trotoar.id – Polres Bone, Sulawesi Selatan, ringkus dua oknum anggota polisi. Keduannya diduga terjaring dalam kasus narkoba bersama beberapa orang warga sipil.

Kedua anggota polisi itu ternyata berstatus aktif dengan masing-masing berpangkat Brigadir.

Keduanya yakni SF yang bertugas di Polsek Tanete Riattang dan AM yang bertugas di Polsek Tonra. Sementara 2 warga sipil lainnya berinisial CR (28) dan SB (37).

“Betul ada penangkapan terkait kasus penyalahgunaan narkotika,” kata Paur Humas Polres Bone, Ipda Rayendra, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/9/2021) kemarin.

Ditanggapi oleh oleh satu Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi atau akrab disapa Andi Rio angkat bicara terkait adanya dua anggota polisi asal Kabupaten Bone, yang diduga terjaring kasus narkoba.

Dua anggota polisi tersebut masing-masing berinisial AMR dan SF. Andi Rio menyesalkan hal tersebut, sekalipun hal semacam ini kerap dijumpai akan tetapi pihaknya memberi kecaman pada oknum polisi itu.

Politisi Partai Golkar ini menerangkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk memberantas narkotika.

Tetapi yang terjadi di lapangan, kata Andi Rio, justru sebaliknya di mana aparat kepolisian yang terlibat penyalahgunaan. Ia menyebut kalau kasus seperti ini adalah tamparan keras dan memalukan bagi institusi Polri.

Andi Rio mengkhawatirkan bila anggota polisi melindungi bandar narkoba, “Jangan sampai oknum polisi itu justru bekerjasama atau terlibat dalam jaringan bandar narkoba,” tuturnya saat dihubungi trotoar.id, Kamis (16/9).

Baginya hal ini tak boleh dibiarkan, “Jangan sampai Sulawesi Selatan menjadi surga bagi bandar narkoba.”

Menurutnya, tentu tak ada toleransi. Sebab, narkoba adalah musuh bersama karena dapat memberi efek buruk pada kedamaian dan kehidupan bernegara.

“Arahan dan perintah Kapolri harus dapat diimplementasikan secara nyata bagi seluruh aparat kepolisian, tanpa terkecuali!” Andi Rio menegaskan.

Ia juga meminta agar kasus ini dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dia menegaskan lagi, tak boleh ada yang ditutupi atas penegakan dan proses hukum dua anggota polisi tersebut.

“Peristiwa ini tentunya berdampak pada citra kepolisian. Aparat kepolisian harusnya memberi contoh baik kepada masyarakat bukan justru sebaliknya,” terang Andi Rio.

Tak sampai di situ, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri juga diminta mendalami kasus tersebut serta memberikan sanksi tegas.

“Ini menjadi evaluasi bagi pihak Propam Polri serta kepolisian daerah di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di (Kabupaten) Bone,” ujarnya.

Sekedar diketahui, Sulawesi Selatan akhir-akhir ini banyak terjadi penangkapan sindikat jaringan narkotika. (Alam)

JAKARTA, Mediakarya  – Sejumlah pihak mempertanyakan tentang kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sebab selama ini proses pembangunan hanya ditopang dari utang luar negeri (ULN). Di mana hutang pokok belum terbayar, ditambah lagi pemerintah harus membayar bunga dengan utang.

Menanggapi persoalan tersebut, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo mengungkapkan, bila dilihat dari ukuran teori ekonomi makro clasik, bahwa tingkat ULN Indonesia dalam posisi aman.

Di mana rasio antara total utang pemerintah dengan produk domistik bruto (PDB) dibawah ambang batas 60 persen, jauh ketimbang Jepang dan Amerika. Berdasarkan catatan, bahwa Jepang memiliki total ULN diatas 200 persen lebih besar dibanding PDB negeri Sakura tersebut.

“Kenapa Jepang masih bertahan, karena orang masih percaya beli surat hutang mereka,” ucap Dradjad seperti yang dikutip Mediakarya dari Rafly Harun chanel, Rabu (15/9/2021).

Lebih lanjut, kata Drajad, permasalahannnya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rasio pajaknya rendah terhadap PDB.

“Intinya, ketika kita berutang itu bukan persoalan sedikit dan banyaknya hutang. Misalnya kita punya hutang sepuluh tapi penghsilan kita hanya dua puluh tentunya ngos-ngosan. Berbeda kita punya hutang seribu tapi penghasilannya seratus ribu maka akan enteng bayarnya,” tandas Drajad.

