Jakarta – Ombudsman RI saat ini berkantor di Setiabudi, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan penyampaian dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) masa berlaku pinjam pakai gedung tersebut akan habis pada 11 November 2022.
“Ingin kami sampaikan bahwa kondisi Gedung Ombudsman RI Pusat berdasarkan penyampaian dari LMAN/Lembaga Manajemen Aset Negara bahwa pada tanggal 11 November 2022 akan habis masa berlaku pinjam pakai Gedung Ombudsman Pusat,” kata Ketua Ombudsman RI Mokh. Najih dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (20/9/2021).

Dia menjelaskan jika sampai dengan waktu tersebut pihak LMAN belum mendapatkan gedung pengganti yang akan ditempati oleh kantor Ombudsman, dibutuhkan anggaran untuk biaya sewa gedung sekitar Rp 42,4 miliar per tahun dan biaya jasa pindah Rp 5,575 miliar.

“Yang kira-kira membutuhkan anggaran keseluruhan Rp 47 miliar (Rp 47,975 miliar),” sebutnya.

Namun kebutuhan anggaran sebesar Rp 47,975 miliar untuk biaya sewa gedung dan pindah gedung belum termasuk ke dalam usulan tambahan anggaran tahun 2022.

“Ini kiranya bisa dipertimbangkan untuk menjadi anggaran usulan untuk RAPBN-P,” papar Najih.

Sementara ini pihaknya baru mengusulkan tambahan anggaran Rp 44.084.385.000. Jika dikabulkan anggaran Ombudsman RI dari pagu semula Rp 216.196.508.000 menjadi Rp 260.280.893.000. Namun itu di luar kebutuhan gedung.

(toy/dna)

Industry.co.id – Bali – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengutuk keras tindakan biadab teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang membakar Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Bahkan, para tenaga kesehatan (Nakes) wanita sampai dilecehkan hingga tewas, serta ditendang ke jurang. Bamsoet mempertanyakan, kemana suaranya para aktivis HAM dan aktivis perempuan? Kenapa ketika saudara sebangsanya di bunuh dan diperkosa secara brutal mereka diam? Namun ketika aparat negara menumpas para biadab itu, mereka teriak soal HAM?

“Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat kita. Jangan lagi ada korban dari rakyat yang tidak bersalah. Negara harus hadir dengan kekuatan penuh. Serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan serangan terhadap kemanusiaan. Tidak dapat dibenarkan atas nama apapun. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) sudah mengakui tindakan tersebut adalah bagian dari aksi mereka. Karenanya tidak ada alasan bagi TNI-Polri untuk tidak segera menumpas habis para teroris biadab kelompok kriminal bersenjata di Papua,” tegas Bamsoet, di Bali, Sabtu (18/9/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini meminta pemerintah pusat dengan dukungan TNI-Polri serta pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Papua bisa menjamin keselamatan dan keamanan Nakes yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua. Jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali.

“Terlebih ditengah suasana pandemi Covid-19, kehadiran Nakes sangat dibutuhkan. Mereka merupakan pejuang garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan para Nakes merupakan alarm tanda bahaya terhadap kemanusiaan,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI sekaligus Dewan Kehormatan KBPP Polri ini menerangkan, sudah terlalu banyak keresahan yang dilakukan teroris KKB di Papua. Korbannya dari mulai masyarakat biasa, TNI-Polri, hingga kini sudah menyasar Nakes. Pada 8 April 2021 lalu, misalnya, teroris KKB di Kabupaten Puncak menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo, selain juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.

“Tidak hanya itu, pada 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom. Bahkan Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha turut menjadi korban kebiadaban akibat ditembak oleh teroris KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua,” terang Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menekankan, sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

“Turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Kasih mereka waktu secepatnya untuk menumpas teroris KKB di Papua,” pungkas Bamsoet.

trotoar.id – Polres Bone, Sulawesi Selatan, ringkus dua oknum anggota polisi. Keduannya diduga terjaring dalam kasus narkoba bersama beberapa orang warga sipil.

Kedua anggota polisi itu ternyata berstatus aktif dengan masing-masing berpangkat Brigadir.

Keduanya yakni SF yang bertugas di Polsek Tanete Riattang dan AM yang bertugas di Polsek Tonra. Sementara 2 warga sipil lainnya berinisial CR (28) dan SB (37).

“Betul ada penangkapan terkait kasus penyalahgunaan narkotika,” kata Paur Humas Polres Bone, Ipda Rayendra, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/9/2021) kemarin.

Ditanggapi oleh oleh satu Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi atau akrab disapa Andi Rio angkat bicara terkait adanya dua anggota polisi asal Kabupaten Bone, yang diduga terjaring kasus narkoba.

