Exemple

DETIKINDONESIA, JAKARTA- Hari-hari di tengah lockdown (alias PPKM), mall, toko-toko, restoran yang tutup, dan jeritan teman-teman pengusaha, terdengar berita menggembirakan (Screenshoot dari FB) yang menampilkan menkeu kita yang cantik dengan wajah ceria, di artikel lain, ada juga yang mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia, yang katanya melampaui Jepang, Korea, dll. Di artikel lain lagi ditampilkan grafik pendukung seperti ini :

Tampak menyejukan, …. Hanya saja, saya di KADIN Indonesia masih mendengar jeritan penderitaan para pengusaha yang terpukul pandemi. Dan terus terang, sebagian besar pengusaha yang saya kenal masih menjerit, terutama dari kalangan UMKM. Beberapa teman masih japri saya untuk dibantukan di carikan kerja, dan sebagainya…

Ini bukan tanda pemulihan ekonomi bagi saya. Tapi bagaimanapun data itu di release pemerintah.

What happened?

Ada 2 kemungkinan :

  1. Data itu palsu
  2. Kita memasuki fase mengerikan yang di sebut “K” Shape recovery

Mari kita abaikan no1, karena rasanya pemerintah kecil sekali melakukan itu. Kita bukan sovyet atau korea utara yang bisa seenaknya memalsukan data, dan tidak bisa dibantah.

So, apa itu K Shape recovery?

Mari kita lihat bagan di bawah ini :

 

Ini adalah yang disebut sebagai V shape recovery, which is, kondisi ekonomi terpuruk dan kemudian naik dan menjadi pulih. Yang mana adalah suatu yang kita semua harapkan terjadi. Dinamakan V shape, karena bentuknya huruf V. Semua berita gembira, dengan wajah ceria para pejabat di media seolah mengatakan Indonesia dalam posisi V shape ini.

Namun, tepat sehari sebelumnya, saya masih melihat ini :

Para pengusaha mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah

Apakah pemerintah telah memainkan sulap Roro Jonggrang? Hingga dalam semalam keadaan bisa berbalik 180 derajat? Ataukah ada yang luput dari pengamatan kita?

Agar lebih mudah di pahami, grafik itu menaik karena ekonomi meningkat, yang dikarenakan GDP meningkat, yang artinya dunia bisnis mampu melakukan penjualan barang dan jasa, yang rembetannya adalah mampu menyerap tenaga kerja. Namun adanya kibaran bendera putih, curhat derita UMKM binaan di KADIN Indonesia, dan keluhan-keluhan di sosial media, serta toko-toko yang tutup, sungguh tidak menggambarkan suatu pemulihan ekonomi. Atau setidaknya, saya tidak merasakan adanya perubahan.

Jadi, siapa mereka? Siapa yang berkontribusi terhadap peningkatan ini?

Jika data ini tidak palsu, maka dalam setiap sektor, ada sekelompok orang yang sangat beruntung, yang begitu beruntungnya, hingga bisa menyedot uang begitu banyak pada diri mereka melalui sektor-sektor ini. Kemungkinan mereka adalah orang yang beruntung memperoleh proyek konstruksi darurat pemerintah, penjualan obat, pengadaan barang dan jasa darurat di masa pandemi, dan lain sebagainya. Uang yang dihasilkan segelintir orang itu sangat besar sekali, karena transaksi bisnis mereka bisa berdampak pada peningkatan GDP yang selama 2 tahun ini terus menurun karena pandemi. Itu artinya uang yang sangat banyak sekali.

Sementara itu, disisi lainnya masih ada yang menggelepar sekarat di dasar jurang, bahkan terjerumus makin dalam.  Saya memberanikan diri mengatakan bahwa ada banyak (yang saya duga mayoritas), masih menggelepar di dasar jurang, karena itulah yang saya lihat dan dengar di sekitar saya, dari KADIN, dan dari berita yang beredar di berbagai media, baik resmi maupun sosmed. Saya memang tidak melakukan survey resmi, tapi rasanya tidak mungkin kelompok sial itu hanya beredar di sekeliling saya.

Singkat cerita, missing link dari berita gembira ini adalah seperti ini :

Mirip huruf K?

Yes karena itulah namanya K shape recovery Arti gambar ini adalah saat ekonomi naik, (dan mungkin sungguh benar naik), ada orang-orang yang tertinggal. Yang terus terpuruk kebawah, makin merugi, makin bangkrut, dan semakin tidak terdengar. (untuk apa didengar, kan ekonomi sudah pulih), sementara diatas berpesta merayakan pemulihan yang istimewa. Dan yang menyedihkan, dugaan saya mereka yang terpuruk itu adalah sektor UMKM yang selama ini dianggap penunjang utama ekonomi nasional di banyak negara.

Tapi mohon jangan salah paham, saya menulis artikel ini tidak karena ingin merusak suasana pemulihan yang menggembirakan ini. Bagaimanapun, 7% peningkatan oleh segelintir orang, masih lebih baik daripada sama-sama terperosok. Tapi, mohon pada pemerintah, terutama pak Jokowi untuk tidak terlena, dan segera mengambil tindakan strategis.