Jadi, kata dia, yang menjadi kunci adalah bukan berapa besar ULN, tapi berapa rasio penghasilan negara dengan utang negara, selain rasio klasik yang dipake secara makro.

Drajad mencontohkan di tahun 2019 pemerintah membayar utang pokok Rp409 triliun, sementara bunga utang tersebut mencapai Rp276 triliun dengan total Rp 685 triliun.

“Kalau kita bagi dengan realisasi penerimaaan pajak sudah mencapai 51 persen lebih. Artinya separuh dari penerimaah pajak kita habis untuk bayar utang. Padahal penerimaah pajak kita hanya sepuluh hingga sebelas dari PDB, tapi kalau dilihat dari APBN tentunya sangat besar sekali,” katanya.

Sementara di tahun 2020 kata Drajad kondisinya lebih berat lagi. Di mana penerimaan negara menurun akibat pandemic Covid-19. Di tahun 2020 pembayaran pokok ULN total Rp729 triliun bila dibulatkan yang setara dengan 68 persen dari penerimaan pajak.

“Jadi dua pertiga dari penerimaan pajak habis untuk bayar utang. Ini yang membuat negara ngos-ngosan. Padahal dua puluh persen dari itu harus dipake untuk membiayai pendidikan. Sementara yang sebagaian sudah dialokasikan untuk transfer daerah. Sehingga yang dipake untuk kegiatan lain tinggal sedikit,” beber Drajad.

Oleh karenanya, Drajad menyarankan agar pemerintah melakukan terobosan untuk penerimaan negara. Karena kalau itu tidak dilakukan bangsa ini akan terjebak pada gali utang untuk bayar utang.  (dji)

.

Irjen Fadil Imran.

(relita) JAKARTA-Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) yakni provost dan pengamanan internal (paminal), tak ragu dalam menindak tegas polisi yang melanggar aturan. Jika ada yang melakukan perlawanan, Fadil meminta Propam menyebut bahwa tindakan mereka atas perintah dirinya.

LQ Indonesia Law Firm memuji pernyataan dan sikap Kapolda Fadil yang rekaman videonya viral di media sosial itu. Namun, mereka meminta agar hal tersebut benar-benar dipraktikkan.

Mengingat, sejumlah kasus penyelewengan yang diduga dilakukan anak buah Fadil, hingga kini tak jelas proses dan tindakan yang diambil. Padahal, bukti-bukti telah disampaikan ke Kepolisian maupun kepada publik.

Salah satunya dugaan pemerasan oknum atasan penyidik dan pimpinan Fismondev, yang menyeret nama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dugaan pemerasan terjadi lantaran pihak LQ yang merupakan kuasa hukum pelapor atau korban dugaan investasi bodong, hendak mencabut laporan dan meminta surat perintah penghentian penyidikan (SP3) lantaran telah terjadi perdamaian atau restorative justice.

“Kami memiliki rekaman suara oknum atasan penyidik meminta Rp500 juta dari kuasa hukum untuk biaya SP3 katanya Rp500 juta sampai Dirkrimsus, maksudnya biaya mendapatkan tandatangan pengajuan SP3 dari panit, kanit, Kasubdit sampai Dirkrimsus,” ujar Kabid Humas LQ Indonesia Law Firm Sugi, Rabu (15/9/2021).

“Apakah upaya paminal berjalan dengan efektif? Di sini diduga terjadi gratifikasi secara TSM (Terstruktur, Sistematik dan Masif),” imbuhnya.

LQ berharap oknum atasan penyidik dan pihak-pihak yang dibawa-bawa namanya tersebut diperiksa Propam.

“Apakah benar perkataan oknum yang berbicara bahwa dari bawah ke atas minta dan dapat setoran dari kasus?” kata Sugi.

Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm Alvin Lim, mengaku pihaknya tak hanya memiliki bukti rekaman suara dari oknum di Fismondev. Tapi di satuan kerja (satker) lainnya.

“Bukan hanya Fismondev, tapi juga Indag, Krimum, Renakta, banyak yang masih kami simpan sebagai bukti bahwa Polda diduga menjadi sarang mafia,” ujarnya.