Dua anggota polisi tersebut masing-masing berinisial AMR dan SF. Andi Rio menyesalkan hal tersebut, sekalipun hal semacam ini kerap dijumpai akan tetapi pihaknya memberi kecaman pada oknum polisi itu.

Politisi Partai Golkar ini menerangkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk memberantas narkotika.

Tetapi yang terjadi di lapangan, kata Andi Rio, justru sebaliknya di mana aparat kepolisian yang terlibat penyalahgunaan. Ia menyebut kalau kasus seperti ini adalah tamparan keras dan memalukan bagi institusi Polri.

Andi Rio mengkhawatirkan bila anggota polisi melindungi bandar narkoba, “Jangan sampai oknum polisi itu justru bekerjasama atau terlibat dalam jaringan bandar narkoba,” tuturnya saat dihubungi trotoar.id, Kamis (16/9).

Baginya hal ini tak boleh dibiarkan, “Jangan sampai Sulawesi Selatan menjadi surga bagi bandar narkoba.”

Menurutnya, tentu tak ada toleransi. Sebab, narkoba adalah musuh bersama karena dapat memberi efek buruk pada kedamaian dan kehidupan bernegara.

“Arahan dan perintah Kapolri harus dapat diimplementasikan secara nyata bagi seluruh aparat kepolisian, tanpa terkecuali!” Andi Rio menegaskan.

Ia juga meminta agar kasus ini dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dia menegaskan lagi, tak boleh ada yang ditutupi atas penegakan dan proses hukum dua anggota polisi tersebut.

“Peristiwa ini tentunya berdampak pada citra kepolisian. Aparat kepolisian harusnya memberi contoh baik kepada masyarakat bukan justru sebaliknya,” terang Andi Rio.

Tak sampai di situ, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri juga diminta mendalami kasus tersebut serta memberikan sanksi tegas.

“Ini menjadi evaluasi bagi pihak Propam Polri serta kepolisian daerah di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di (Kabupaten) Bone,” ujarnya.

Sekedar diketahui, Sulawesi Selatan akhir-akhir ini banyak terjadi penangkapan sindikat jaringan narkotika. (Alam)

JAKARTA, Mediakarya  – Sejumlah pihak mempertanyakan tentang kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sebab selama ini proses pembangunan hanya ditopang dari utang luar negeri (ULN). Di mana hutang pokok belum terbayar, ditambah lagi pemerintah harus membayar bunga dengan utang.

Menanggapi persoalan tersebut, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo mengungkapkan, bila dilihat dari ukuran teori ekonomi makro clasik, bahwa tingkat ULN Indonesia dalam posisi aman.

Di mana rasio antara total utang pemerintah dengan produk domistik bruto (PDB) dibawah ambang batas 60 persen, jauh ketimbang Jepang dan Amerika. Berdasarkan catatan, bahwa Jepang memiliki total ULN diatas 200 persen lebih besar dibanding PDB negeri Sakura tersebut.

“Kenapa Jepang masih bertahan, karena orang masih percaya beli surat hutang mereka,” ucap Dradjad seperti yang dikutip Mediakarya dari Rafly Harun chanel, Rabu (15/9/2021).

Lebih lanjut, kata Drajad, permasalahannnya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rasio pajaknya rendah terhadap PDB.

“Intinya, ketika kita berutang itu bukan persoalan sedikit dan banyaknya hutang. Misalnya kita punya hutang sepuluh tapi penghsilan kita hanya dua puluh tentunya ngos-ngosan. Berbeda kita punya hutang seribu tapi penghasilannya seratus ribu maka akan enteng bayarnya,” tandas Drajad.

Jadi, kata dia, yang menjadi kunci adalah bukan berapa besar ULN, tapi berapa rasio penghasilan negara dengan utang negara, selain rasio klasik yang dipake secara makro.

Drajad mencontohkan di tahun 2019 pemerintah membayar utang pokok Rp409 triliun, sementara bunga utang tersebut mencapai Rp276 triliun dengan total Rp 685 triliun.

“Kalau kita bagi dengan realisasi penerimaaan pajak sudah mencapai 51 persen lebih. Artinya separuh dari penerimaah pajak kita habis untuk bayar utang. Padahal penerimaah pajak kita hanya sepuluh hingga sebelas dari PDB, tapi kalau dilihat dari APBN tentunya sangat besar sekali,” katanya.

Sementara di tahun 2020 kata Drajad kondisinya lebih berat lagi. Di mana penerimaan negara menurun akibat pandemic Covid-19. Di tahun 2020 pembayaran pokok ULN total Rp729 triliun bila dibulatkan yang setara dengan 68 persen dari penerimaan pajak.