Caranya?

Teknisnya saya tidak tahu, tapi bukankah ada sekelompok orang yang sangat beruntung memperoleh banyak uang dalam kwartal kedua ini? Orang yang begitu beruntungnya, sampai penerimaan mereka mampu mengangkat GDP sampai 7%.

Coba pikirkan, bagaimana caranya agar sekelompok beruntung ini membelanjakan keberuntungannya pada sektor UMKM yang terpuruk ini. Entah dengan cara menjadikan mereka supplier, memberikan sumbangan langsung, menjadikan mereka subcon, atau apapun itu, yang intinya mengalirkan uang ke bawah. Yang mana, efeknya akan mengangkat UMKM, dan yang jelas sumbangan pada GDP akan lebih banyak lagi. Ini harusnya berlaku terutama untuk mereka yang mendapat keberuntungan melalui dana APBN, seperti percepatan konstruksi fasilitas kesehatan, pengadaan obat-obatan, dan segala hal terkait. Saya yakin pemerintah memiliki power untuk memaksakan hal itu.

Siapa kelompok orang yang beruntung itu? (entah dari bisnis kesehatan, e-commerce, proyek konstruksi strategis, atau apalah itu). Terus terang saya tidak tahu, tapi saya yakin jika pemerintah menggerakan resourcesnya, pemerintah bisa mengetahui siapa mereka.

AND ONE MORE THING…

Diakhir saat saya akan menutup artikel ini, tiba-tiba notifikasi di telepon genggam saya berbunyi, dan saat saya intip itu berasal dari app saham saya, yang menyatakan pada pembukaan perdagangangan jumat kemarin, saham BUKA (Bukalapak) langsung menyentuh ARA (Auto reject atas)

Saat itu saya menyadari satu poin lagi yang bisa menyumbang GDP, yaitu peningkatan harga di pasar modal. Dan itulah yang terjadi di Amerika semenjak tahun lalu, dan bukankah itu yang terjadi di pasar modal kita semenjak awal tahun ini? Peningkatan tidak normal pada segala sektor, terutama pada saham-saham busuk?

Akanlah sangat konyol jika ternyata penyumbang 7% itu mayoritas berasal dari sumber ini. Yang artinya sesungguhnya tidak ada perbaikan, selain angka-angka di atas kertas.

AKHIR KATA

Saya sungguh mengharapkan ada peningkatan 7% itu secara riil, dan mengharapkan agar mereka yang cukup beruntung untuk mendongkrak GDP kita sebesar 7% itu dapat meneruskan keberuntungan mereka ke bawah, yang akhirnya akan mengangkat ekonomi kita lebih jauh lagi.

William Win Yang Fintech Expert, Researcher, Business Strategist, Best Selling Book Writer

KABID digitalisasi KADIN Indonesia.

Buku-buku karangan William Yang :

  1. Secrets of the Dragon – 11 Principle to rule the world (2013)
  2. Draon Slayer Strategy (2014)
  3. How to be a Taipan (2015)
  4. Investing in Digital Startup (2018)
  5. Taipan – Lahirnya Para Konglomerat (2019)
  6. Taipan – Dibawah bayang-bayang Papi (2020)
  7. Taipan – The Winner Takes it All (2021)

Dragon slayer trading strategy – Trading dengan akurasi nyaris 100% (2021).(DI/A)

Read More →
Exemple

“Ada yang langsung memberi bantuan berupa sembako, ada juga yang berupa donasi. Ada yang berupa sembako dan donasi sejumlah uang”

Surabaya (ANTARA) – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan aplikasi E-Peken (Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo) untuk membantu penanganan COVID-19 di Kota Pahlawan, Jatim.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya Febriadhitya Prajatara di Surabaya, Jumat, mengatakan,  bantuan yang dikumpulkan oleh ASN melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

“Ada yang langsung memberi bantuan berupa sembako, ada juga yang berupa donasi. Ada yang berupa sembako dan donasi sejumlah uang,” katanya.

Febri memaparkan, donasi yang terkumpul langsung digunakan oleh masing-masing PD untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan telur di toko kelontong binaan Pemkot Surabaya melalui aplikasi E-Peken.

Kemudian bantuan itu disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan melalui Surabaya Peduli Bencana. Melalui skema tersebut, kata dia, Pemkot Surabaya juga berupaya untuk menggerakkan roda perekonomian di Surabaya.

“Belinya dari toko kelontong, kan mereka mengalami penurunan penjualan, lalu sembakonya diserahkan ke masyarakat yang membutuhkan. Uangnya dari mana? Dari gaji ASN yang dibayarkan melalui APBN dan APBD. Kan ini berputar jadinya,” katanya.

Ia menambahkan, penggalangan dana oleh ASN itu bersifat tidak memaksa. Namun, ia mengajak ASN Kota Surabaya untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

“Ini kami lakukan untuk menumbuhkan empati,” katanya.

