ini, disana banyak ulama yang ahli dalam agama,” pungkas Wibisono