“Jadi dua pertiga dari penerimaan pajak habis untuk bayar utang. Ini yang membuat negara ngos-ngosan. Padahal dua puluh persen dari itu harus dipake untuk membiayai pendidikan. Sementara yang sebagaian sudah dialokasikan untuk transfer daerah. Sehingga yang dipake untuk kegiatan lain tinggal sedikit,” beber Drajad.

Oleh karenanya, Drajad menyarankan agar pemerintah melakukan terobosan untuk penerimaan negara. Karena kalau itu tidak dilakukan bangsa ini akan terjebak pada gali utang untuk bayar utang.  (dji)

.

Irjen Fadil Imran.

(relita) JAKARTA-Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) yakni provost dan pengamanan internal (paminal), tak ragu dalam menindak tegas polisi yang melanggar aturan. Jika ada yang melakukan perlawanan, Fadil meminta Propam menyebut bahwa tindakan mereka atas perintah dirinya.

LQ Indonesia Law Firm memuji pernyataan dan sikap Kapolda Fadil yang rekaman videonya viral di media sosial itu. Namun, mereka meminta agar hal tersebut benar-benar dipraktikkan.

Mengingat, sejumlah kasus penyelewengan yang diduga dilakukan anak buah Fadil, hingga kini tak jelas proses dan tindakan yang diambil. Padahal, bukti-bukti telah disampaikan ke Kepolisian maupun kepada publik.

Salah satunya dugaan pemerasan oknum atasan penyidik dan pimpinan Fismondev, yang menyeret nama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dugaan pemerasan terjadi lantaran pihak LQ yang merupakan kuasa hukum pelapor atau korban dugaan investasi bodong, hendak mencabut laporan dan meminta surat perintah penghentian penyidikan (SP3) lantaran telah terjadi perdamaian atau restorative justice.

“Kami memiliki rekaman suara oknum atasan penyidik meminta Rp500 juta dari kuasa hukum untuk biaya SP3 katanya Rp500 juta sampai Dirkrimsus, maksudnya biaya mendapatkan tandatangan pengajuan SP3 dari panit, kanit, Kasubdit sampai Dirkrimsus,” ujar Kabid Humas LQ Indonesia Law Firm Sugi, Rabu (15/9/2021).

“Apakah upaya paminal berjalan dengan efektif? Di sini diduga terjadi gratifikasi secara TSM (Terstruktur, Sistematik dan Masif),” imbuhnya.

LQ berharap oknum atasan penyidik dan pihak-pihak yang dibawa-bawa namanya tersebut diperiksa Propam.

“Apakah benar perkataan oknum yang berbicara bahwa dari bawah ke atas minta dan dapat setoran dari kasus?” kata Sugi.

Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm Alvin Lim, mengaku pihaknya tak hanya memiliki bukti rekaman suara dari oknum di Fismondev. Tapi di satuan kerja (satker) lainnya.

“Bukan hanya Fismondev, tapi juga Indag, Krimum, Renakta, banyak yang masih kami simpan sebagai bukti bahwa Polda diduga menjadi sarang mafia,” ujarnya.

Alvin mengaku pihaknya telah melaporkan dugaan pelanggaran hukum tersebut ke Propam. Tapi, kata dia sejauh ini hasilnya nihil.

“Sudah berkali-kali kami lapor paminal, cuma diperiksa kami sebagai pelapor, namun SP2HP saja tidak pernah diberikan Paminal Polda Metro Jaya, infonya mandek, kenapa? Apakah bisa ‘jeruk makan jeruk’ Pak Kapolda Metro Jaya?” tutur Alvin.

“Buktinya aduan Kasus MPIP LP No 2228/IV/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ Tanggal 9 April 2020 yang dilaporkan sejak April dan Mei 2020 oleh korban MJ dan VS hingga hari ini sepertinya masih mandek. Polda Metro Jaya diduga masih tebang pilih dalam penanganan kasus,” imbuh mantan Vice President Bank of America ini.

LQ juga menyoroti kasus dugaan investasi bodong yang juga pihaknya laporkan, namun menurut mereka tak diproses sebagaimana mestinya. Yaitu kasus yang diduga melibatkan putra ketua umum partai politik RSO.

“Terlapor RSO sampai hari ini sudah 6 kali dipanggil tidak hadir, namun Kapolda Metro Jaya kelihatannya tidak berdaya. SP2HP sudah LQ serahkan ke media untuk bukti. Para korban PT MPIP dan OSO Sekuritas hingga hari ini tidak ada kepastian hukum,” beber dia.