Febri menerangkan, ASN merupakan salah satu jenis pekerjaan yang tidak terdampak langsung pandemi. Oleh karena itu, ia ingin agar ASN Pemkot Surabaya menyisihkan sedikit rezekinya untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga berharap, apa yang dilakukan oleh ASN dapat dicontoh oleh masyarakat yang memiliki rezeki berlebih.

“Jujur saja, ASN kan tidak terdampak langsung, gajinya kan dari APBN dan APBD. Semoga ini menjadi contoh agar masyarakat yang sekiranya memiliki kelebihan rezeki untuk bisa berbagi,” katanya.

Aplikasi E-Peken sudah seperti E-commerce lainnya yang bertujuan untuk mempermudah transaksi antarpembeli, pedagang kelontong, koperasi, dan UMKM yang ada di Kota Surabaya.

Melalui aplikasi itu, pembeli bisa melihat harga serta jumlah ketersediaan dari produk yang diinginkan. Apabila produk yang ingin dibeli itu tidak ada, calon pembeli bisa menghubungi toko kelontong tersebut untuk nantinya menyediakan produk yang diinginkan. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Read More →
Exemple

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti (detikcom)

Jakarta – Muhammadiyah telah menyalurkan dana lebih dari Rp 1 triliun untuk membantu masyarakat selama pandemi COVID-19. Selain itu, 75 ribu relawan dan sejumlah rumah sakit dikerahkan untuk membantu penanganan COVID-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti pada forum daring Universitas Muhammadiyah Gresik seperti dalam keterangan tertulis yang dikutip di situs Muhammadiyah, Selasa (3/8/2021). Kendati Muhammadiyah sudah bekerja melawan pandemi, Mu’ti memandang hal itu masih kurang.

Mu’ti menyitir pandangan Kiai Ahmad Dahlan tentang setiap ayat di dalam Al-Qur’an wajib diamalkan secara nyata untuk kemaslahatan manusia dan lingkungannya.

“Termasuk pada situasi seperti inilah sebenarnya peran kerahmatan umat Islam dan peran kerahmatan Islam itu justru menjadi sangat diperlukan. Dan oleh karena itulah maka kemudian kalau kita mengikuti sepak terjang Muhammadiyah sejak pandemi dinyatakan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pada bulan Maret 2020 yang lalu, Muhammadiyah bahu-membahu bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat agar bagaimana bisa mengatasi dan berkontribusi di dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini beserta permasalahan yang ada,” kata Mu’ti.
Menurut Mu’ti, Muhammadiyah telah menggerakkan semua potensi yang dimiliki untuk terlibat aktif dalam penanganan pandemi. Semua sektor itu mulai dari bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan keagamaan.

“Alhamdulillah tanpa bermaksud mengecilkan arti dan memberikan dimensi di mana Muhammadiyah bekerja sendiri, kami hanya ingin sedikit menyebut bagaimana Muhammadiyah sejak pandemi COVID-19 ini menurut laporan yang telah kami terima sudah melibatkan lebih dari 83 rumah sakit dari sekitar 116 Rumah Sakit Muhammadiyah yang cukup kuat,” tutur Mu’ti.

“Itu belum (termasuk) pelayanan melalui klinik-klinik Muhammadiyah dan juga melibatkan lebih dari 75.000 relawan, baik dari tenaga kesehatan maupun relawan kemanusiaan dan relawan-relawan lain, terutama yang berkaitan dengan layanan-layanan sosial dan layanan-layanan keagamaan,” imbuhnya.

Mu’ti mendapatkan laporan bahwa saat ini sudah lebih dari Rp 1 triliun yang telah disalurkan Muhammadiyah.

“Dan dari sudut dana, kami mendapat laporan sudah lebih dari Rp 1 triliun dana yang didistribusikan Muhammadiyah untuk membantu masyarakat dari semua kalangan selama pandemi COVID-19 ini,” ujar Muhammadiyah.

Kendati demikian, Mu’ti merasa Muhammadiyah masih belum mencapai pesan yang diajarkan Kiai Ahmad Dahlan. Karena itu, dia berpesan kepada seluruh anggota untuk tidak berhenti berbuat baik buat umat, bangsa, dan kemanusiaan.

“Kita tentu merasa masih kurang dengan apa yang telah kami lakukan ini. Tapi kami tidak ingin bahwa persoalan COVID-19 ini akan terus berlanjut dan kemudian kita tidak segera bangkit dan kemudian kita (berharap) bisa beraktivitas sebagaimana biasa,” tutur Mu’ti.

(knv/tor)

 

Read More →
Exemple

warta-berita.com-

BuzzeRp yang kemarin mempertanyakan bantuan ummat Islam untuk penanganan covid-19 di Indonesia pasti terkaing-kaing melihat data ini.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menebar dana lebih dari Rp354 miliar untuk membantu warga terdampak pandemi Covid-19.

Dana itu merupakan hasil pengelolaan dana badan-badan usaha hingga Ziswaf yang masuk ke PP Muhammadiyah. Secara rinci, total dana yang telah dikeluarkan mencapai Rp354.184.233.939 hingga 30 Juli 2021.