Alvin mengaku pihaknya telah melaporkan dugaan pelanggaran hukum tersebut ke Propam. Tapi, kata dia sejauh ini hasilnya nihil.

“Sudah berkali-kali kami lapor paminal, cuma diperiksa kami sebagai pelapor, namun SP2HP saja tidak pernah diberikan Paminal Polda Metro Jaya, infonya mandek, kenapa? Apakah bisa ‘jeruk makan jeruk’ Pak Kapolda Metro Jaya?” tutur Alvin.

“Buktinya aduan Kasus MPIP LP No 2228/IV/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ Tanggal 9 April 2020 yang dilaporkan sejak April dan Mei 2020 oleh korban MJ dan VS hingga hari ini sepertinya masih mandek. Polda Metro Jaya diduga masih tebang pilih dalam penanganan kasus,” imbuh mantan Vice President Bank of America ini.

LQ juga menyoroti kasus dugaan investasi bodong yang juga pihaknya laporkan, namun menurut mereka tak diproses sebagaimana mestinya. Yaitu kasus yang diduga melibatkan putra ketua umum partai politik RSO.

“Terlapor RSO sampai hari ini sudah 6 kali dipanggil tidak hadir, namun Kapolda Metro Jaya kelihatannya tidak berdaya. SP2HP sudah LQ serahkan ke media untuk bukti. Para korban PT MPIP dan OSO Sekuritas hingga hari ini tidak ada kepastian hukum,” beber dia.

Alvin berharap Kapolda Metro Jaya membuktikan ucapannya. Sehingga penilaian masyarakat bahwa Irjen Fadil benar-benar menginginkan pembenahan di internal Kepolisian ada di benak mereka. Hingga pada akhirnya, citra Kepolisian khususnya Polda Metro Jaya semakin baik di mata masyarakat.kik

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap Muhammad Hendra Hidayat dikabarkan diamankan Tim Satuan Tugas (Satgas) 53 Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (13/9), sekira pukul 07.00.

Informasi yang dihimpun Radarmas, saat itu menjelang dimulainya apel pagi. Namun, kehadiran lima orang dari Tim Satgas 53 langsung mengejutkan staf Kejari. Saat itu belum banyak pegawai yang datang, dan jam pelayanan pun belum buka.

“Lima orang itu langsung menuju lantai atas. Kemudian tiga diantaranya kembali turun bersama Kasi Pidsus,” ujar sumber Radarmas yang enggan disebut identitasnya.

Tiga anggota Satgas 53 tersebut lantas membawa Muhammad Hendra ke sebuah mobil yang diyakini kemudian menuju Jakarta. “Prosesnya sangat cepat. Kurang 10 menitan,” imbuh sumber Radarmas.

Sementara, dua anggota Satgas 53 tetap berada di Kejari Cilacap. Mereka meminta keterangan kepada beberapa jaksa Kejari Cilacap sampai Senin (13/9) malam.Belum diketahui penyebab Muhammad Hendra diamankan Tim Satgas 53. Namun, dari informasi yang Radarmas dapatkan, Muhamad Hendra dilaporkan masyarakat terkait dugaan tindak pemerasan pada saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Kepala Kejari Cilacap Timotius Tri Ari Mulyanto melalui Kepala Seksi Intelijen Dian Purnama tidak membantah penangkapan terhadap Muhammad Hendra. Namun, dia mengaku belum bisa memberikan keterangan resmi soal ini.

“Saat ini kami belum bisa memberikan keterangan terkait hal itu,” kata Dian, Selasa (14/9). (nas/radarbanyumas)

“Dari total jumlah 29.284 usulan bansos tersebut, 6.187 di antaranya telah diterima. Sedangkan 11.546 usulan ditolak dan 11.551 lainnya belum diverifikasi”

“Inisiatif ini muncul saat saya bertemu Wali Kota Surabaya dan Kepala Kantor Kemenag Surabaya”

Arsip foto – Warga menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 16, Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (28/4/2021). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024.

“Kami mengusulkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada 27 November 2024, mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016,” kata Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP di Gedung Senayan, Jakarta, Senin.

Ilham menjelaskan alasan penetapan waktu itu mengacu pada persiapan pemilihan 2018 selama 12 bulan (Juni 2017 sampai Juni 2018), persiapan pemilu tahun 2019 selama 20 bulan (Agustus 2017 sampai April 2019) dan persiapan pemilihan 2020 (September 2019 sampai Desember 2020).