Alvin berharap Kapolda Metro Jaya membuktikan ucapannya. Sehingga penilaian masyarakat bahwa Irjen Fadil benar-benar menginginkan pembenahan di internal Kepolisian ada di benak mereka. Hingga pada akhirnya, citra Kepolisian khususnya Polda Metro Jaya semakin baik di mata masyarakat.kik

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap Muhammad Hendra Hidayat dikabarkan diamankan Tim Satuan Tugas (Satgas) 53 Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (13/9), sekira pukul 07.00.

Informasi yang dihimpun Radarmas, saat itu menjelang dimulainya apel pagi. Namun, kehadiran lima orang dari Tim Satgas 53 langsung mengejutkan staf Kejari. Saat itu belum banyak pegawai yang datang, dan jam pelayanan pun belum buka.

“Lima orang itu langsung menuju lantai atas. Kemudian tiga diantaranya kembali turun bersama Kasi Pidsus,” ujar sumber Radarmas yang enggan disebut identitasnya.

Tiga anggota Satgas 53 tersebut lantas membawa Muhammad Hendra ke sebuah mobil yang diyakini kemudian menuju Jakarta. “Prosesnya sangat cepat. Kurang 10 menitan,” imbuh sumber Radarmas.

Sementara, dua anggota Satgas 53 tetap berada di Kejari Cilacap. Mereka meminta keterangan kepada beberapa jaksa Kejari Cilacap sampai Senin (13/9) malam.Belum diketahui penyebab Muhammad Hendra diamankan Tim Satgas 53. Namun, dari informasi yang Radarmas dapatkan, Muhamad Hendra dilaporkan masyarakat terkait dugaan tindak pemerasan pada saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Kepala Kejari Cilacap Timotius Tri Ari Mulyanto melalui Kepala Seksi Intelijen Dian Purnama tidak membantah penangkapan terhadap Muhammad Hendra. Namun, dia mengaku belum bisa memberikan keterangan resmi soal ini.

“Saat ini kami belum bisa memberikan keterangan terkait hal itu,” kata Dian, Selasa (14/9). (nas/radarbanyumas)

“Dari total jumlah 29.284 usulan bansos tersebut, 6.187 di antaranya telah diterima. Sedangkan 11.546 usulan ditolak dan 11.551 lainnya belum diverifikasi”

“Inisiatif ini muncul saat saya bertemu Wali Kota Surabaya dan Kepala Kantor Kemenag Surabaya”

Arsip foto – Warga menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 16, Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (28/4/2021). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024.

“Kami mengusulkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada 27 November 2024, mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016,” kata Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP di Gedung Senayan, Jakarta, Senin.

Ilham menjelaskan alasan penetapan waktu itu mengacu pada persiapan pemilihan 2018 selama 12 bulan (Juni 2017 sampai Juni 2018), persiapan pemilu tahun 2019 selama 20 bulan (Agustus 2017 sampai April 2019) dan persiapan pemilihan 2020 (September 2019 sampai Desember 2020).

“Untuk persiapan sudah disetujui bersama selama 25 bulan untuk pemilihan 2024 sebelum hari pemungutan suara,” ujar Ilham.

Ilham merincikan penggunaan waktu itu, yakni verifikasi kepengurusan partai politik untuk penelitian dan perbaikan selama 30 hari. Durasi verifikasi faktual parpol tingkat provinsi, kabupaten/kota selama 53 hari.

Kemudian, durasi pembemtukan PPK, PPS dan KPPS selama 92 hari. Durasi pemutakhiran data pemilih 30 hari. Kampanye selama 120 hari, masa kerja PPK dan PPS selama enam bulan sebelum dan dua bulan setelah pilkada. Serta durasi pencalonan kepala daerah selama 18 hari dan durasi masa kampanye kepala daerah selama 60 hari,

“Alangkah lebih baik, jika persetujuan waktu pemilihan dipercepat, karena banyak sekali yang perlu kita persiapkan,” harap Ilham.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan RDP itu merupakan tindak lanjut dari rapat kerja sebelumnya, dimana komisi II membentuk tim kerja bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, untuk menyusun konsep dan desain penyelenggaraan pemilu di tahun 2024.

“Kita sama-sama paham, kalau di tahun 2024 adalah tahun politik, karena sepanjang tahun kita menyelenggarakan event politik dan itu bukan hal yang mudah,” kata Doli menegaskan.

Doli berharap dengan konsep dan desain serta mengetahui tingkat kerumitan dari awal, maka semua pihak dapat mengurai serta mendapatkan solusinya.

“Dalam waktu dua bulan terakhir, tim kerja bersama sudah melakukan pertemuan untuk mematangkan konsep dan desain serta merumuskan beberapa hal terkait penyelenggaraan Pemilu 2024,” jelas Doli.

Pewarta : Fauzi
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021