“Kali ini MCCC Muhammadiyah merilis update nilai program yang bisa didata senilai Rp354 miliar lebih,” ujar Sekretaris MCCC PP Muhammadiyah Arif Nur Cholis, Senin 2 Agustus 2021.

Dari angka tersebut, total penerima manfaat respons Muhammadiyah-‘Aisyiyah sebanyak 32.331.180 jiwa berupa pembagian masker, sembako, disinfektan, program ketahanan pangan, pembangunan shelter isolasi mandiri, hingga program edukasi lainnya.

Menurut Arif, dana tersebut di luar biaya perawatan di sejumlah rumah sakit milik Muhammadiyah dan operasional relawan di lapangan.

“Nilai ini di luar nilai biaya perawatan di RS Muhammadiyah-‘Aisyiyah untuk 53.000 orang lebih pasien,” kata dia.

Arif memperkirakan, angka nilai program dan total penerima manfaat masih bisa bertambah. Sebab, terdapat beberapa pimpinan wilayah, daerah, cabang, dan ranting Muhammadiyah yang melakukan respons kemanusiaan baik berupa jasa dan dana yang belum terhitung angkanya.

Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) PP Muhammadiyah Jamaludin Ahmad memperkirakan, dana penanggulangan yang telah dikeluarkan seluruh warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia sejak masa awal pandemi Covid-19 hingga sekarang apabila dikalkulasikan bisa mencapai Rp1 triliun lebih.

“Itu terbukti bagaimana kita habis-habisan dana untuk pandemi Covid-19, yang dari perguruan tinggi (Muhammadiyah), dari rumah sakit (Muhammadiyah) saja kita Rp400 miliar. Itu belum dari cabang-ranting se-Indonesia yang kalau dijumlah bisa satu triliun lebih,” katanya beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Muhammadiyah juga mendorong pemerintah semakin masif dalam percepatan vaksinasi bagi anak-anak karena masuk dalam kategori rentan menderita Covid-19 selain masyarakat golongan lanjut usia (Lansia).

“Dari data yang saat ini dimiliki IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), ada peningkatan penderita Covid-19 pada kelompok umur anak hingga 400 persen,” ujar Dokter Spesialis Anak MCCC PP Muhammadiyah Nurcholid Umam seperti dilaporkan Antara.***

Read More →
Exemple

Surabaya – Masyarakat di kawasan Ampel, Surabaya, memasang bendera putih di depan rumah dan pertokoan mereka. Warga mengaku telah menyerah dengan kondisi perekonomian yang memburuk akibat wabah Covid-19 dan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Aksi warga setempat itu juga terekam dalam video yang beredar. Terlihat seorang pria memperlihat bendera putih yang telah terpasang di tiang dan pertokoan warga.

“Kami warga dari masyarakat Ampel mengatakan kami sudah menyerah, dengan ini kami mengangkat bendera putih,” kata pria itu,

Disebutkan bahwa bendera-bendera itu terpasang di Jalan Sasak, Ampel, Semampir, Surabaya. Di jelaskan pula maksud dari pengibaran bendera putih ialah simbol bahwa bahwa masyarakat telah menyerah.

“Mau sampai kapan, kami sudah mengangkat bendera putih, menandakan kami menyerah dengan keadaan yang ada di negeri kita,” kata pengambil video.

Pengambil video mengatakan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hanya memikirkan tentang kesehatan saja. Di sisi lain, mereka mendapatkan permasalahan baru, yakni finansial.

“Kami tidak akan dapat bertahan kalau simpanan masyarakat terus tergerus akibat inflasi dan pemerintah melaksanakan PPKM demi kebijakan yang mementingkan public health, sedangkan financial health masyarakat Tidak pernah diperhatikan,” ucapnya.

Pengambil video berharap agar Presiden Joko Widodo memperhatikan permasalahan finansial itu. Yakni dengan memberi jalan keluar agar pendapatan mereka kembali.

“Semoga Joko Widodo masih memiliki telinga untuk mendengar, memiliki mata untuk melihat dan memiliki hati yang masih memikirkan nasib rakyat,” tutup video itu.

Pantauan Madu.TV, setidaknya ada sekitar lima bendera putih yang terpasang di tiang listrik maupun toko, di sepanjang Jalan Sasak.

Selain video tersebut, beredar pula di media sosial berupa poster ajakan untuk mengibarkan bendera putih untuk seluruh warga yang terdampak PPKM darurat.(red)

Read More →
Exemple

Bandung, CNN Indonesia — Ratusan orang menggelar aksi demonstrasi menolak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Bandung, Rabu (21/7).
Massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, ojek online, dan pedagang menggelar aksi tolak PPKM tersebut di Balai Kota, Bandung. Mereka menilai pemberlakuan PPKM yang dilakukan mulai dari pusat hingga daerah dianggap tidak berdampak terhadap pengendalian Covid-19 dan malah menyengsarakan masyarakat.

Pantauan CNNIndonesia.com, massa aksi mulai mendatangi Balai Kota Bandung di Jalan Wastukencana sekitar pukul 12.00 WIB.