“Untuk persiapan sudah disetujui bersama selama 25 bulan untuk pemilihan 2024 sebelum hari pemungutan suara,” ujar Ilham.

Ilham merincikan penggunaan waktu itu, yakni verifikasi kepengurusan partai politik untuk penelitian dan perbaikan selama 30 hari. Durasi verifikasi faktual parpol tingkat provinsi, kabupaten/kota selama 53 hari.

Kemudian, durasi pembemtukan PPK, PPS dan KPPS selama 92 hari. Durasi pemutakhiran data pemilih 30 hari. Kampanye selama 120 hari, masa kerja PPK dan PPS selama enam bulan sebelum dan dua bulan setelah pilkada. Serta durasi pencalonan kepala daerah selama 18 hari dan durasi masa kampanye kepala daerah selama 60 hari,

“Alangkah lebih baik, jika persetujuan waktu pemilihan dipercepat, karena banyak sekali yang perlu kita persiapkan,” harap Ilham.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan RDP itu merupakan tindak lanjut dari rapat kerja sebelumnya, dimana komisi II membentuk tim kerja bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, untuk menyusun konsep dan desain penyelenggaraan pemilu di tahun 2024.

“Kita sama-sama paham, kalau di tahun 2024 adalah tahun politik, karena sepanjang tahun kita menyelenggarakan event politik dan itu bukan hal yang mudah,” kata Doli menegaskan.

Doli berharap dengan konsep dan desain serta mengetahui tingkat kerumitan dari awal, maka semua pihak dapat mengurai serta mendapatkan solusinya.

“Dalam waktu dua bulan terakhir, tim kerja bersama sudah melakukan pertemuan untuk mematangkan konsep dan desain serta merumuskan beberapa hal terkait penyelenggaraan Pemilu 2024,” jelas Doli.

Pewarta : Fauzi
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Dato Sri Tahir, angggota Dewan Pertimbangan Presiden yang punya harta Rp8 triliun lebih. Foto/wikipedia

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada pejabat negara yang memiliki harta paling tertinggi berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) yakni mencapai Rp8 triliun. Tetapi ada pejabat negara yang melaporkan hartanya minus sampai Rp1,7 triliun.

“Pada saat yang sama ada juga nilai harta terendah yang menarik yang di antara Kementerian/ lembaga masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus Rp 1,7 triliun. Jadi kita pikir Rp 1,7 triliun minus pada saat yang sama tertingginya bisa sampai Rp 8 triliun,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan secara daring, Selasa (7/9/2021).

Berdasarkan penelusuran pada lama LHKPN KPK, ternyata pemilik harta dengan kekayaan Rp 8 triliun yakni anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Dato Sri Tahir. Pelaporan LHKPN dilakukan Tahir terakhir pada Maret 2021 lalu.

Dari data LHKPN-nya, Tahir memiliki harta tanah dan bangunan dengan total Rp182.694.669.806. Lalu total harta dari alat tranportasi dan mesin berjumlah Rp12,929.400.000.

Lalu jumlah harta bergerak lainnya Rp4.966.984.037.258. Total harta dari surat berharga dengan total Rp8.299.811.138.809. Lalu harta dari kas dan setara kas yakni Rp2.174.164.167.547 dan harta lainnya Rp72.025.000.000. Maka bila ditotalkan mencapai Rp15.708, triliun. Dikurangi hutang yang sebesar Rp6,965 triliun, total keseluruhan harta Tahir adalah Rp8,743 triliun.

Selain itu, Pahala menyebut bahwa rata-rata kekayaan dari pejabat kementerian hingga DPR dan MPR mencapai Rp 23 miliar.

“Kita hitung rata-rata kekayaan dari wajib lapor Kementerian pemerintahan provinsi kabupaten di DPR MPR DPD dan selanjutnya tidak ada niat yang bilang bahwa kalau DPR rata-rata 23 miliar itu orang DPR lebih kaya daripada DPRD kabupaten kota enggak tapi kira-kira masyarakat bisa menduga bahwa rata-rata kekayaannya 23 miliar anggota DPR gitu diikuti oleh DPRD kabupaten kota sekitar 14 miliar,” jelasnya.

“Lantas BUMN, DPD dan selanjutnya umumnya yang menunjukkan kekayaan yang tinggi yang masih pengusaha yang masuk ke dalam bidang itu,” tambahnya.