Mereka tampak membawa spanduk dan poster berisi protes PPKM darurat. ‘Bandung sekarat, Wali Kota ngapain? PPKM membuat rakyat melarat’ bunyi pesan dari spanduk yang dibentangkan massa aksi.

Peserta aksi juga tampak membentangkan poster berisi tulisan ‘PPKM (Pelan-pelan Kita Mati)’.

Tak sampai di situ, massa aksi menggelar orasi memprotes penerapan PPKM. Mereka lantas bergemuruh meneriakkan ‘Tolak, tolak, tolak PPKM. Tolak PPKM sekarang juga’.

Para demonstran mengungkapkan PPKM telah merampas hak hidup masyarakat tidak hanya di Ibu Kota tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Bandung. Kebijakan PPKM dianggap mematikan perekonomian di daerah.

Putra (28), salah seorang pedagang di pusat perbelanjaan elektronik yang mengikuti aksi demonstrasi mengatakan PPKM telah menyengsarakan dirinya karena tidak bisa berjualan selama lebih dari dua pekan.

“Kami sangat dirugikan sebagai pedagang khususnya pedagang BEC. Kontrakan tetap harus dibayar, tidak ada keringanan, apakah ini solusinya? Ada aturan harusnya ada solusi istri,” kata Putra.

Menurut Putra, langkah pemerintah dan pihak kepolisian menutup jalan telah memutus perekonomian. Akibatnya, istri dan anaknya menderita kelaparan.

“Istri dan anak kami harus makan sementara bapak digaji enak. Penutupan jalan tidak efektif bagi kami,” ujarnya.

Baca artikel CNN Indonesia “Demo Tolak PPKM Bergemuruh di Bandung: Pelan-pelan Kita Mati” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210721134024-20-670304/demo-tolak-ppkm-bergemuruh-di-bandung-pelan-pelan-kita-mati.

Read More →
Exemple

“Kami minta Pemkot Surabaya menggratiskan tagihan PDAM selama dua bulan ke depan”

Surabaya (ANTARA) – Komisi A DPRD Surabaya minta pemkot menggartiskan tagihan pembayaran air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada warga menengah ke bawah, sebagai dampak PPKM Darurat yang kini diperpanjang lagi hingga 25 Juli 2021.

“Kami minta Pemkot Surabaya menggratiskan tagihan PDAM selama dua bulan ke depan,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, hal itu perlukan guna membantu kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang terus terpuruk akibat pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali yang kini diperpanjang lagi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini mengatakan, tujuan PPKM Darurat sebagai upaya menurunkan mobilitas masyarakat serta membatasi interaksi kerumunan ternyata berdampak bagi masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi.

“Semua keputusan PPKM Darurat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, kami berharap Pemkot Surabaya tetap melakukan upaya terbaik dalam penanganan COVID-19,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap Pemkot Surabaya dapat membuat kebijakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, salah satunya menggratiskan tagihan PDAM selama dua bulan mendatang untuk warga dari keluarga yang tidak mampu.

“Paling tidak itu bisa meminimalisir beban pengeluaran masyarakat yang hari ini memang cukup terpukul ekonominya,” ujarnya.

Selain itu, ia berharap banyak peran aktif dari Satgas Kampung Tangguh yang telah dibentuk di tingkat kampung se-Surabaya. Nantinya, lanjut dia, dengan efektifnya Satgas Kampung Tangguh dapat mengedukasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Untuk mengaktifkan kembali Satgas Kampung Tangguh, lurah-lurah harus mengintensifkan komunikasi dengan para pengurus RT/RW,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan sebelumnya mengatakan, anggaran percepatan penanganan COVID-19 di Surabaya mulai Juli hingga Desember 2021 ditaksir kurang lebih sekitar Rp446 miliar. Dari anggara tersebut, angka yang dapat dicover oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) senilai Rp200 miliar.

“Semua sudah kami refocusing. Tetapi ternyata itu belum juga mencukupi. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksi mengalami penurunan Rp1,5 triliun,” kata Hendro.

Oleh karena itu, kata dia, Pemkot Surabaya membutuhkan kebersamaan seluruh stakeholder untuk terlibat dan berperan dalam penanganan COVID-19. Bahkan, ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bahu membahu menghentikan laju penyebaran wabah dunia ini secara bersama-sama.

Melalui program “Surabaya Memanggil”, Hendro mengajak seluruh lapisan masyarakat mendonasikan sebagian rezekinya di Posko Surabaya Peduli Bencana. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Read More →
Exemple

“Sesuai dengan arahan Wali Kota Surabaya dalam menyikapi pedagang mengalami penurunan pemasukan signifikan, maka dibebaskan membayar retribusi selama Juli 2021”

Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Kota Surabaya membebaskan retribusi bagi pedagang Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang tersebar di seluruh Surabaya selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Widodo Suryantoro di Surabaya, Selasa, mengatakan, dalam menyikapi PPKM Darurat dimana pembeli tidak diperbolehkan makan di tempat maka, secara otomatis pendapatan para pedagang tersebut juga mengalami penurunan.

“Sesuai dengan arahan Wali Kota Surabaya dalam menyikapi pedagang mengalami penurunan pemasukan signifikan, maka dibebaskan membayar retribusi selama Juli 2021,” kata Widodo.

Ia menjelaskan, pembebasan itu berlaku bagi seluruh SWK yang terdiri dari 49 titik lokasi yang tersebar se-Surabaya. Menurutnya, upaya ini penting dilakukan agar para pedagang SWK tidak terbebani dalam membayar retribusi selama PPKM Darurat.

“Kami cek terus hasil penjualan melalui single kasir mengalami penurunan omzet. Jadi kami bebaskan retribusinya selama bulan Juli agar tidak terbebani,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, untuk jangka waktu pembebasan retribusi SWK ini, Widodo menyebut untuk saat ini masih di bulan Juli saja. Sebab pembebasan retribusi ini di khususkan selama PKKM Darurat.

“Apabila PPKM Daruratnya selesai maka pembayaran seperti semula. Karena kan para pembeli sudah bisa makan di tempat dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Untuk mekanismenya, Widodo mengatakan belasan SWK telah mengurus pembebasan retribusi secara langsung ke dinas terkait. Meskipun begitu, lanjut dia, tanpa mengurus pun ia memastikan secara otomatis tidak ada penarikan retribusi selama bulan Juli.

“Jadi ya otomatis tidak kita tarik meskipun tidak mengurus pembebasan,” ujarnya.

Terakhir, ia berharap pandemi COVID-19 khususnya di Kota Surabaya agar segera berlalu, sehingga seluruh pedagang dapat berjualan kembali seperti sedia kala dan ekonomi Kota Pahlawan kembali bergerak.

“Semoga setelah ini semuanya lebih baik lagi. Tetap jaga protokol kesehatan (prokes) ketat dimanapun berada,” katanya. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Read More →
Exemple

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Kegiatan ekonomi akan diperlonggar pada 26 Juli 2021 jika indikator rata-rata penambahan kasus positif Covid-19 harian menunjukkan perbaikan.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelaskan keputusan perpanjangan diambil setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dimulai pada 3 Juli 2021. Kebijakan PPKM Darurat ini, menurut dia, tidak bisa dihindari.

“Yang harus diambil pemerintah meskipun sangat berat,” ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual bertajuk Pernyataan Presiden RI tentang Perkembangan Terkini PPKM Darurat yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 20 Juli 2021.

Jokowi menjelaskan keputusan perpanjangan itu diambil setelah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021. PPKM Darurat dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit.

“Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19. Serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” tutur Jokowi. Ia juga menyebutkan selama PPKM Darurat, terlihat penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit telah menurun.

Sebelumnya, PPKM Darurat telah berlangsung selama dua pekan pada 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan PPKM diputuskan setelah angka kasus Covid-19 mengalami lonjakan signifikan hingga melampaui 20 ribu penambahan kasus dalam sehari.

Mulanya, PPKM Darurat baru berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali yang mencakup 44 kabupaten dan kota. Namun setelah berlangsung lebih dari sepekan, pada 12 Juli, pemerintah memutuskan PPKM juga berlaku di wilayah non-Jawa dan Bali. PPKM di luar Jawa dab Bali meliputi 15 kota dan kabupaten di daerah-daerah dengan angka penyebaran virus corona tertinggi.

Selama masa PPKM Darurat, pemerintah membatasi pergerakan mobilisasi penduduk. Untuk perjalanan menggunakan semua moda transportasi, misalnya, warga diwajibkan membawa surat vaksinasi minimal dosis pertama dan hasil tes swab PCR maupun tes antigen yang menunjukkan hasil negatif Covid-19.

Bahkan untuk penumpang pesawat, syarat yang berlaku lebih ketat. Penumpang wajib membawa hasil tes swab PCR.

Pengetatan mobilisasi juga berlaku untuk perkantoran. Entitas usaha non-sektor esensial dan kritikal diwajibkan memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah untuk 100 persen karyawannya. Sedangkan sektor esensial dibatasi dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya membantah jika PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 tidak berjalan efektif. Bila toh kasus Covid-19 terus melonjak, menurut dia, itu karena virus corona dengan varian delta memiliki karakteristik masa inkubasi 2 sampai 3 minggu.

Luhut sempat menyebutkan PPKM Darurat telah memberikan dampak ke perekonomian. Ia mengaku telah memiliki tim khusus untuk mengamati dampak itu dan berharap dampak pada ekonomi ini tak terlampau lama terjadi.

“Sampai berapa jauh kita boleh pergi. Istilah saya itu, kalau kita membengkokkan sesuatu, mesti ada batasnya. Kalau bengkok full, pasti patah,” kata Luhut saat membicarakan dampak PPKM Darurat ke ekonomi.

Read More →
Exemple

“Sebentar ya pak, ini ada telepon dari rumah sakit, biasanya mau ada jenazah untuk dimakamkan”

Surabaya (ANTARA) – Beragam  kisah datang dari petugas pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Cerita salah satunya datang dari seorang petugas perempuan bernama Ari Triastutik yang mengaku bekerja tanpa batas waktu.