GridHEALTH.id – Saat pemerintah ngebut mengejar capaian target vaksinasi Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia, masih saja ada oknum masyarakat yang tega-teganya memalsukan sertifikat vaksin Covid-19 dan diperjualbelikan.

Perbuatan seperti itu tentu sangat merugikan semua pihak.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini Indonesia sedang dalam masa transisi pandemi ke epidemi.

Tentunya kehadiran aplikasi PeduliLindungi sangat penting dalam memastikan masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan normal, dan kesehatan juga tetap dapat terjaga.

Pertama, skrining untuk mengidentifikasi seseorang yang sudah di vaksinasi dan hasil test Covid-19 guna melakukan berbagai aktivitas dan mobilitas.

Kedua, melakukan pelacakan, dengan aplikasi PeduliLindungi.

Menkes menyebut proses tracing akan lebih cepat bahkan dalam hitungan detik.

Ketiga, aplikasi peduli lindungi ini berfungsi untuk penerapan protokol kesehatan di tempat umum dengan melakukan scan barcode di tempat umum.

Nah, mereka yang belum mendapatkan vaksin Covid-19, tentu tidak akan mendapatkan sertifikat vaksin Covid-19 yang didapatkan di aplikasi PeduliLindungi.

Bahayanya jika seseorang menggunakan sertifikat vaksin Covid-19 palsu, maka dia bisa bebebas melakukan mobilitas selayaknya orang yang telah mendapatkan vaksin Covid-19.

Karenanya penting penegakan hukum terhadap pelaku sangat bermakna dalam mengurangi kerugian kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Penangkapan pembuat dan pengedar sertifikat vaksin palsu Covid-19

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, mengungkapkan, Polda Metro Jaya telah menangkap pegawai Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, berinisial HH (30) dan rekannya, FH (23).

Keduanya memalsukan sertifikat vaksinasi Covid-19.

Mereka menjual sertifikat vaksin Covid-19 palsu kepada masyarakat secara online, tanpa mengikuti vaksinasi Covid-19 yang tercatat dalam aplikasi PeduliLindungi.

Menurut kepolisian, melansir SehatNegeriku (4/9/2021), pelaku atas inisial FH pemilik akun Facebook dengan nama Tri Putra Heru, memposting kartu vaksin dengan kata-kata/kalimat Rekber agit only Sistem cek web -> cair di grup Facebook “OFFICIAL SIXTEEN MARKET INDONESIA”.

Setelah dilakukan komunikasi oleh Polisi terhadap akun Facebook tersebut, diketahui bahwa akun Facebook tersebut menjual Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus melakukan vaksin, dan bisa langsung terkoneksi pada aplikasi PeduliLindungi.

Keduanya mematok harga untuk sertifikat palsi Covid-19 kepada konsumen sebesar Rp. 370.000, dan hingga ditangkap Polisi telah membuat dan memasarkan sekitar 90 sertivikat vaksin Covid-19.

Pelaku atas inisial HH berperan membuat sertifikat vaksin pada sistem Aplikasi PCARE BPJS yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi tanpa melalui prosedur yang ditentukan dan tanpa dilakukan vaksinasi terhadap pembeli.

Pelaku HH dapat membuat sertifikat vaksin Covid-19 karena memiliki akses dari Kelurahan Kapuk Muara (username dan password) pada sistem PCARE BPJS.

Akses tersebut didapat karena pekerjaannya sebagai staff pada bagian Tata Usaha di Kelurahan Kapuk Muara.

Pemalsuan sertifikat Vaksin Covid-19 ini melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Serta melanggar pasal 32 uu Nomor 19 Tahun 2016, tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Untuk itu, “Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sebanyak 600 juta” tegas Kapolda Fadil Imran.

Dengan ditangkapnya pembuat dan pengedar sertifikat vaksin Covid-19 palsu ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berterima kasih atas upaya Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap dan menangkap terduga pelaku pemalsu dan penjual sertifikat vaksin, yang memanfaatkan wewenang oknum staf pemerintah daerah, untuk mendaftarkan peserta vaksinasi secara illegal di aplikasi PeduliLindungi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Polda Metro Jaya yang telah dapat menangkap para pelaku. Harapan saya semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya,” ucap Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam Keterangan Pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/9).(*)

Jakarta – Nama sejumlah petinggi di Tentara Nasional Indonesia (TNI) santer dikabarkan bakal menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Beberapa nama yang kerap terdengar dimulai Jenderal Andika Perkasa, Laksamana Yudo Margono, hingga Letjen Eko Margiyono.

Diketahui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November nanti. Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Panglima TNI tahun 2017 menggantikan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Dirangkum detikcom, Minggu (5/9/2021), DPR RI kini menunggu surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama calon Panglima TNI. Ketika nama calon Panglima TNI itu masuk ke Senayan, anggota Dewan bakal menggelar uji kelayakan dan kepatutan di Komisi DPR.

Berikut nama-nama yang santer bakal jadi calon Panglima TNI:

1. Jenderal Andika Perkasa

Nama KSAD Jenderal Andika Perkasa menguat di bursa calon Panglima TNI. Seperti diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto akan meninggalkan kursi Panglima TNI lantaran memasuki masa purnabakti.

“Insha Allah….semua akan terjadi dalam waktu dekat Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KSAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI,” kata anggota Komisi I, Effendi Simbolon dalam pesan singkat, Jumat (3/9) lalu.

TNI memiliki tiga kepala staf angkatan yang berpotensi menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Namun Syarief menilai KSAD Jenderal Andika Perkasa yang paling menonjol.

“Dari empat (tiga) kepala staf, memang yang menonjol sekarang itu Pak Andika. Sangat menonjol sekali kinerja dan performanya, kelihatan sekali menonjol. Dan mudah-mudahan yang terbaiklah yang diserahkan Presiden,” ujarnya.

2. Laksamana Yudo Margono

Nama KSAL Laksamana Yudo Margono juga santer bakal menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Masuknya Yudo Margono dalam bursa calon Panglima TNI terkait dengan rotasi matra.

“Proses pergantian panglima, selain melalui mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang, tentu juga akan mendapatkan pertimbangan khusus lainnya, seperti pertimbangan rotasi tiga matra, hierarki senioritas, hingga regenerasi di tubuh organisasi lembaga TNI. Hal ini tentu menjadi pertimbangan khusus,” kata anggota Komisi I, Hillary Brigitta Lasut kepada wartawan, Jumat (18/6) silam.

Bicara rotasi matra, Panglima TNI saat ini, Marsekal Hadi Tjahjanto, berasal dari TNI AU. Panglima TNI sebelum Hadi, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, berasal dari TNI AD. Jika sesuai rotasi matra, Panglima TNI selanjutnya harus berasal dari TNI AL.

3. Letjen Eko Margiyono

Selain dua nama di atas, ada satu sosok jenderal bintang tiga, Letjen Eko Margiyono yang kini menjabat Kasum TNI. Eko Margiyono disebut-sebut cukup mumpuni memimpin TNI.

“Tentunya ini kan hak prerogatif Presiden siapa yang akan diajukan ke Komisi I untuk menjalani fit and proper test. Kita serahkan kepada Presiden, mudah-mudahan yang terbaiklah yang diajukan Bapak Presiden,” kata anggota Komis I, Syarief Hasan di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9) lalu.

TNI memiliki empat kepala staf angkatan yang berpotensi menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Letjen Eko Margiyono menjadi salah satu kepala staf di TNI saat ini.

“Dari empat kepala staf, memang yang menonjol sekarang itu Pak Andika. Sangat menonjol sekali kinerja dan performanya, kelihatan sekali menonjol. Dan mudah-mudahan yang terbaiklah yang diserahkan Presiden,” ujarnya.

PKS Minta Jangan Tutup Peluang Kader Terbaik TNI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. PKS meminta pencalonan Panglima TNI tak menutup peluang anggota-anggota terbaik TNI.

“Yang penting, kalau sudah lewat, ya jangan diterusin. Kenapa? Karena itu menutup ruang kader-kader terbaik TNI di bawahnya. Kan gitu,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).

“Diperpanjang boleh asalkan sudah nggak ada lagi TNI yang berpotensi. Ini kan banyak yang punya potensi,” sambungnya.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan semua anggota di bawah Panglima TNI berpotensi menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. “Ya pokoknya seluruh di bawah Panglima kan punya peluang dan potensi,” ucapnya.

Sementara itu, saat ini nama calon Panglima TNI yang berkembang adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

“Ya pokoknya semua TNI hebatlah,” imbuh Jazuli.