Ari Astutik adalah salah satu petugas pemakaman jenazah COVID-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih, Surabaya. Di tempat itu, Pemerintah Kota Surabaya menyemayamkan jenazah pasien COVID-19.

Sejak pandemi COVID-19 di Surabaya, Pemkot Surabaya menyiapkan lahan khusus untuk lokasi pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Keputih Surabaya. Di lokasi itu, pemakaman jenazah berjalan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan.

Selain itu, petugas juga diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD), mulai pengantaran hingga proses pemakaman selesai. Para petugas ini merupakan gabungan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya yang terdiri dari jajaran Dinas Sosial (Dinsos), Petugas Pemakaman Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) hingga tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya.

Minggu sore itu, waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 WIB. Namun, suara Ari Triastutik masih terdengar begitu semangat di ujung telepon.

“Sebentar ya pak, ini ada telepon dari rumah sakit, biasanya mau ada jenazah untuk dimakamkan,” kata Ari yang langsung menutup teleponnya.

Beberapa jam kemudian, perempuan paruh baya ini telepon balik dan menjelaskan bahwa ada jenazah yang baru selesai dimakamkan. Ia bersama timnya setiap hari biasa memakamkan puluhan jenazah di TPU Keputih. Bahkan, ia mengaku bekerja di pemakaman itu seakan tanpa mengenal batas waktu.

“Normalnya saya bekerja 12 jam. Tapi meskipun malam sudah pulang ke rumah, pihak rumah sakit dan teman-teman biasanya menghubungi saya, jadinya, ya, lebih dari 24 jam, sudah tidak mengenal waktu kalau seperti ini,” kata Ari.

Sebagai seorang istri di rumahnya, ia juga memasak untuk anak dan suaminya. Meskipun memasak, ponselnta selalu dibawa, karena sewaktu-waktu ada telepon dari pihak rumah sakit dan teman-temannya bisa langsung diangkat.

“Bahkan, pernah waktu saya mandi ada telepon, ya mau bagaimana lagi, itu tugas saya,” ujarnya.

Awalnya, lanjut dia, saat awal-awal bertugas di pemakaman, Ari merasakan takut karena COVID-19 ini gampang menularnya. Bahkan, setiap kali mau berangkat kerja, ia mengaku masih ada kekhawatiran untuk memakamkan pasien COVID-19 ini.

Namun ia kembali sadar bahwa semua itu sudah menjadi tugasnya. Tapi mungkin itu manusiawi ada rasa takutnya, ada rasa khawatir tertular dan sebagainya, tapi akhirnya Ari tetap berangkat dan terus bertugas hingga saat ini.

Oleh karena itu, ia hanya bisa memohon kepada Allah SWT semoga selalu diberikan kesehatan, sembari terus menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mengkonsumsi vitamin. Bahkan, di sepertiga malam, ia membiasakan iabdah shalat malam dan memohon kesehatan kepada Allah.

Hal yang sama juga dirasakan oleh petugas pemakaman dari Relawan Surabaya Memanggil bernama Gedion Kristian Prasetya. Ia menceritakan pengalamannya saat kali pertama menjadi relawan pemakaman.

Pada saat hari pertamanya bertugas, Gedion kaget karena ia langsung menangani banyak jenazah yang meninggal akibat COVID-19, mulai dari memindahkan, memandikan hingga mengkafani jenazah.

“Saya gabung karena ingin benar-benar membantu. Kalau bukan kita siapa lagi, apalagi kalau lihat berita dan faktanya memang banyak tenaga medis yang bertumbangan,” kata Gedion.

Awalnya, Gedion mengaku sempat tidak percaya dengan kondisi pandemi COVID-19. Namun ketika dirinya melihat sendiri kondisi banyaknya nakes yang terpapar dan meninggal, lingkungan sekitarnya banyak yang sakit dan menyaksikan sendiri banyak jenazah yang dimakamkan.

Akhirnya ia semakin yakin bahwa kondisi saat ini sedang butuh pertolongan dari berbagai kalangan. Di situ lah lahir inisiatifnya untuk menjadi relawan.

Ia mengaku tulus dan ikhlas sebagai relawan membantu penanganan COVID-19 di Surabaya. Sebagai relawan, ia bertugas per sift setiap harinya. Untuk jumlahnya itu per hari ada tiga sift, satu siftnya 8 jam.

Bahkan, pada momen itu, Gedion sudah membulatkan tekad untuk bekerja sosial membantu Pemkot Surabaya dalam menangani pandemi COVID-19. Apalagi saat bertugas, ia telah mengenakan APD yang lengkap agar tidak tertular. Selain APD, ia juga menjaga imunitas tubuh dan jangan kebanyakan mikir, supaya tidak tertular.

Relawan

Warga yang mendaftar sebagai Relawan Surabaya Memanggil untuk membantu Pemkot Surabaya dalam upaya percepatan penanganan COVID-19  mencapai 2.000 orang. Para relawan ini tugasnya terbagi menjadi tiga bidang yakni sosialisasi protokol kesehatan (prokes), pembinaan Kampung Wani dan Kedaruratan.

Sebagian besar relawan memilih bidang prokes. Ada beberapa materi pembekalan yang diberikan kepada para relawan ini, seperti, pemakaian baju hazmat yang sesuai, cara memandikan jenazah COVID-19 hingga menyetir ambulans di jalan raya. Sedangkan untuk bidang kedaruratan memiliki latar belakang medis yang dilatih secara khusus oleh tenaga medis.

Tidak hanya itu, puluhan ibu atau modin Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai kecamatan di Kota Surabaya secara ikut terlibat menangani jenazah pasien COVID-19. Tugas penanganan jenazah itu meliputi perawatan jenazah yang terpapar COVID-19 seperti mulai dari mensucikan, membalut dengan kain kafan (mengkafani), menshalatkan, hingga ikut mengantar ke pemakaman.

“Untuk mensucikan dan seterusnya itu dilakukan di halaman krematorium. Ruang krematorium ada di area pemakaman TPU Keputih,” kata Ketua II PC Muslimat NU Surabaya Hj. Masfufah Hasyim.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur, panggilan Surabaya Memanggil rupanya langsung direspons positif oleh warga Kota Pahlawan. Bahkan, mayoritas para relawan ini tergolong usia muda.

“Kita akan berjuang bersama untuk mengatasi COVID-19 dan memutus mata rantai pandemi di Surabaya. Karena perjuangan kemerdekaan dulu dilakukan ketika para pemuda turun. Insya Allah kemerdekaan melawan COVID-19 itu bisa selesai ketika pemuda juga turun memerangi COVID-19 di Surabaya,” kata Eri.

Selain itu, Eri Cahyadi juga bersyukur karena Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah menyiapkan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk merawat jenazah pasien COVID-19 .

Makam Penuh

Kapasitas tempat pemakaman khusus jenazah COVID-19 di TPU Keputih dan TPU Babat Jerawat semakin penuh seiring meningkatnya warga yang meninggal karena terpapar virus corona.

Bahkan warga yang meninggal dunia karena COVID-19 dan dimakamkan di dua TPU ini akhir-akhir ini jumlahnya meningkat atau dikisaran 180 jenazah hingga 200 jenazah setiap harinya. Hal inilah yang menjadikan antrean panjang saat pemakaman.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah meminta pemerintah kota setempat mewujudkan rencana menambah TPU baru di kawasan Waru Gunung. Luas lahan yang diproyeksikan sebagai TPU baru itu sekitar 10 hektare.

Menurutnya, pemakaman umum di Surabaya perlu ditambah. Aset Pemkot Surabaya berupa lahan juga banyak sehingga bisa digunakan dalam situasi seperti ini. Bisa saja rencana awal membuat pemakaman baru di Waru Gunung diwujudkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono sebelumnya mengatakan, dalam dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Surabaya Senin (12/7), pihaknya mengusulkan kepada pemkot agar pemakaman jenazah COVID-19 bisa dilakukan di makam-makam kampung.

Sehingga tidak selalu di pemakaman khusus, seperti TPU Keputih. Asalkan dengan syarat ada persetujuan RT/RW untuk dimakamkan di kampung dan sesuai prokes yang ketat.  Sedangkan petugas yang memakamkan juga wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap

Usulan itu disampaikan karena waktu tunggu pengambilan jenazah selama ini dikeluhkan lama, yakni 1×24 jam, bahkan lebih.

“Karena itu, kami mengusulkan agar jenazah pasien COVID-19 bisa dimakamkan di kampung saja,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, lokasi yang direncanakan akan dibuat makam baru belum bisa dipakai dalam waktu dekat ini. Dari luasan sekitar 10 hektare itu ada sebagian yang masih proses pembebasan lahan.

Mengenai usulan makam kampung, Anna mengatakan jauh-jauh hari, pihaknya sudah mengusulkan kepada camat dan lurah, dimana ada lokasi di wilayahnya yang bisa digunakan sebagai tempat pemakaman.

Hanya saja, permasalahan timbul jika jenazah COVID-19 di makam kampung. Hal ini dikarenakan tidak semua warga menyetujuinya. Bahkan, jika jenazah itu diketahui positif COVID-19, kebanyakan warga menolak. Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak karena lahan makam kampung bukan aset pemkot sehingga tidak bisa memaksa dibuat tempat pemakaman.

Persoalan penanganan COVID-19 di Surabaya cukup banyak, mulai dari persoalan tempat isolasi atau perawatan pasien COVID-19 dimana hampir semua rumah sakit penuh, beberapa rumah sakit kekurangan bed atau tempat tidur, oksigen, obat terapi langkah, ambulans beserta sopirnya yang terbatas, petugas pemakaman jenazah dan lainnya.

Persoalan tersebut tidak bisa hanya ditangani sendiri oleh Pemkot Surabaya, melainkan perlu dukungan dan gotong royong dari semua pihak. Selain itu, kesadaran warga masyarakat dengan menaaati prokes sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat penanganan COVID-19. Dengan ikhtiar lahir dan batin, semoga pandemi ini segera berakhir. (*)

Pewarta : Abdul Hakim
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Read More →
WhatsApp